• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Bengkulu Agusrin Mulai Jalani Sidang

Agusrin Mulai Jalani Sidang

  • PDF

Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin, mulai berstatus terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu. Sidangnya berlangsung di Pengadilan Jakarta Pusat mulai Senin 10 Januari 2011.

Dalam dakwaannya, JPU menerapkan pasal dengan hukuman maksimal pada Agusrin. Gubernur termuda di Indonesia ini terancam hukuman maksimal seumur hidup, minimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, minimal Rp200 juta.

"Anda diancam hukuman maksimal seumur hidup, minimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, minimal Rp200 juta," kata ketua Majelis Hakim Syarifuddin, menirukan dakwaan jaksa.

Dalam dakwaan JPU setebal 18 halaman itu, Agusrin diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 jo pasal  18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Untuk dakwaan subsider, Agusrin diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian," kata jaksa Sunarta saat membacakan dakwaan.

Menanggapi dakwaan itu, Agusrin membantah telah korupsi. "Saya tidak pernah mencuri uang negara dan tidak ada kerugian negara di situ.  Silahkan ikuti persidangan ini sampai selesai, mari kita buktikan sama-sama," kata Agusrin usai sidang.

Giliran mengajukan keberatan pada sidang 18 Januari 2011, tim penasehat hukum mengatakan bahwa perkara tindak korupsi atas penyalahgunaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB Bengkulu Tahun 2006 telah mendapat keputusan hukum tetap. Bahkan, menurut kuasa hukumnya Marthen Pongrekun, putusan hakim telah sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Menurut Marthen, sesuai putusan Mahkamah Agung RI No 2240 K/pidsus/2008 tanggal 03 Februari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No75/pid/2008/PT BKL tanggal 17 oktober 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 84/Pid B/2008/PN BKL, tanggal 28 Juli 2008, dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Drs H Chairudin, mantan Kadispenda Provinsi Bengkulu itu dinyatakan terbukti secarah sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB tahun 2006.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, tidak terdapat sedikitpun majelis hakim menyatakan Agusrin telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama sama dengan Chairudin. Dana bagi hasil PBB dan BPHTB Provinsi Bengkulu tahun 2006 sebesar Rp21,3 miliar lebih, yang disalah gunakan oleh Chairudin selanjutnya dikembalikan ke rekening Kas Daerah sesuai laporan BPK RI perwakilan Bengkulu No 88 b2/S/XIV 2/06/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Malah, Agusrin selaku Gubernur justu dengan sigap telah menyelamatkan keuangan daerah dengan bertindak cepat, agar uang daerah yang dikeluarkan oleh Chairudin yang tidak sesuai dengan prosedur dikembalikan ke Kas Daerah, ujar Marthen Pongrekun, SH, dalam pembelaannya. "Telah ada kepastian hukum dalam perkara ini atas terdakwa Chairudin tanpa kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan terdakwa (Agusrin)," kata Marthen.

Menurut dia, Chairudin, telah mengusulkan kepada terdakwa selaku Gubernur Bengkulu untuk membuka rekening di luar kas daerah yaitu  di BRI Cabang Bengkulu di luar rekening kas umum daerah. "Atas perbuatannya itu, maka negara dirugikan Rp20,16 Miliar," jelasnya.

Oleh sebab itu, tim advokat Agusrin menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa error in persona atau keliru mengenai orang yang didakwa. Selain itu, Marthen menilai bahwa dakwaan jaksa tidak cermat. "Dakwaan primair maupun subsidair tidak cermat, tidak jelas, tdak lengkap," ungkapnya.

Menanggapi keberatan itu, Jaksa Sunarta mengatakan akan mengajukan tanggapan atas keberatan tersebut satu pekan seusai sidang kali ini. Menurut Sunarta, merupakan hak setiap penasehat hukum untuk menyampaikan keberatan. "Itu kan haknya pengacara," ujarnya.

Dengan status terdakwa Agusrin pun telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Reydonnyzar Moenek mengatakan di Jakarta, Jumat, 21 Januari 2011, Presiden SBY atas usul Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Agusrin.

Surat Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2011 tersebut telah diterima Kemdagri Kamis, 20 Januari petang. Moenek mengatakan, menyusul diterimanya surat keputusan tersebut, Mendagri melayangkan radiogram kepada Wakil Gubernur Bengkulu Zunaedi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. "Wagub Bengkulu akan melaksanakan tugas pemerintahan sampai proses hukum Agusrin mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Reydonnyzar.

Kasus korupsi yang melibatkan Agusrin terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Regional Palembang mengaudit APBD Bengkulu 2006. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan dana bagi hasil pajak tidak dimasukkan ke kas daerah melainkan ke penampungan sementara guna mempermudah pengambilan dana tersebut dan tidak perlu izin DPRD.

Kejati Bengkulu kemudian menetapkan Kepala Dispenda, Chairudin sebagai tersangka. Dalam persidangan, Chairudin mengaku, seluruh pengeluaran uang yang dilakukannya atas pengetahuan Agusrin.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) PN Jakarta Pusat, Agusrin telah menyetujui dan memerintahkan pembukaan rekening di luar kas umum daerah dan menyetujui pemindahan dana PBB serta penerimaan lainnya.

