• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumbar Tanpa Izin Presiden, Wakil Bupati Umar Ditahan Juga

Tanpa Izin Presiden, Wakil Bupati Umar Ditahan Juga

  • PDF

Akhir April lalu Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat, Umar ST masuk tahanan. Kejaksaan Negeri Lubuk Basung berani menahan yang bersangkutan karena  pelimpahan perkara seharusnya sudah berlangsung awal Februari 2011 sebelum pelantikan Bupati/Wakil Bupati Agam.

Umar menjadi tersangka  kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Agam. Ia diduga ikut terlibat dalam proyek fiktif termasuk dalam kasus korupsi proyek swakelola perbaikan jalan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp2,9 miliar.

Selain Umar, pihak kejaksaan juga telah menetapkan KPA (kuasa pengguna anggaran)  M Zulfan dan Marjan, sebagai tersangka. Umar ditetapkan sebagai tersangka, sejak Oktober 2010. Dia dijerat dengan Undang-undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap keberatan Umar karena pemanggilannya tanpa izin presiden, sementara dia menjabat wakil bupati, Kajati Sumbar Bagindo Fachmi menjelaskan, bahwa Umar telah diperiksa dan ditetapkan jadi tersangka dalam proses penyidikan yang berlangsung pada saat dia belum menjabat sebagai Wakil Bupati Agam.  “Sementara untuk tahap penuntutan, izin presiden tak diperlukan lagi,” ujar Kajati.

Sedangkan pelimpahan perkaranya  dijadwalkan Kejaksaan pada 8 Februari 2011. Tapi karena Umar sedang bertugas di Jakarta, maka prosesnya diundur. Setelah penundaan, Kejari Lubuk Basung telah melakukan pemanggilan hingga sembilan kali.  Namun yang bersangkutan tak kunjung datang. Umar bahkan mengadu ke Komisi III DPR RI.

Menurut Umar dalam suratnya ke Komisi III DPR RI 14 Maret 2011, dasar kejaksaan mengusutnya adalah  laporan hasil pemeriksaan inspektorat No.751.04/107/Inspek/Kh/Rhs-2009 tanggal 13 Januari 2010. Menurut Umar tindak lanjut dari pemeriksaan itu telah dipenuhinya dengan menyetor ke kas daerah kabupaten Agam. Tetapi pada Juli 2010 dia dimintai keterangan oleh Kejari Lubuk Basung dan bulan  Oktober 2010 dia ditetapkan sebagai terangka.

Kasi Penkum dan Humas Kejati  Sumbar, Ikhwan Ratsudy, pada Rabu, 27 April 2011 mengatakan,  surat panggilan untuk  Umar telah sembilan kali dikirim tim penyidik. “Namun tak sekalipun panggilan tim penyidik itu dipatuhi Umar. Untuk itulah, jika sekali lagi Umar mangkir, maka tidak tertutup kemungkinan tim penyidik akan melakukan upaya paksa,” ujarnya.

Terakhir kali Umar dipanggil, tanggal 18 April lalu. Saat itu, Umar tidak hadir,  tanpa memberikan alasan yang jelas kepada penyidik. Namun, akhirnya Umar memenuhi panggilan pada Kamis, 28 April 2011. Umar didampingi Penasihat Hukumnya, Zamri SH dan Ali Sumiarta SH MH.

Sebelum dilakukan proses penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka, Umar  terlebih dahulu ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung untuk cek kesehatan. Kepala Kejari Lubuk Basung Bambang Marwoto, S.H, mengatakan,  dari hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit, Umar dinyatakan dalam keadaan sehat. Hal itu dinyatakan dalam surat keterangan dari rumah sakit yang ditandatangani  dr. Junianto sekitar pukul 14.00 WIB.

Lantas Kedatangan Umar memenuhi panggilan jaksa itu disambut  Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Oktaviandri SH di ruang kerjanya. Ia langsung dikenai status  tahanan.  Mantan Kepala Dinas PU Agam ini dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Maninjau sekitar pukul 16.20 WIB. 

Alasan penahanan terhadap Umar ini, menurut Kajari, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Sementara dua tersangka lain­nya, Zulfan dan Marjan juga  sudah ditahan di LP Maninjau dalam kasus yang sama.

Berita penahanan Wabup itu segera beredar, terutama di Lubuk Basung. Umar jadi pembicaraan hangat  di warung-warung kopi. Sementara itu Bupati Agam Indra Catri yang dihubungi Haluan via telepon menyatakan, belum dapat berkomentar banyak karena dia kini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta.

“Nantilah kita diskusikan bagaimana langkah yang akan  kita ambil sehubungan dengan penahanan wabub itu, saya hanya meminta kepada seluruh aparat agar tenang dan menjalankan tugas seperti biasa dengan sungguh-sungguh, saya juga meminta dukungan moral dari masyarakat Agam,” kata Catri.