• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back K|A|L|I|M|A|N|T|A|N Kawasan Terpilih Kalteng Pilih-pilih Jalur Kereta

Pilih-pilih Jalur Kereta

  • PDF

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menolak proyek pembangunan rel kereta. Tapi proyek rel lain oke saja rupanya. Sesuatukah?

Kalimantan memang belum memiliki jalur kereta api. Namun, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang justru menolak investasi rel KA dari Rusia yang ingin menembus ruas Puruk Cahu (Kalteng)-Samarinda (Kaltim). Tegas-tegas Teras mengatakan, “Kalau itu mau dilaksanakan saya menolak. Kalau tetap memaksakan saya akan mengundurkan diri. Ini janji politik saya dulu,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah provinsi seluruh Kalimantan sudah mempunyai kesepakatan bersama. Isinya, mereka tidak akan membangun rel KA lintas provinsi, sebelum jalur KA di masing-masing provinsi membentang. Menurut dia, rencana investor Rusia yang ingin membangun rel KA itu sebelumnya sudah ditolak Pemprov se-Kalimantan. Bahkan Bappenas sudah mencoret program itu dari rencana pembangunan.

"Saya dan Wagub tidak akan mau dan tidak bersedia menyetujui pembuatan rel kereta api ini. Kalau pemerintah pusat memaksakan membangun rel kereta api ini, kami berdua akan mengundurkan diri,” kata Teras yang didampingi Wagub Achmad Diran beserta sejumlah kepala SKPD di depan wartawan Palangkaraya, awal Agustus lalu.

Investor Rusia agaknya berminat berinvestasi di wilayah Kalimantan dengan membangun rel kereta pengangkut batu bara sepanjang 135 kilometer pada jalur Kalteng-Kaltim. Nilai investasi ditaksir mencapai 2,5 miliar dolar AS. Rupanya Teras membaca berita tentang kedatangan  Duta Besar Rusia ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam pertemuan itu dibahas tentang rencana investasi Rusia di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berupa proyek rel kereta api untuk batubara.

“Kabarnya mau ditandatangani MoU pada saat Presiden Rusia datang ke Indonesia,” kata Teras. Kemungkinan Presiden Rusia datang dalam pertemuan APEC di Bali pada November mendatang.

Sedangkan gubernur asal PDIP ini mengaku sudah tahu tentang proyek tersebutjauh-jauh hari. Ia berkisah, pada  2006 investor Rusia kerap menghubungi Teras soal rencana proyek. “Tapi saya tegas menolak. Saya memandang apa yang dilakukan tidak memperhatikan eksistensi hutan lindung. Padahal itu satusatunya penyangga untuk sungai Barito di Kalteng sepanjang 1.000 km,” ceritanya.

Teras mengaku khawatir, bila hutan lindung diganggu maka akan terjadi banjir bandang. Hutan lindung seluas hampir 600 ribu hektar juga terancam habis dipangkas. “Saya tidak mau mengubah sedikit pun. Sedikit kita mulai, habislah itu,” tandasnya.

Ia menegaskan, penolakan itu karena mereka tidak ingin investasi itu berakibat fatal bagi rakyat Kalteng. Pasalnya, daerah yang rencananya akan dibangun rel itu berada pada kawasan hutan lindung di pegunungan Pegunungan Muller-Schwanner, Kabupaten Murung Raya yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Menurut dia, apabila rencana itu direalisasikan, kemungkinan besar hutan lindung akan dibabat, sehingga daerah resapan air berkurang. Akibatnya, Sungai Barito akan meluap dan mengakibatkan banjir bandang saat musim hujan. “Kalau itu direalisasikan, banjir bandang akan terjadi dan kami berdua tak ingin meninggalkan sesuatu yang merugikan rakyat Kalteng, sehingga walaupun itu dibangun 2-3 tahun setelah periode kami berakhir, tapi orang akan menilai rel itu dibangun saat masa pemerintahan Teras-Diran,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, sebelumnya juga sudah ada kesepatan antargubernur di wilayah Kalimantan, bahwa masingmasing provinsi membangun rel KA di wilayahnya masing-masing dan Kalteng sudah melaksanakan hal itu dengan rencana pembangunan rel KA jalur Puruk Cahu-Bengkuang.

Diran menambahkan, penolakan pembangunan rel KA lintas provinsi itu pernah disampaikan ke pemerintah pusat saat rapat yang dihadiri Bappenas dan sejumlah kementerian. “Waktu itu saya mengatakan dari kaca mata teknis tidak mungkin. Jika rel itu dibangun, siapa yang akan menjamin hutan lindung tidak dibabat,” tandasnya.

