• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Jum 22 09 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back P|A|P|U|A Kawasan Terpilih Papua Barat Albert Torey Akhirnya Tertangkap Nyabu

Albert Torey Akhirnya Tertangkap Nyabu

  • PDF

Bupati Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat Albert Torey ditangkap aparat Polres Manokwari di rumah pribadinya saat bersama isterinya VAS sedang berpesta narkotika jenis sabu sebanyak 0,89 gram, Jumat, 1 April 2011 pukul 01.00 WIT dini hari.Torey sudah lama diketahui sebagai pengguna narkoba. Bahkan Gubernur Papua Barat Bram O Atururi sudah memperingatkannya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Wachyono didampingi Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Petrus Waine SH MH ketika dikonfirmasi di Mapolda Polda Papua, Jayapura, membenarkan pihak Polres Manokwari telah menangkap Bupati Teluk Wondama Albert Torey dan isterinya di rumah pribadinya di Manokwari.

Dikatakan untuk kepentingan penyelidikan, kini pasangan suami isteri ini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Manokwari. Keduanua ditahan untuk menjalani proses hukum sekaligus dilakukan pendalaman, termasuk   dari mana datangnya  barang terlarang tersebut. Saat drama penangkapan pasangan suami isteri ini ditemukan barang bukti 2 paket kecil sabu dengan berat bersih 0,89 gram, dua bong kecil berikut pipetnya, satu buah bong besar dari  botol minuman pulpy pups orange berikutnya pipetnya, lima buah korek api, satu buah pipet utuh, tiga pipet potongan, tiga gulungan kecil alumanium foil, satu potongan ampul.  

Terkait proses hukumnya lantaran tersangga adalah pejabat negara, dia mengatakan, apabila seorang bupati  tertangkap tangan maka sesuai prosedir cukup menyampaikan  kepada Presiden tanpa mesti  menyampaikan izin, karena kedua tersangka tertangkap tangan apalagi  menyangkut keterlibatan kasus  narkoba. Pasalnya, sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 36 ayat 4  dalam  hal tertangkap tangan dapat dilakukan tindakan penyidikan  dan wajib melapor kepada  Presiden selambat lambatnya 2 X 24 Jam.
Dia mengatakan, Bupati Teluk Wondama bersama isterinya selama ini menjadi target operasi polisi menyusul adanya  informasi yang menyebutkan pejabat ini sering memakai  shabu shabu.

Apakah ada rencana penyidikan  dibawa ke Polda Papua untuk diperiksa, dia  mengatakan,  pemeriksaan di Polres Manokwari diback up Polda masalah teknis dan sebagainya dari Direktorat Narkoba Polda Papua. Tersangka dijerat UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112  ayat 1 yang isinya orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman ancaman 4 sampai 12 tahun. Pasal 114 ayat  1 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima jadi perantara menukar atau serakan narkotika golongan 1 ancaman 5-20 tahun serta pasal 116 ayat 1 tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap  orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain ancaman 5-15 tahun.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyatakan siap menonaktifkan Bupati Teluk Wondama, bila sudah dijadikan terdakwa terkait pengkapan diri yang bersangkutan oleh Polres Manokwari, Provinsi Papua Barat saat memakai narkoba jenis sabu-sabu.
“Boleh langsung, tidak perlu izin presiden diproses aparat penegak hukum, tolong dilaporkan pada Presiden bahwa ini tertangkap tangan, tidak perlu izin 2 x 24 jam. Nanti kita akan ambil tindakan setelah adanya penetapan sebagai terdakwa,” katanya di sela-sela acara pembukaan Jambi Emas Expo di Jambi, Jumat sebagaimana dikutip dari Kantor berita Antara.

Karena itu, Mendagri mempersilakan aparat kepolisian untuk melanjutkan kasus Bupati Teluk Wondama itu. Ia mengatakan, bila kemudian ditetapkan sebagai terdakwa, pihaknya akan menonaktifkan. “Status terdakwa begitu masuk registrasi pengadilan dan disidangkan, kita akan menonaktifkan,” katanya. Hal itu, kata Mendagri. sesuai dengan Pasal 36 ayat 4, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.