• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Keliru
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Bengkulu Bupati Murman Diperiksa KPK

Bupati Murman Diperiksa KPK

  • PDF

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan suap dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang infrastruktur jalan di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Dalam penyelidikan, KPK sudah memeriksa Bupati Seluma, Murman Effendi.

"Hari ini ada pemeriksaan yang bersangkutan. Kasus ini masih tahap penyelidikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.  Sedangkan Surat panggilan untuk Murman sudah dilayangkan KPK sejak 20 Mei, melalui surat nomor 578/22/05/2011, tentang Permintaan Keterangan.

Murman yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu itu dimintai keterangan adanya dugaan suap dalam penyusunan Perda tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan.

Johan juga menambahkan, sejauh ini KPK telah memeriksa 19 anggota DPRD Seluma terkait kasus yang sama. "Dalam beberapa waktu belakangan ini, KPK telah memeriksa anggota DPRD sebanyak 19 orang," paparnya.

KPK ternyata memanggil seluruh anggota DPRD Seluma terkait dugaan suap guna meloloskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa Lima Tahun Anggaran.

Diduga KPK menilai ada yang janggal dalam pengesahan Perda tersebut karena tidak mengikuti prosedur. Salah satunya meminta izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) karena alokasi dana untuk proyek multiyears ini sangat besar, mencapai Rp381 miliar. Sekalipun alokasi anggaran dicicil lima tahun, tetap saja memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Seluma.

Pemenang 26 paket proyek itu pun diketahui merupakan pemenang tunggal yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni PT. PSP. Penetapan dilakukan berdasarkan pengumuman pemenang dengan nomor 19/Pan-Lelang/DPU.SI.M/III/2011, pada 4 Maret 2011. Perusahaan dengan Direktur Joresman itu menang dengan nilai tawaran terkoreksi Rp338,5 miliar.

Sedangkan Murman Effendi diketahui sudah berada di Jakarta sejak Senin 23 Mei 2011. Informasi ini diketahui dari beberapa orang dekat Agusrin yang ditemui saat sidang vonis kasus Dispenda Gate Jilid II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kemarin sore (Senin) kami sama-sama naik pesawat sore. Kalau kelihatannya santai saja,” kata orang dekat Agusrin itu, sembari berpesan tidak disebutkan namanya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Seluma yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirhan Joyo, membantah dugaan suap terhadap 30 anggota dewan Seluma. Anggota dewan dari Dapil 4 (Semidang Alas dan Semidang Alas Maras) ini, mengatakan tidak ada masalah dari pengesahan Perda Multiyears Seluma.

Dirhan Joyo sendiri diperiksa KPK Senin, 23 Mei 2011. Bersama empat anggota dewan Seluma lainnya, Darsan, Zainal Arifin, Sunarsono dan  Sudiman. ‘’Saya diperiksa mungkin paling sebentar, pukul 13.00-18.15 WIB. Penyidik yang memeriksa empat orang. Awalnya satu orang, kemudian datang tiga orang lagi,’’ungkap Dirhan Joyo.

Dia menegaskan kalau pemeriksaan terkait dengan dugaan uang suap Rp100 juta per anggota dewan. Dengan tegas, Dirhan mengaku membantah telah menerima, mencairkan dan membelanjakan travel cek tersebut. ‘’Kata penyidik KPK haram memakan uang suap. Saya katakan bahwa saya tidak pernah menerima dan mencairkan cek. Apalagi membelanjakannya,’’ tegasnya.

Bahkan Dirhan Joyo mengatakan kepada penyidik KPK, sebagian besar gaji bulanannya sebagai anggota dewan digunakannya untuk membantu masyarakat. Sehingga anggota dewan yang sempat masuk nominasi penerima penghargaan Mutiara Bangsa Provinsi Bengkulu tidak begitu lama menjalani pemeriksaan di lembaga penegak hukum super body tersebut.

Dirhan Joyo juga mengatakan di depan KPK bahwa dirinya tidak setuju dengan multiyears dengan nilai Rp338 miliar tersebut. Karena, di matanya, multiyears tersebut tidak merata di seluruh kecamatan yang ada di Seluma.

 

UPDATE 1

 

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Seluma Murman Effendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

"KPK menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan ME sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Johan Budi dalam keterangan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 11 Juli 2011.

Menurut Johan, Murman ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemberian yang dilakukannya selama tahun 2010-2011. Ia diduga memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Pemberian itu disinyalir berkaitan dengan penerbitan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan.

"Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

 

UPDATE 2

 

Akhirnya KPK menaham Murman Effendi terhitung mulai 26 September 2011 setelah mangkir dua kali terhadap panggilan KPK.

Apa Kabar Bupati Kita

Apa Kabar Gubernur Kita

Apa Kabar Wali Kota Kita