• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Mg 25 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Riau KPK Tahan Arwin di Polda Metro Jaya

KPK Tahan Arwin di Polda Metro Jaya

  • PDF

Bupati Siak Arwin AS akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 25 Maret 2011. Arwin digelandang ke Rutan Polda Metro Jaya, tempatnya dititipkan, sekitar pukul 16.20 WIB.

Mengenakan kemeja kotak-kotak, Arwin lebih banyak bungkam menanggapi penahanannya. "Kita ikuti saja proses hukum yang berjalan," ujarnya.

Arwin mengaku, selama diperiksa sejak pukul 08.00 WIB, dirinya dicecar perihal pemberian izin pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI) kepada beberapa perusahaan di Riau. "Ditanya banyak. Garis besarnya soal HTI," katanya.

"Saya yang menandatangani, untuk perusahaan-perusahaan," ujarnya menjawab kaitan antara dirinya dan pemberian izin itu. Namun Arwin membantah keterlibatan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, dalam kasus yang menyeretnya itu. "Nggak lah," katanya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Siak Arwin AS dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Riau. Selama ini, Arwin tak pernah diproses hukum oleh KPK meskipun sudah dijadikan tersangka, sejak sekitar dua tahun lalu.

Sebelum ditahan, Arwin menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK hampir sekitar 7 jam lamanya. Namun, Bupati Siak ini enggan berkomentar kepada para wartawan mengenai penetapan penahan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya.

"Saya hanya ikuti prosedur hukum KPK,"ujarnya sesaat sebelum digelandang ke Polda Metro Jaya, Jumat (25/3/2011). Atas perbuatannya, Arwin dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan atau pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Hingga Jumat siang Arwin masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 Gedung KPK. Dari informasi yang dihimpun juga, Arwin kemungkinan akan langsung ditahan oleh penyidik KPK. "Untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPk Johan Budi.

Selain Arwin, dua tersangka pejabat pemerintah Provinsi Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Kampar Burhanuddin Husin dan mantan Kadishut Riau Syuhada Tasman. Namun, pada Rabu lalu, akhirnya KPK memeriksa Syuhada, meski akhirnya tak menahannya.

Dalam penyidikan kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengaku butuh waktu yang lama untuk merampungkan berkas penyidikan. Hal itu dikarenakan pihaknya harus menghitung kerugian negara dalam kasus-kasus tersebut. "Karena memang kasus di kehutanan banyak sekali, Ketugian negaranya harus dihitung, jangan sampai kerugian negara besar mereka hanya bayar terlalu rendah," ucapnya.

Akhir 2010 lalu, LSM Indonesian Coruption Watch (ICW), menyambangi KPK untuk mengingatkan KPK segera melakukan penahanan terhadap Bupati Siak, Arwin AS, dan tiga mantan Kadishut yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK setahun yang lalu.

ICW menilai, hal itu sebagai sebuah keganjilan, karena dalam kasus hukum lainnya yang ditangani oleh KPK, tidak lebih dari enam bulan seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka segera ditahan. "Biasanya tidak lebih dari tiga sampai enam bulan," tutur Peneliti ICW, Tama S Langkun, yang ditemui oleh wartawan selepas dirinya mengadukan hal tersebut ke KPK.

Menanggapi hal tersebut, Haryono berjanji, akan segera mengecek ke tim penyidik yang menangani kasus tersebut, untuk memantau sejauh mana perkembangan penyidikan yang sudah berjalan. "Kita lihat nantinya, kita tanyakan ke penyidikan suda sejauh mana penanganannya, akan kita prioritaskan masalah korupsi di kehutanan," janjinya.

Arwin telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada September 2009, ia diduga menerbitkan Surat Izin Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada sejumlah pengusaha pada 2001-2003. Arwin pun diduga melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan atau pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.