• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Bengkulu Gamawan: Pengaktifan Agusrin Tunggu Inkracht

Gamawan: Pengaktifan Agusrin Tunggu Inkracht

  • PDF

Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Gubernur Bengkulu (nonaktif) Agusrin M Najamudin belum otomatis mengubah status politisi Partai Demokrat itu. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan status Agusrin masih nonaktif selama proses hukum masih berlangsung.

 

"Kan Jaksa masih naik banding (kasasi --Red), jadi kita tunggu inkracht nanti daripada saya aktifkan terus vonis pengadilan tinggi berubah lagi. Kecuali Jaksa tidak naik banding," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di ruang rapat Komisi II DPR, KK.III Gedung Nusantara Kompleks DPR RI, Kamis, 26 Mei 2011.

Dia, menegaskan penonaktifan Agusrin sebagai Gubernur Bengkulu setelah dilantik dan berstatus terdakwa. "Nah sekarang dibebaskan oleh pengadilan, tapi Jaksa banding maka kita tunggu tunggu dulu keptutusan pengadilan tinggi," tukasnya.

Pada 19 April lalu, Jaksa menuntut Agusrin dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Yang bersangkutan dianggap bertanggung jawab atas dana bagi hasil PBB dan BPHTB tahun 2006-2007 sebanyak Rp 21,3 miliar. Agusrin diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab UU Hukum Pidana.

Tetapi, majelis hakim berpendapat, semua dakwaan itu tak terbukti. Dia tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga terbebas dari dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 24 Mei 2011.  Dalam pada

Agusrin sebelumnya didakwa dalam kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp20,162 miliar. Kasus itu terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu pada periode sebelumnya. Jaksa menuntut hukuman 4,5 tahun bagi Agusrin.

Agusrin yang memenangi pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bengkulu juga sempat tersandung sengketa pemilu kada di daerah tersebut. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Agusrin dilantik sebagai Gubernur Bengkulu sebelum dinonaktifkan setelah menjadi terdakwa kasus korupsi.