• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Mg 25 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Aceh Irwandi Pertanyakan Pembahasan Bagi Hasil Migas

Irwandi Pertanyakan Pembahasan Bagi Hasil Migas

  • PDF

Lewat tiga bulan setelah tertunda, Pemerintah Provinsi Aceh mempertanyakan kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang minyak dan gas (Migas) Aceh. Terkait ini, Gubernur Irwandi Yusuf pada 21 April 2011 lalu terpaksa melayangkan surat ke Menteri Keuangan untuk mempertanyakan kembali jadwal pembahasan bersama RPP itu.

Masa jeda pembahasan RPP Migas itu sudah melampui tiga bulan lebih. karena itu sudah sepantasnya kita mempertanyakannya,

ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim. Di sisi lain, kata Makmur, anggota DPR Aceh bertubi-tubi mempertanyakan RPP Migas yang belum diteken hingga saat ini.

Makmur menjelaskan, dalam pertemuan Januari lalu, tim migas pusat yang terdiri dari deptamben dan depkeu, menunda pembahasan bagi hasil migas untuk eksploitasi lepas pantai Aceh sepanjang 200 mil. Pemerintah menilai perlu pengkajian kembali untuk wilayah lepas pantai tersebut dan sesuai dengan perkembangan pertambangan migas lepas pantai terkini.

“Alasan itu dapat kita terima. Pembahasan bersamanya ditunda untuk jangka waktu satu sampai dua bulan. Tetapi kini sudah terlewatkan,” tandasnya. Makmur menekankan, RPP Migas Aceh dibuat atas perintah UU Otsus Aceh Nomor 11 tahun 2006. UUPA lahir karena ada kesepakatan damai RI-GAM dan UUPA. “Itu sudah menjadi kesepakatan nasional, karenanya tim migas pusat hendaknya tidak memperlambat lagi lanjutan pembahasan bersama ini,” tandas Makmur.

Dalam UU Otsus sebelumnya, Pemerintah Aceh hanya diberikan dana bagi hasil migas untuk wilayah daratan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 12 mil dari pantai. Namun karena wilayah eksplorasi dan eksploitasi migas paling banyak pada wilayah lepas pantai sejauh 200 mil, Pemerintah Aceh mengajukan permintaan batas wilayah eksploitasi migas lepas pantai Aceh harus mencapai 200 mil. Dalam pertemuan 21 Januari 2011 lalu, permintaan tersebut sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat, tetapi untuk formula bagi hasilnya keuntungan belum disetujui. Di samping itu, penghitungan biaya produksi dan penjualan hasil migas ke luar negeri juga harus transparan dan akutanbel.

Jadi, karena batas waktunya sudah hampir tiga bulan, dan tidak ada jawaban kapan pembahasan ulang bersama ini, maka gubernur mengirim surat ke Menkeu di Jakarta,

ucapnya. Sebelumnya anggota Dewan Perwskilan Rakyat Aceh (DPRA), Darmuda mendesak pemerintah pusat mempercepat pembahasan bersama RPP Migas Aceh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Kami berharap itu dipercepat sehingga harapan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh bisa terwujud," kata Darmuda. Hal tersebut disampaikan menanggapi belum adanya tindak lanjut pembahasan bersama Pemerintah Aceh dengan pusat itu terkait dengan RPP Migas Aceh.

RPP itu mendesak diperlukan sebagai kapastian hukum bagi pemanfaatan sumber kekayaan migas yang ada di wilayah ini untuk pembiayaan pembangunan Aceh di masa mendatang,

kata Wakil Ketua Komisi B DPRA itu menambahkan.