• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Keliru
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
Back S|U|L|A|W|E|S|I Kawasan Terpilih Sulbar Massa Mamasa Sandera Gubernur Anwar

Massa Mamasa Sandera Gubernur Anwar

  • PDF

Ribuan warga mengamuk dan menyandera Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh di rumah dinas Bupati Mamasa, Sulbar, Rabu (18/5). Mereka menuntut sang gubernur melindungi Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding dari jeratan hukum.

Para pendemo bersenjata parang mengepung dan menutup akses keluar masuk rumah dinas bupati. Otomatis, rombongan gubernur pun tak dapat keluar.

Massa mengancam tidak akan melepaskan Anwar Adnan sebelum permintaan mereka terpenuhi, yaitu jaminan penuh bahwa Obed Nego tidak dipenjara dan tetap menjadi bupati hingga masa jabatannya berakhir. Gubernur akhirnya dibebaskan setelah disandera tiga jam. Ia berjanji akan segera memenuhi tuntutan warga.

Obed Nego Depparinding dan 23 anggota DPRD Mamasa lainnya divonis penjara 20 bulan dan denda Rp 50 juta terkait kasus korupsi dana anggaran sekretariat Dewan pada 2008. Akibat perbuatan mereka, negara merugi hingga Rp 1,2 miliar.
Penyanderaan berawal dari aksi unjuk rasa ribuan orang dan simpatisan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, yang berlangsung di halaman rumah jabatan bupati. Aksi massa kemudian menjadi ricuh.

Massa yang tidak terima penjelasan Gubernur lalu mengamuk dan menyandera rombongannya dengan memblokade semua jalan keluar dari rumah jabatan Bupati Mamasa. Ribuan orang dan simpatisan terpidana Bupati Mamasa langsung mengamuk di hadapan Gubernur Sulawesi Barat.

Mereka langsung berlarian dan menutup semua jalan keluar dari rumah jabatan Bupati Mamasa. Meski Anwar Adnan Saleh berpidato hampir satu jam, tidak membuat massa pendukung Obed tenang. Dengan mempersenjatai diri berupa parang panjang, massa ini bahkan mengepung rumah jabatan bupati dari segala penjuru. Massa bahkan mengancam tidak akan melepaskan Gubernur hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Massa menuntut Gubernur Sulbar membuat pernyataan sikap untuk mengamankan bupati mereka sampai akhir masa jabatan mereka berakhir. Bahkan, massa memaksa Gubernur menandatangani surat pernyataan yang berisi jaminan bahwa terpidana Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding dan 23 mantan anggota DPRD periode 2004-2009 tidak akan diganti hingga masa jabatannya selesai.

Ratusan polisi dibantu aparat TNI yang mencoba mencegah massa merangsek masuk ke rumah jabatan bupati, terlibat aksi saling dorong. Banyaknya massa dibandingkan dengan jumlah petugas keamanan memaksa mereka memilih cara persuasif untuk menghindari bentrokan.

Meskipun tak diperkenankan masuk ke kawasan rumah jabatan, massa yang mencapai ribuan akhirnya berhasil menduduki rumah jabatan Bupati Mamasa. Untuk mencegah aksi anarki massa, Gubernur Sulawesi Barat akhirnya menggelar dialog dengan sejumlah perwakilan massa dengan beberapa tokoh masyarakat.

"Apa pun alasannya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh disandera, sampai yang bersangkutan membuat pernyataan berisi jaminan untuk tidak memperkenankan Obed ditahan sampai masa jabatannya berakhir," ujar Rudi Lombongan, koordinator lapangan aksi.

Setelah sempat disandera selama lebih dari tiga jam, Anwar Adnan Saleh akhirnya dibebaskan. Rombongan Gubernur dilepaskan setelah berjanji memenuhi permintaan massa. Obed Nego Depparinding juga meminta massa dan simpatisannya untuk menghentikan aksi penyanderaan.

Kasus korupsi yang melibatkan Obed Nego Depparinding bersama 23 mantan anggota DPRD Mamasa terjadi pada tahun 2008, saat Obed masih menjabat sebagai Ketua DPRD. Obed dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara duplikasi dana anggaran sekwan, yang merugikan keuangan negara Rp 1,2 miliar bersama 23 anggota DPRD lainnya.

Pada Februari 2010, Obed bersama 23 anggota DPRD divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Polewali. Namun, pada Maret 2011 kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menjatuhkan vonis 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta terhadap Obed dan 23 mantan anggota DRPD Mamasa.

Hingga saat ini, putusan itu belum bisa dilaksanakan. Padahal sepekan sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat, Saring, menyatakan siap mengeksekusi Bupati Mamasa Obednego Nepparindding dan 23 anggota DPRD Mamasa yang tersangkut kasus korupsi dana APBD 2004-2009 itu.

Eksekusi tersebut akan dilakukan Kejari Polman setelah pihaknya menerima surat salinan putusan kasasi terdakwa dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang dikeluarkan Maret 2011 lalu berdasarkan ketetapan hukum terdakwa. "Kami siap mengeksekusi Obednego dan 23 anggota DPRD Mamassa setelah surat salinan putusan terdakwa diterima pihak kejaksaan, karena hingga sekarang salinan putusan MA atas kasasi terdakwa belum kita terima," kata Saring di Kejati Sulsel, Jumat, 13 Mei 2011.

Namun ia berjanji kepada masyarakat Mamasa akan menjalankan salinan putusan MA tersebut berdasarkan ketetapan hukum yang telah menjerat para pejabat negara tersebut. "Eksekusi tetap dilakukan karena yang berwewenang melakukannya adalah Kejari Polman karena awal kasusnya ditangani di sana," kata Saring.

Kajari Mamasa Saleh Gunawan juga menyatakan akan membantu Kejari Polman mengeksekusi para terdakwa setelah salinan putusan dikeluarkan MA diterima. "Kami siap membantu Kejari Polman untuk menahan Obed serta anggota DPRD Mamasa yang sudah divonis di MA beberapa waktu lalu," ujarnya.

Vonis yang dijatuhi Obed serta 23 anggota legislator Mamasa tersebut berdasarkan putusan dari MA bernomor 2240K/Pid.sus/2011 Maret lalu. Dalam putusan kasasi Obed dan 23 anggota DPRD di vonis 20 bulan pidana penjara. Selain itu mereka juga didenda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Apa Kabar Bupati Kita

Apa Kabar Gubernur Kita

Apa Kabar Wali Kota Kita