• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Keliru
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
Back K|A|L|I|M|A|N|T|A|N Kawasan Terpilih Kalteng Saling Lempar Bupati Kobar

Saling Lempar Bupati Kobar

  • PDF

Pelantikan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mungkin berlangsung di Jakarta. Gubernur Kalteng Teras Narang enggan melantik pasangan Udjang Iskandar-Bambang Purwanto. Mendagri malah menyerahkan soal ini ke Presiden.

Kobar memang belum tentu berarti berkobar oleh bara politik lokal. Tapi, sengkarut politik pasca pemilihan umum kepala daerah kabupaten yang beribu kota di Pangkalan Bun itu belum usai juga.

Awal Agustus 2011, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menetapkan pasangan Udjang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan  Wakil Bupati Kobar. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, keputusan Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam dua surat tertanggal 8 Agustus 2011.

Surat pertama bernomor 131.62-584, Tahun 2011 menjelaskan pemberhentian Penjabat Bupati Kotawaringin Barat dan pengesahan  pengangkatan Bbupati Kotawaringin Barat. Teras adalah Penjabat Bupati Kotawaringin Barat. "Butir kedua dalam surat itu mengesahkan Ujang Iskandar sebagai Bupati Kotawaringin Barat," ujar Teras.

Surat kedua bernomor 132.62-585 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengesahan pengangkatan Bambang Purwanto sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Barat. "Surat itu ditujukan kepada Gubernur Kalteng," kata Teras. Selanjutnya, Gubernur meneruskannya kepada DPRD Kotawaringin Barat untuk menyiapkan pelaksanaan pelantikan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, DPRD Kobar menolak Surat Keputusan Mendagri perihal pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar periode 2011-2016. Sebagai bentuk penolakan DPRD Kobar telah mengirimkan surat untuk Ketua Komisi II DPR RI.

DPRD Kobar mengirimkan dua surat penolakan selain ditujukan untuk Ketua Komisi II DPR RI, juga ditujukan untuk Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Dalam surat tersebut, DPRD Kobar menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD Kobar telah mengusulkan pasangan terpilih.

Gubernur Kalteng Teras Narang lantas menyatakan bahwa apa yang menjadi putusan DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) terkait penolakan terhadap SK Mendagri yang menetapkan pasangan Ujang Iskadar-Bambang Purwanto sebagai Bupati/Wakil Bupati Kobar, merupakan hak lembaga tersebut, dia hanya melaporkan itu kembali kepada Mendagri.

“Ya tidak masalah, sesuai UU tugas saya hanya melantik, yang berdasarkan keputusan Mendagri, yang harus melalui DPRD dalam sidang paripurna istimewa, sekiranya DPRD Kobar berpendapat tidak bisa melaksanakan sidang istimewa, saya hanya melaporkan kepada Mendagri,” kata Teras.

Teras mengatakan menghargai apa yang menjadi keputusan DPRD Kobar, sebab selaku eksekutif dia juga tidak berwenang untuk mencampuri apa yang menjadi keputusan legislatif. Menurut dia DPRD tentunya memiliki mekanisme sendiri dalam hal penetapan hari, tanggal dan tempat untuk melakukan sidang istimewa, yang barang tentu dirumuskan sebelumnya melalu badan musyawarah (Bamus) dewan. Apa yang dilakukan tersebut adalah hal yang biasa, karena semuanya terikat pada aturan dan mekanisme yang ada, selaku gubernur sekalipun dirinya tidak ada kewenangan untuk memaksa agar dilakukan pelantikan segera.

Ketua DPRD Kobar, Subahagio, menegaskan bahwa pihaknya telah menjawab surat Gubernur tentang pelantikan Bupati Ujang Iskandar dan Wakil Bupati Bambang Purwanto. Surat Gubernur Teras bernomor 131.52/164/ADPUM tertanggal 9 Agustus 2011 ini melayang ke Pangkalan Bun setelah dirinya menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.62-584 tahun 2011 dan No 132.585 tahun 2011.

Dalam surat balasan tersebut, demikian Subahagio, DPRD Kobar menyampaikan beberapa hal. Antaranya, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD Kobar telah mengusulkan pasangan terpilih.

Usulan tersebut tertuang dalam surat nomor 170.172/005.2/422/2010, yakni Sugianto Sabran sebagai Bupati dan Eko Soemarno sebagai Wakil Bupati. Hal ini sesuai dengan Berita Acara KPUD Kobar No 366/BA/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kobar Subahagio dan dua Wakil Ketua M Hasanudin Noor serta Nurhidayah, dengan tegas dinyatakan bahwa mereka mengusulkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar. DPRD Kobar tak pernah mengusulkan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto untuk kedua posisi tersebut.

Pasangan calon Sugianto Sabran dan Eko Soemarmo yang kemenangannya di pemilu kada Kotawaringin Barat dibatalkan MK pun menolak tegas SK Mendagri dan Gubernur Kalteng yang melantik Ujang-Bambang. Menurut Sugian (panggilan warga setempat kepada Sugianto), Masih ada proses hukum seperti saksi pengaduan Sugianto-Eko terhadap saksi palsu di MK, Ratna Mutiara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih jauh, Kemendagri didesak memberlakukan status quo bagi Kotawaringin Barat selama proses hukum yang ada masih berlangsung.

“Kami menilai Pemerintah Pusat terkesan terpaku dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan sosiologis yang sedang terjadi di masyarakat Kobar,” ujar Sugian pada pertengahan Agustus lalu. Sugian yang juga anggota DPR Fraksi PDIP ini merujuk sengketa Pemilukada Kobar yang bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu.

Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Usai putusan MK, salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.  PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding. Secara implisit Sugian berharap vonis PN Jakpus dalam perkara Ratna Mutiara itu dapat merevisi putusan MK yang memenangkan pasangan Ujang-Bambang.

Rupanya Teras Narang pun enggan melantik Ujang-Bambang.. Pada 12 Agustus 2011 Teras mengirim surat ke Mendagri meminta arahan, terkait sikap DPRD Kobar. Lantas, Mendagri membalas surat Teras, melalui surat tertanggal 25 Agustus 2011, agar Teras segera melantik Ujang-Bambang. Di dalam suratnya, Mendagri menyatakan bahwa pelantikan tidak harus di depan paripurna istimewa DPRD. “Tapi bisa dilakukan di kantor gubernur atau di tempat lain,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnizar Moenek.

Tapi, melalui surat tertanggal 5 September 2011, Teras mengembalikan mandat untuk melantik Ujang-Bambang  ke Mendagri. “Teras menolak melantik karena kemungkinan takut berkonflik  dengan para calon,” ujar Donny, pangglan  Reydonnizar, awal September 2011 . Dalam surat balasannya No  131.52/335 itu, Gubernur Kalteng mengembalikan mandat proses pelantikan bupati dan  wakilnya ke Mendagri. “Atas permintaan  ini, Mendagri berencana untuk melantik  Ujang sebagai bupati terpilih periode  2011-2016 di Jakarta,” katanya.

Ia menyebutkan kebijakan untuk melantik pernah dilakukan di sejumlah daerah. “Beberapa waktu lalu di Kabupaten Aceh Utara dan Semarang juga dilakukan pelantikan seperti ini,” ungkapnya.

Belakangan, Mendagri Gamawan Fauzi menyerahkan soal ini ke Presiden. Tapi kapan itu pelantikan?

 

Apa Kabar Bupati Kita

Apa Kabar Gubernur Kita

Apa Kabar Wali Kota Kita