• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back K|A|L|I|M|A|N|T|A|N Kawasan Terpilih Kaltara Apa Kabar Kalimantan Utara

Apa Kabar Kalimantan Utara

  • PDF

Sempat dipertanyakan pembentukannya melalui pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini sudah memiliki Pejabat Gubernur. Pengujian UU terkait pembentukan Kaltara ini dimohonkan oleh Syarief Almahdali, Zulkifli Alkaf; Tamrinpara yang merupakan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Para pemohon merasa dengan adanya Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), serta Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2012. Mereka menilai UU Pembentukan Kaltara menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta ketiadaan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya Para Pemohon juga menilai UU ini menimbulkan suatu kekacauan hukum karena pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada hasil Pemilu tahun 2014, sehingga DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat segera menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan khususnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

Namun,  pemerintah menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (UU Kaltara) telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi/kota/kabupaten. “Ini sesuai dengan desain besar penataan daerah yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat,” kata Staf Ahli Kemendagri Reydonizar Monek, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Pembentukan Kaltara di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, pada akhir Maret lalu

Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengesahkan provinsi Kaltara pada April. “Sudah ada langkah persiapan lebih cepat dari waktu 9 bulan yang tercantum dalam UU a quo,” katanya.

Terkait Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara menyebutkan “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, menurut Pemerintah untuk menciptakan harmonisasi.

“Hal ini karena Gubernur Kalimantan Timur lebih memahami sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kalimanta Utara. Gubernur Kalimantan Timur lebih mengetahui mengenai keadaan Kalimantan Utara,” kata Donny.

Secara umum, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mendapat sambutan poitif dari daerah-daerah yang tergabung dalam Kaltara. Adanya Kaltara, jelas merupakan kebutuhan bagi daerah, namun juga kewajiban bagi pemerintah pusat untuk mendukungnya.
Bupati Bulungan Kalimantan Timur Budiman Arifin yakin, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyelesaikan satu demi satu masalah infrastruktur di kabupaten/kota yang tergabung di Kaltara.

“Jika ada provinsi, gubernur akan bisa langsung ke pemerintah pusat untuk menyuarakan kepentingan di provinsinya,” ujarnya. Salah satu masalah yang mendesak diselesaikan adalah infrastruktur.

Dari lima daerah di Kaltara, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan, praktis hanya Tarakan yang bagus infrastrukturnya, terutama jalan. Namun, itu juga karena luas wilayahnya kecil.

“Karena tidak terdukung infrastruktur, pembangunan di Kaltara lebih lambat dari wilayah lain. Di perbatasan, kesejahteraan masyarakat kita jauh jika dibandingkan Serawak dan Sabah,” katanya.

Sedangkan Adri Patton, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, menyatakan Kaltara adalah kebutuhan yang sudah lama diharapkan masyarakat, juga pemerintah daerah di wilayah utara Kaltim. Selain kebutuhan, pembentukan Kaltara juga demi tegaknya Begara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. “Dua kabupaten yang nanti tergabung di Kaltara, yakni Kabupaten Malinau dan Nunukan, areanya berbatasan dengan Malaysia,” ujarnya.

Kaltara disahkan sebagai provinsi baru ke-34 di Indonesia, dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, pada Oktober 2012 lalu. Wilayah Kaltara mencakup lima kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Adapun ibu kota Kaltara nantinya adalah Tanjung Selor (Bulungan).

Dengan begitu, maka wilayah Kaltim yang awalnya memiliki 14 daerah (10 kabupaten dan 4 kota), hanya akan memiliki 9 daerah (6 kabupaten dan 3 kota ). Sembilan daerah itu adalah kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

Langkah ke arah itu sudah semakin mantap dengan pelantikan Penjabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, yang juga Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Irianto Lambrie juga komitmen, tidak akan ikut maju dalam proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara mendatang. Itu disampaikannya lebih awal, agar dirinya tidak menjadi bahan pembicaraan macam-macam dikemudian hari, dan bisa lebih konsentrasi melaksanakan amanah yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membangun Kaltara.

“Secara etika kan harusnya memang seperti itu, tidak boleh. Dan saya harus katakan itu sejak awal, bahwa saya tidak akan maju dalam Pilgub Kaltara nanti. Karena tugas saya sebagai Pj Gubernur yang diamanahkan Mendagri, mempersiapkan proses Pilgub untuk terpilihnya Gubernur nantinya.

Setelah ada Gubernur definitifnya, saya kembali ke Kaltim lagi menjadi Sekretaris Provinsi (Sekprov),” kata Irianto di sela acara syukuran di rumah jabatan Sekprov, akhir April lalu.

Menurut dia, jangankan untuk maju dalam Pilgub, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Pj Gubernur oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beberapa waktu lalu, dirinya sempat meminta waktu berpikir selama satu bulan. Karena harus diakui, menjadi Pj Gubernur di daerah baru, bukan lah hal yang mudah.

“Kalau mau berpikir instan, saya lebih baik sekarang saja menjadi Sekprov. Tapi ini demi pengabdian saya terhadap daerah Itu adalah amanah yang harus saya emban. Makanya ini sebenarnya bukan syukuran, tapi meminta doa kepada para undangan dan masyarakat yang hadir, agar saya diberikan kemudahan dan kelancaran selama memimpin Kaltara,” ujarnya.

Kaltara akan beribu kota di Tanjung Selor yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Luasnya 1.277 km persegi, dengan penduduk 37.539 orang. Kepadatan penduduknya 29,39 jiwa per km persegi.

Hanya ada satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jumlah minimarket hanya 4-5 buah. Tidak ada gedung bioskop, mal, hotel berbintang, maupun tempat hiburan keluarga. Tanjung Selor memiliki Bandar Udara Tanjung Harapan.