• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|L|A|W|E|S|I Kawasan Terpilih Sulut Lain Sumut, Lain Sulut

Lain Sumut, Lain Sulut

  • PDF

Mutasi bermasalah, selain di Sumatera Utara, juga terjadi di Kota Manado. Sulawesi Utara. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya, mutasi pejabat Pemerintah Kota Manaado, Sulawesi Utara,  mirip belaka dengan di Pemprov Sumut di Medan sana. Namun, banyak juga perbedaannya.

Dari penelusuran, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado Hans Tinangon menyampaikan surat pengajuan nama-nama pejabat pengganti pada tanggal 22 Agustus ke BKD Sulawesi Utara. Namun, Wali Kota Manado Vicky Lumentut langsung menggelar pelantikan pejabat kota pada 24 Agustus 2011.

Ini terungkap ketika Kepala BKD Sulut Roy Tumiwa mengaku surat pengajuan dari Pemko Manado sudah ia terima. Namun, ia menerima pada hari yang sama ketika pelantikan berlangsung. “Saya terima 24 Agustus karena saya baru pulang ambil hasil tes IPDN,” ujarnya.
Tinangon juga mengaku surat pengajuan nama-nama pejabat pengganti sudah dimasukkan pada 22 Agustus. “Sudah saya masukkan sebelumnya, namun karena mendesak langsung dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Alasan pelantikan karena dari sekian pejabat dinilai kinerjanya tak lagi optimal. “Banyak keluhan-keluhan masyarakat, sehingga harus diganti,” jelasnya.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang langsung mengungkapkan kekagetannya terhadap langkah Vicky Lumentut memutasi belasan pejabat  di Kota Manado. Rolling puluhan pejabat eselon II di Kota Manado yang seharusnya berkonsultasi dengan gubernur itu menghasilkan 16 Pelaksana Tugas.

Bahkan Sekretaris Kota Harold Monareh langsung kehilangan pos tanpa jabatan alias nonjob, padahal penggantian Sekko harus melalui fit and proper test dan disetujui Kemendagri. “Saya juga terkejut, terus terang. Namun wagub secara antisipatif sudah menindak lanjuti,” ujar Sarundajang.

Ia menyatakan setuju dengan langkah cepat wagub yang telah mengirimkan surat teguran ketika gubernur berada di luar daerah. “Ada beberapa aturan yang dilanggar, kami akan pelajari dulu dan segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Ekspresi Gubernur datar, namun intonasi kalimat yang disampaikan kepada wartawan menunjukkan perubahan nada yang variatif.
“Kami tak pernah menolak atau melarang kewenangan kabupaten/ kota. Tapi, ada aturan-aturan. Kita bekerja sesuai dengan itu,” tegasnya. Gubernur mengaku sedang mempelajari kembali aturan dan menunggu tanggapan Pemko Manado atas surat Wagub.

Kabag Humas Pemprov Sulut, Christian Sumampow menambahkan, aturan yang dilanggar oleh Pemko Manado utamanya adalah Permendagri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilai Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Pejabat struktur Eselon I dan II di lingkungan kabupaten / kota.. “Sekab dan Sekko, harus fit and proper test. Pejabat eselon dua harus penilaian gubernur,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, ada juga aturan yang dilanggar seperti non-job yang tak boleh dilakukan sembarangan. “Non-job diperbolehkan kalau melakukan tindakan benar-benar fatal melangar hukum, kasus asusila dan sebagainya,” kata Sumampow.

Jadi, kata dia, apa yang terjadi di Manado tak sesuai dengan norma standar dan prosedur yang berlaku. “Misalnya, pasal 2 Permendagri menyatakan, penilaian calon Sekdaprov atau Kabupaten/ Kota dilakukan Mendagri atas usul Gubernur. Namun, Pemko Manado tak melakukannya,” jelas Sumampow.

Selain itu, penilaian calon pejabat eselon II di lingkungan kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur. Ia kembali menegaskan proses tersebut belum pernah dilakukan oleh gubernur, terhadap pejabat yang dilantik di Pemko Manado.

Tambahan pula SK Gubernur tentang hasil penilaian untuk usul penetapan Sekda Kota Manado yang telah disampaikan Gubernur ke Mendagri tidak dapat dibatalkan dengan SK Plt dari Wali Kota. Menurut dia, penetapan Plt hanya bisa dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan. Selama masih ada yang menjabat, jabatan tersebut tidak dapat di Plt-kan.

“Penunjukan Plt hanya dapat dilakukan untuk keadaan yang sangat mendesak. Kondisi di Manado tidak mendesak untuk dapat dijadikan alasan pengangkatan Plt,” tandas Sumampow.

Di sisi lain, Vicky enggan membeberkan secara terbuka alasannya melakukan rolling pejabat Pemkot Manado belum lama ini. Namun informasi yang beredar, Ketua Partai Demokrat Sulut ini melakukan rolling untuk mencari pembantu-pembantunya di kabinet yang membuatnya merasa nyaman, dan aman dalam memimpin Kota Manado.

Bapak bilang, kata seorang sumber,  “Gimana ndak mau rolling kalau saya merasa tidak nyaman dengan bawahan saya. Kan saya perlu SKPD dan bawahan yang loyal ke saya, dan tidak membahayakan ke saya?”

Saat ini dikonfirmasikan kepada  Vicky, ia menyatakan, enggan berkomentar. ”Saya tidak usah berkomentarlah, nanti kalau dimuat akan memunculkan interpretasi beragam, ”ujar Vicky.

Soal keamanan dan kenyamanan ini, kabarnya, ada beberapa diantara 16 pejabat nonjob itu, yang mulai ‘merongrong’ pemerintahan Vicky-Ai.  Seorang eks kepala SKPD yang dimutasi oleh Vicky, ditengarai memberikan data ke Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan agar sang Wali Kota diperiksa KPK.

Pejabat lainnya juga diketahui tidak utuh loyal terhadap Wali Kota, tapi loyalitas ganda. Hal ini kabarnya yang membuat Vicky memutuskan langsung melakukan rolling pejabat.

Pada 16 Agustus lalu, PAMI memang melaprkan Vicky pada  ke KPK dengan dugaan keterlibatannya dalam beberapa kasus korupsi di Manado. “Kami meminta KPK menindaklanjuti laporan ini. Ada sekitar 47 kasus dengan total kerugian negara mencapai 76 miliar,” kata Ketua PAMI Noldi Pratasis seusai melapor di bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

Noldi juga mengatakan PAMI telah membawa bukti-bukti penyimpangan APBD yang dilakukan Vicky pada 2006-2010, saat Vicky masih menjabat sebagai Sekretaris Kota Manado.

PAMI tak hanya melapor, tetapi juga berdemo di depan Gedung KPK. Mereka membawa spanduk bertuliskan “KPK Jangan Tebang Pilih Tangkap dan Adili Vicky Wali Kota Manado”. Selain itu, mereka pun mengenakan topeng dengan wajah Vicky. Uniknya, dalam demo itu mereka mengusung kesenian khas Jawa Barat, Sisingaan, yang notabene bukan kesenian khas Manado.

Nah, tak seperti dalam kasus mutasi di Pemprov Sumut, Mendagri enggan ikut campur terlalu jauh. “Itu sebenarnya kewenangan Gubernur Sulut untuk menegur atau tidak. Sebab, untuk pengangkatan pejabat eselon II, gubernur yang berwenang untuk memantaunya,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sayangnya hubunga Vicky dan Sarundajang sedang dingin. Vicky terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sulut dalam Musda dengan mengalahkan Pak Gub.