• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back J|A|W|A Kawasan Terpilih Banten Ketika Iklan Dibawa ke Ombudsman

Ketika Iklan Dibawa ke Ombudsman

  • PDF

Titik iklan jadi urusan. Yanti, pengusaha iklan luar ruang (billboard) PT Billy Sinar Pratama, mengadukan Wali Kota Tangerang, Banten, Wahidin Halim ke Ombudsman RI. Pasalnya, permohonan Yanti untuk memperpanjang iklan luar ruang di Jl Jenderal Sudirman, Moderlnland, Kota Tangerang, tak kunjung mendapat tanggapan.

Malah, tepat di depan lokasi billboard kelolaan PT Billy Sinar Pratama, sedang dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terkesan menghalangi sejumlah reklame luar ruang di sekitarnya. "Permohonan untuk memperpanjang masa berlaku iklan luar ruang itu sudah saya ajukan sejak 16 Januari 2012. Tapi, sampai 1 Maret 2012, batas masa berlaku iklan itu, Pemerintah Kota Tangerang belum menjawab permohonan saya," kata Yanti.

Ia menjelaskan, permohonan perpanjangan masa berlaku iklan di Jl Jen Sudirman, Modernland itu, ditujukan kepada Agus Sugiono selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, bukan jawaban yang Yanti terima, melainkan pembangunan JPO yang seakan-akan menghalangi pandangan ke arah iklan luar ruang kelolaannya.

"Jadi, saya menduga ada konspirasi antara Pemkot Tangerang dan pengusaha advertising lainnya," tandas Yanti.  Indikasinya, menurut info yang diterima Yanti, pembangunan JPO itu dibiayai oleh swasta, bukan dengan anggaran Pemkot.

Dengan begitu, jembatan penyeberangan yang menghalangi iklan luar ruang lama akan menjadi titik reklame baru di sekitar pintu masuk Modernlang. "Tentunya setelah pembangunan JPO tersebut, pihak perusahaan advertising yang mensponsori pembangunannya akan meminta kompensasi berupa ruang iklan atau reklame," ujarnya.

Yanti menyesalkan langkah Pemkot Tangerang yang langsung memberikan izin pembangunan JPO oleh swasta tanpa mengajak bicara lebih dulu para pemangku kepentingan, terutama sejumlah pemasang iklan yang reklamenya terhalang akibat pembangunan JPO itu. "Jadi, ada yang menjadi korban dan dirugikan. Padahal mereka adalah warga negara yang taat hukum dan memenuhi kewajiban seperti membayar pajak," kata Yanti berapi-api.

Reklame di JPO belakangan ini memang menjadi tren terutama di wilayah perkotaan yang kawasannya memerlukan penyeberangan karena lalu-lintas yang ramai di pinggiran Ibu Kota. Salah satu contoh JPO sekaligus menjadi titik iklan adalah yang terbentang di Jl Margonda Depok.

Akibat minimnya anggaran pemerintah kota, pembangunan JPO menjadi lahan bisnis oleh pengusaha iklan. Namun, kepentingan bisnis pula yang tampaknya menonjol dalam pembangunan JPO tersebut.

Dalam praktiknya, penentuan lokasi pembangunan JPO bukan berdasarkan keperluan warga atau pengguna jalan, melainkan kepentingan bisnis. Seperti di kawasan Margonda Depok itu, JPO yang menjadi titik iklan membentang di antara dua mal yang saling berhadapan. Sementara wilayah yang memerlukan JPO karena menjadi tempat penyeberangan mahasiswa di sekitar Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia, hingga saat ini hanya tersedia zebra cross dan polisi tidur.

Langkah serupa agaknya akan diikuti oleh wilayah kota baru semisal Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada akhir 2011 menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin reklame luar ruang. Tentu saja moratorium itu tidak bersifat permanen, tapi memformulasikan kebijakan baru pada 2012 ini yang sangat boleh jadi akan menggunakan sarana JPO sebagai titik iklan luar ruang.

Muncul dugaan, izin-izin pembangunan JPO berkedok kepentingan warga pengguna jalan namun sebenarnya bermotif kepentingan bisnis dan politik ini sekaligus merupakan  "kreativitas baru" untuk menyiasati anggaran Pemerintah Kota yang sudah tersedot oleh pembayaran gaji PNS daerah masing-masing. Kota-kota lain mungkin akan menyusul meniru kreativitas ini. Tapi, etiskah kreativitas itu jika mengabaikan warga yang memerlukan JPO namun wilayahnya belum advertisable (layak iklan) serta merugikan pengusaha seperti Yanti? Apalagi jika kebijakan itu melibatkan langsung Pak Wali Kota.

Boleh jadi, putusan Ombudsman RI dalam kasus iklan Hypermart di pintu masuk Modernland, Kota Tangerang, Banten ini, dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan. Kita tunggu ya kelanjutannya.