• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumsel Djazuli Kuris Jadi Tersangka

Djazuli Kuris Jadi Tersangka

  • PDF

Wali Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Djazuli Kuris kini menjadi tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2009 senilai Rp11,8 miliar. Dalam rangkaian penyidikan kasus itu, Kepolisian Resor Kota Pagaralam telah menggeledah Kantor Wali Kota dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Penetapan tersangka terhadap Wali Kota tersebut tertuang dalam surat B/1623/XII/2010/Reskrim, tertanggal 29 November 2010 lalu. Keterlibatan orang nomor satu di Pagaralam dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp3,032 miliar ini, karena proyek yang menyedot dana Rp 11.804.460.000 sudah lebih dahulu berjalan melalui perencanaan pejabat yang bersangkutan meskipun Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum ada.

Pada Kamis (06/01/11) lalu, pengeledahan berlangsung tertutup sejak pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, (Disdiknaspora) dan berakhir di kantor Wali Kota selama sekitar lima jam. Penggeledahan ini bertujuan melengkapi berkas perkara di Polda Sumsel.

Kapolres Pagaralam, AKBP Abdul Sholeh, di sela penggeledahan mengatakan sudah terlebih dahulu mengajukan surat izin kepada Pengadilan Negeri (PN) Lahat untuk meggeledah dengan tersangka Arman yang terlibat dalam kasus korupsi yang sama. Penggeledahan dilakukan setelah mendapat izin dari PN Lahat untuk mencari data pendukung dalam proses pengusutan dugaan korupsi DAK di lingkungan Disdiknaspora Pagaralam.

"Ada tiga tempat yang kita geledah yaitu bagian hukum, bagian program dan Disdiknaspora. Namun hanya di bagian hukum saja data yang masih tersimpan walaupun sedikit. Sedangkan di Disdikpora dan bagian program sudah dihapus atau dihilangkan," ungkap dia. Menurut Abdul Sholeh, pengajuan penggeledahan memang atas nama tersangka Arman yang menjabat sebagai PPTK dalam pelaksanaan proyek DAK untuk 37 sekolah tersebut.

Mengenai adanya pernyataan Arman dalam kondisi sakit dan adanya pengajuan pembantaran, kata Kapolres, hingga kini Polres belum menerima surat keterangan sakit dari tersangka. "Karena belum kita terima, penggeledahan atas nama Arman tetap jalan," tukasnya.

Sementara untuk gelar perkara kasus dugaan korupsi DAK (TA) 2009 yang melibatkan Wali Kota Djazuli Kuris berlangsung di Mapolda Sumatera Selatan. "Setelah kita tetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Pagaralam Djzuli Kuris yang terkait dugaan keterlibatannya dalam korupsi DAK, dilakukan gelar perkara di Markas Kepolisian Daerah Sumsel," ungkapnya.

"Gelar perkara ini dilakukan sebagai tidak lanjut proses pengusutan korupsi dengan tersangka Djazuli Kuris selaku kepala daerah Pagaralam. Tahapan ini dilakukan sebelum proses pemeriksaan baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dalam kasus ini," jelasnya. Abdul bilang, memang ada sejumlah dokumen yang diamankan dan akan dilakukan pengajuan surat penyitaan kepada PN Lahat untuk menyitanya.

Ditegaskan, setelah proses gelar perkara di Polda maka akan dilanjutkan di Mabes Polri dan baru disusul dengan pengajuan izin pemeriksaan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono. Nantinya kalau izin presiden sudah diajukan, dan dalam batas waktu dua bulan atau 60 hari belum juga turun, maka proses pemeriksaan dapat dilakukan.

Hal itu sesuai dengan bunyi UU Pemda No 32/2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 09/BUA.6/HS/SP/IC/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD. "Ketentuannya apabila dalam jangka waktu dua bulan surat pengajuan tadi belum keluar, maka sesui dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) dan Surat Telegram Kapolri, maka sudah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka," ujarnya.

Kalau sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka maka tentu pihaknya akan segera melakukan penahanan. Namun itu tergantung kepada pihak Polda yang melakukan penanganan karena yang bersangkutan merupakan kepala daerah.

Kasat Reskrim, AKP Syahril menambahkan, dugaan tindak pidana korupsi DAK 2009 senilai Rp 11,8 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 3,032.133.715 ini berasal dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada September 2010 lalu. Tersangka lain dalam kasus ini antara lain adalah mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Idrusin Sinamit, matan Sekretaris Disdikpora Herman Matdin, Kasi Sarpas Disdikpora Arman Akbar, juga Sabam Saputra alis Beni dan Rahman Fauzi, pemborong dengan jabatan kepala tukang.

Sementara itu Penasehat Hukum Pemkot Pagaralam, Greselly mengatakan sebetulnya penggeledahan yang dilakukan Polres cacat yuridis karena pengajuannya atas nama Arman yang kondisinya sedang sakit dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. "Jadi apa yang dilakukan Polres cacat yuridis, mengingat orang tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 44 KUHP," ungkap dia.

Ia juga mempertanyakan mengapa baru sekarang dilakukan penggeledahan? Penetapan tersangka sudah dilakukan pada 26 September 2010 lalu, sementara penggeledahan baru dilakukan pada 6 Januari 2011.

"Kami nilai Polres melakukan kebohongan dalam pengajuan proses penggeledahan terhadap kantor Wali Kota, karena pengajuan kepada PN Lahat juga tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang sakit dan sudah diajukan surat pembantaran ke Polda Sumsel," ungkapnya. Selaku penasehat hukum dia menyatakan sudah mengajukan surat keberatan atas penggeledahan yang dilakukan Polres Pagaralam kepada Mabes Polri, karena hal ini terkesan terlalu dipaksakan.

Alasannya, penggeledahan atas nama Arman yang dalam kondisi sakit secara kejiwaan memiliki dasar hukum yang lemah. "Klien kami sedang dirawat di RS Renaldi Bahar atau RSJ, kemudian mengapa hanya atas nama Arman padahal masih ada dua tersangka lainnya yaitu Herman Matdin dan Idrusin Senamit?" ungkapnya.