Menurut catatan, pembangunan rel KA lintas provinsi (Kaltim-Kalteng) sebelumnya direncanakan pemerintah pusat pada 2009 silam. Jalur rel ini melintasi Balikpapan-Kalipapak-Muara Tuhup. Rencana pembangunan saat itu sepenuhnya dilakukan investor Korea Selatan. Teras menilai, pembangunan rel KA lintas provinsi itu lebih cenderung ke pendekatan bisnis dibanding untuk mensejahterakan rakyat.

Proyek pembangunan rel lintas provinsi untuk angkutan batu bara itu sebenarnya cukup banyak peminatnya. Selain Rusia, investor asal Cina, India, dan Inggris juga berminat. “Sepengetahuan saya, tender tersebut diikuti oleh beberapa calon investor dari negara-negara itu,” kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, penolakan Teras Narang dengan mengaitkan proyek tersebut kepada lingkungan, sebagai hal yang paradoks dan tidak etis. Alasannya, jika berbicara soal lingkungan, artinya tidak boleh ada izin konsensi tambang di daerah tersebut. Kenyataannya, banyak perusahaan pertambangan batu bara dan sawit di kawasan ini mendapat izin.

“Kalau alasannya lingkungan, lalu izin tambang di daerah ini bagaiman? Rel kerata api hanya sebagian dampak kecil. Pertambangan batu bara  itu yang merusak lingkungan di sana. Ini dulu yang diurus,” tandas Manajer Kampanye Hutan Walhi Deddy Ratih. Menurut dia, ada bentuk inkonsistensi kebijakan dalam perlindungan lingkungan di wilayah Jantung Borneo ini. Sudah menjadi rahasia umum yang juga dibenarkan oleh Satgas REDD+, kerusakan hutan di zona ini lebih disebabkan pertambangan batu bara dan sawit.

Ia menduga, pada prinsipnya penolakan ini lebih disebabkan benturan kepentingan proyek antara pusat dan daerah. Proyek-proyek ini, lanjutnya, direncanakan untuk mengeksploitasi habis-habisan Kalimantan. “Kelihatan, pusat muncul dengan intervensi, untuk rebutan proyek. Jadi, jangan bicara dulu lingkungan, benahi dulu masalah yang ada,” kata Deddy

Deddy menambahkan, pembangunan rel kerata api penghubung antara Kalteng dan Kaltim itu toh memiliki dampak lingkungan lebih sedikit dibandingkan dengan pembuatan jalan tol. Menurut dia, bukaan lahan proyek jalan KA tak begitu mengambil lahan luas. Jadi, pertimbangan aspek lingkungan terhitung kecil. “Problemnya, peruntukan transportasi (KA) ini lebih untuk memfasilitasi industri batu bara dan CPO. Riilnya, kepentingan masyarakat terpinggirkan, dalam transportasi. Selain daya dukung lingkungannya tak diperhatikan,” tuturnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga ikut berkomentar mengenai proyek ini. “Tanya pemdanya, kalau menolak. Kalau kami sederhana, karena  kawasan hutan bisa pinjam pakai,” ujarnya. Menurut dia, kawasan hutan bisa dipinjam-pakai asalkan memenuhi urutan izin, antara lain rekomendasi bupati, gubernur, dan persetujuan DPR, serta perlu adanya analisis dampak lingkungan. “Kalau semua sudah, baru ke kami. Kalau semua belum, berarti belum bisa,” tegasnya.

Apapun, Teras toh bukan menolak jalur kereta api. Ia mencoba konsisten dengan prioritas membangun jaringan rel di wilayahnya dulu  ebelum melintas ke luar provinsi. Pilihannya adalah ruas Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung. Ia mengatakan telah mengirim surat ke Menteri Koordinator Perekonomian RI meminta waktu pemaparan tentang rencana pembangunan rel kereta api. “Ya, saya telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI,” kata Teras.

Isi surat itu tentang permohonan waktu pemaparan rencana pembangunan rel KA Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung yang diharapkan dihadiri Meko Perekonomian dan menteri terkait. Menteri terkait itu adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.  “Dengan upaya tersebut diharapkan semua perijinan akan dapat diselesaikan dalam waktu segara,” ujarnya. Selanjutnya pengadaan lahan.

Silakan pilih proyek mana. Tapi, yang terbaik tentu saja.