• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumut Gatot Ngotot Rupanya

Gatot Ngotot Rupanya

  • PDF

Pejabat publik mutlak harus memahami dan menerapkan  ketentuan semisal Undang-Undang beserta turunannya. Jika pejabat politik abai atau tak mengetahui aturan, bahkan justru menabraknya, siap-siap sajalah menghadapi gejolak. Begitulah. Tanya saja pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho soal penerapan aturan itu. Soalnya, belakangan ini sedikit banyak ia mengalami sendiri gejolak itu.

Gatot rupanya gemar memutasi pegawai ini meskipun baru menjadi Pelaksana Tugas Gubernur. Semula para pejabat Kemendagri begitu percaya Gatot akan taat pada aturan, antara lain seorang Plt gubernur tak bisa sembarangan memutasi pegawai.
"Tapi ternyata seperti itu, mutasi seenaknya. Kita tak menyangka karena kita mengira dia baik-baik, taat aturan," ujar pejabat yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis itu.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, tidak menampik pihaknya kecewa dengan langkah-langkah Gatot. "Ya mestinya konsultasi dengan Bapak Mendagri jika mau memutasi," ujar Diah

Sewaktu menerima Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15/P Tahun 2011 tentang penunjukkan dirinya sebagai Plt gubernur Sumut pada 24 Maret 2011, Gatot sudah diwanti-wanti oleh Diah Anggraeni.

Saat itu, Gatot diminta menaati PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 ayat (1) mengatur sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah.

Salah satunya, dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Di ayat (2) dinyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri".

Maka, melayanglah surat teguran dari Mendagri. Surat Mendagri kepada Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho No: 820/2966/SJ tanggal 2 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Mendagri, Gamawan Fauzi disebutkan, Plt Gubernur seharusnya mengajukan persetujuan tertulis kepada Mendagri, sebelum melakukan mutasi atau pengangkatan pejabat struktural. Selanjutnya, Gatot menghadap Mendagri Gamawan Fauzi sepekan menjelang Idul Fitri 1432 H.

Tapi, Mendagri menganggap kedatangan Plt Gubenur Sumut yang menemuinya di gedung Kemendagri sudah terlambat. Soalnya, konsultasi masalah mutasi baru dilakukan setelah mutasi-mutasi dilakukan dan setelah mendapat surat teguran.

Gamawan menyatakan, mutasi yang sudah telanjur dilakukan Gatot tanpa konsultasi dengan dirinya, harus dibatalkan. “Karena sudah disampaikan, itu tidak sesuai dengan PP, maka saya minta untuk dievaluasi kembali,” ujar Gamawan.

Mantan gubernur Sumbar itu kukuh pada pendiriannya: aturan main harus dipegang teguh. Tak ada kompromi bagi Gatot yang sudah menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008. “Karena keputusan gubernur atau perda, sesuai peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tegas Gamawan.

Pernyataan Gamawan ini melengkapi penjelasan sebelumnya mengenai kedatangan Gatot yang melaporkan masalah mutasi sejumlah pejabat setingkat eselon III dan II di lingkungan Pemprov Sumut. Pada pertemuan tersebut, seperti diceritakan Gamawan, Gatot menjelaskan alasan dilakukannya langkah mutasi.

Gatot beralasan, mutasi dilakukan untuk memperlancar fungsi-fungsi pemerintahan saja. Nah, Gamawan menyatakan dapat memahami alasan Gatot itu. Tapi, sambungnya, sebagai Plt Gubernur, Gatot harus membicarakannya dengan Mendagri sebelum melakukan mutasi. “Saya katakan (ke Gatot), saya pahami alasan itu, tapi harus juga dipahami, aturannya seperti itu (konsultasi dengan Mendagri),” ungkap Gamawan.

Kecuali itu, urusan mutasi ini menjadi bola panas yang berpindah-pindah dari satu ke sisi lain. Pro dan kontra pun merebak di jagad politik Sumatera Utara.

Namun, para pejabat Pemprov Sumut yang dicopot dari jabatannya oleh Gatot, enggan mengajukan gugatan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, berdasarkan pengalaman, putusan PTUN tidak efektif dan seringkali tidak diindahkan oleh pihak tergugat.
Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang mantan pejabat Pemprov Sumut yang menjadi “korban” kebijakan Gatot “Kami sudah bicara dengan kawan-kawan yang lain, jika menggugat ke PTUN, percuma saja. Nanti masih ada banding-banding segala, dan toh tidak efektif di PTUN itu,” ujar pria yang mengaku kini sudah non job itu.

Dia datang ke Kemendagri guna berkonsultasi masalah pemutasian tanpa konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu. Dia mengisahkan. ada rencana ratusan pejabat yang dicopot Gatot membuat surat pernyataan bersama dan disampaikan ke Mendagri. “Dalam waktu dekat kami akan membuat surat pernyataan bersama, ditandatangani oleh semua,” ujarnya.

Mendagri sejauh ini belum mau menyebutkan tenggat waktu yang diberikan ke Gatot. Ia tidak menyebutkan kapan Gatot harus menuntaskan penganuliran mutasi di jajaran Pemprov Sumut.

Gamawan hanya mengatakan, saat ini dirinya masih menunggu reaksi Gatot terkait dengan perintahnya menganulir SK mutasi-mutasi itu.  “Kita tunggu saja dulu bagaimana reaksinya,” ujarnya.

Sambil menunggu reaksi Gatot, Gamawan berharap DPRD Sumut melakukan pengawasan yang ketat terhadap persoalan ini. Dewan diminta tidak tinggal diam. “DPRD-nya kita harapkan bisa mengontrol dia,” imbuh menteri asal Sumbar itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, langkah pembatalan mutasi harus segera dilakukan guna meminimalisir keresahan di lingkungan Pemprov Sumut. “Soal waktu (menganulir SK mutasi, red), diserahkan sepenuhnya kepada Pak Gatot. Tapi lebih cepat lebih baik, untuk mengurangi gejolak dan ketidakpuasan,” ujar Reydonnyzar Moenek.
Bagaimana reaksi Gatot? Alih-alih membatalkan mutasi, ia terbang ke Moskow, ibu kota Rusia.

Plt Gubernur Sumut  itu bertolak  dari Bandara Polonia Medan menuju Moskow, Rusia via Singapura pada, Jumat 9 September sekitar pukul 20.30 WIB. Gatot memimpin delegasi Pemprov Sumut menghadiri kegiatan Marketing Investment Indonesia’ (MII) di Moskow atas undangan Duta Besar RI di Moskow.

Kegiatan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2011 di Swissotel Krasnye Holmy Moskow. Ikut mendampingi Plt Gubernur Sumut, Kepala Badan Investasi dan Promosi Provinsi Sumut Drs H Salman Ginting MAP, Kepala Bappeda H Riadil A Lubis dan Kepala Dinas Bina Marga H Marapinta Harahap, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN III DR Chairul Muluk selaku pihak Koordinator Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke.

Bersama kepergian Gatot, urusan ini turut melayang-layang. Paling tidak, untuk sementara waktu hingga Gatot pulang dari Moskow. Pergi ke Moskow, jelas bukan menyelesaikan masalah.

Tapi, Gatot sudah pulang sekarang. Sudah memerankan Gatotkaca pula. Urusan mutasi masih jadi isu termasuk siapa yang akan menjadi Sekdaprov Sumut.