UPDATE 1

Sidang lanjutan Senin, 7 Februari 2011 menghadirkan tiga saksi yang diajukan Tim JPU yang diketuai Sunarta SH MH. Selain  mantan Kadispenda Provinsi Chairuddin, dua saksi lainnya adalah Zulkifli (mantan Bendahara Dispenda Provinsi) dan Herman Sahrial (mantan Kabag Keuangan Pemda Provinsi).

Chairudin mengungkapkan pembukaan rekening penampungan DBH PBB-BPHTB di BRI hanya melaksanakan perintah terdakwa Agusrin Najamuddin. “Semua atas perintah atasan,” tegasnya.

Bahkan Chairuddin membuka dengan blak-blakan terkait rekayasa penanaman modal yang dihadiri oleh Sekdaprov Bengkulu, Drs H Hamsyir Lair dan Karo Ekonomi yang saat itu masih dijabat oleh Iskandar ZO, SH. Dalam rapat tersebut ia mengatakan seolah-olah penanaman modal sebesar Rp 16,2 miliar kepada PT SDM dan PT BBM. Bukan hanya itu, secara blak-balakan Chairuddin juga mengungkapkan bahwa seolah-olah ada transaki dalam jual beli steam boiler pabrik CPO Rp 2,5 miliar.

Ia juga bersaksi bahwa Agusrin dengan kesadarannya sendiri menandatangani surat pengajuan pembukaan rekening yang akan diajukan ke Menteri Keuangan (Menkeu). “Semua pengeluaran uang, membuka dan menutup rekening di BRI atas perintah Gubernur,” jelasnya.

Mengenai tanda tangan Agusrin yang dipalsukan, Chairuddin mengakuinya dengan cara di-scan. Akan tetapi, scan tanda tangan tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Gubernur. Sebab, ketika sampai di Jakarta, dia baru berpikir bahwa surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan tersebut kurang tanda tangan.

Oleh karena itu, dia berinisiatif men-scan tanda tangan Gubernur dan isi surat, kemudian diedit dan jumlah tembusannya dikurangi dari sembilan menjadi 7 tembusan.

‘’Tandatangan itu asli milik terdakwa, sebab terdakwa sendiri yang menandatanganinya. Namun surat yang dibubuhkan tanda tangan asli terdakwa itu tidak jadi saya kirimkan ke Menteri Keuangan karena ada beberapa kesalahan sehingga harus dilengkapi lagi. Karena susah kalau meminta tandatangan lagi, akhirnya tandatangan terdakwa kami scan sehingga menyerupai aslinya, surat itulah yang kami kirim ke menteri keuangan,’’ kata Chairudin di hadapan majelis hakim yang diketuai Syafrudin, SH, MH.

Saksi kedua, mantan bendahara Dispenda, Zulkifli juga memberatkan Agusrin. Di hadapan majelis hakim, Zulkifli tidak memungkiri ada penyerahan dana kepada Agusrin, setidaknya terjadi 5 kali. Diantaranya, 2 kali pengiriman senilai Rp 1 miliar melalui cek Rp 800 juta secara tunai dan Rp 700 juta dan Rp 300 juta lewat cek lagi. Terakhir senilai Rp 3,5 miliar yang diterima Agusrin secara cash (tunai) melalui Husnul Fikri, kolega Agusrin.

Saksi ketiga, Herman Sahrial juga memberi keterangan yang tidak jauh berbeda dengan Chairuddin dan Zulkifli. Herman mengaku mengetahui ada tandatangan asli Agusrin dalam surat pengajuan pembukaan rekening yang akan ditujukan ke Menkeu. Dalam perkara ini, Herman Sahrial berperan sebagai orang yang melakukan scan tanda tangan Agusrin atas perintah Chairuddin selaku atasannya.

UPDATE 2

Jaksa menuntut Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M. Najamuddin dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Selain itu ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsidair kurungan enam bulan. Mendengar tuntutan yang dibacakan Ketua Tim JPU Sunarta, Agusrin hanya terdiam.

Usai sidang dengan mata berkaca-kaca, di hadapan wartawan Agusrin tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia tetap yakin akan divonis bebas karena dia merasa tidak pernah mencuri uang negara. “Sampai sekarang saya tidak tahu salah saya apa. Saya tidak pernah merasa mengambil uang negara. Jelas-jelas pelakunya (Chairuddin) sudah divonis hukuman penjara sebelumnya. Tanda tangan saya pun sudah dipalsukan. Lantas apa lagi?” tegas Agusrin, di depan ruang sidang di ruang Mr. Wirjono Prodjodikoro Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Selasa 19 April 2011.

UPDATE 3

Majelis hakim memvonis bebas Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M. Najamuddin, dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (PBB BPHTB).

"Majelis Hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer dan subsider," ujar Ketua Majelis Hakim Syarifuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 24 Mei 2011.

Mendengar putusan hakim tersebut, ratusan pendukung Agusrin yang sejak awal memadati ruang sidang lantas bersorak gembira menyambutnya.

Vonis ini jelas bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan sebelumnya, JPU Sunarta menuntut Gubernur Bengkulu nonaktif tersebut dengan hukuman penjara empat tahun dan enam bulan. Menurut jaksa, Agusrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp21,3 miliar.