• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back J|A|W|A Kawasan Terpilih Jateng 23 Kepala Daerah di Jateng Terlibat Korupsi

23 Kepala Daerah di Jateng Terlibat Korupsi

  • PDF

Jawa Tengah bukanlah wilayah bebas korupsi. Dari 35 kabupaten dan kota di provinsi ini, 23 wilayah antaranya memiliki kepala daerah yang terlibat korupsi. Dengan rajin Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengumpulkan datanya.

Dalam kurun waktu 2000-2010, 23 kepala daerah di Jawa Tengah terlibat kasus korupsi. Dari 23 bupati dan wakil bupati, 12 antaranya sudah berstatus narapidana (napi). Sisanya masih dalam proses hukum di pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terkait kasus korupsi dana APBD setempat.

Sekretaris Kantor KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme) Provinsi Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, "Setidaknya sekitar 70 persen bupati dan wakil bupati dari 35 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini yang terlibat kasus korupsi, sebanyak 12 mantan bupati dan wakil bupati sudah menjadi teripidana," jelasnya di Semarang akhir Januari 2011.

Eko menambahkan, 11 mantan bupati yang sudah terpidana ini yakni, Bupati Brebes, Kendal, Purworejo, Semarang, Surakarta, Temanggung, Wonosobo, Rembang, Tegal, Cilacap, dan mantan wakil bupati Karanganyar. Sedangkan 11 kepala daerah statusnya masih sebagai tersangka. Rinciannya, empat antaranya masih bupati aktif yakni, Bupati Batang, Pati, Rembang dan Bupati Tegal. Sisanya berstatus mantan bupati dan seorang wakil bupati.

Ke 12 kepala daerah sekarang sudah dinonkaktifkan. "Setelah jatuh vonis, status mereka langsung dinonaktifkan hingga habis masa jabatan untuk kemudian digantikan oleh wakil bupatinya,” ujar Eko Haryanto.

Vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor tersebut terbilang ringan, antara 1,5 tahun hingga paling lama 4 tahun penjara yang ditimpakan kepada mantan bupati Cilacap, Proboyulastoro.

Eko menghitung, total kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh kepala daerah di Jawa Tengah tersebut sebesar Rp 187 miliar.

Dari 24 kasus itu, 13 di antaranya sudah disidangkan, satu mantan kepala daerah meninggal, delapan yang belum disidangkan dan dua yang diberi surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sementara, empat kepala daerah masih aktif, selebihnya saat ini sudah lengser.

Mereka yang masih aktif misalnya Bupati Batang Bambang Bintoro, tersangka dalam kasus dugaan bagi uang dari dana APBD 2004/pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999-2004 di Ruang Mawar senilai Rp 796 juta. Kemudian Bupati Pati Tasiman, tersangka dugaan korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan LPJ tahun 2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp 1,9 miliar.

Selanjutnya Bupati Rembang M Salim, tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar. Lantas Bupati Tegal Agus Riyanto, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) senilai Rp 3,9 miliar.

Kepala daerah non aktif yakni Bupati Brebes Indra Kusuma, terpidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar di Kabupaten Brebes seluas lebih dari 2000 meter persegi. Kerugian negara diperkirakan Rp 5 miliar dari dana APBD tahun 2003. Pengadilan Tipikor memvonis Indra 2 tahun penjara.

Yang sudah lengser, antaranya mantan Bupati Kendal Hendy Boendoro terpidana korupsi APBD Tahun 2003 dengan modus penyalahgunaan dana APBD Tahun 2003 dari pos Dana Tak Tersangka (DTT) senilai Rp 47 miliar. Lantas ia digantikan oleh isterinya dr Widya Kandi yang terpilih dalam Pemilukada 2010.

Selanjutnya, mantan Wali Kota Tegal M Zakir (periode 1995- 2000) terpidana korupsi proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan, proyek Dasawisma, proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenagakerjaan dengan kerugian keuangan negara Rp 73,3 juta. Lantas mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro terpidana kasus korupsi APBD 2004-2008 senilai Rp 21,8 miliar dan tersangka dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp 6,8 miliar.

Korupsi 2010

Eko juga menjelaskan, pada 2010 saja ada 174 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai Rp 192,8 miliar. Ia menjelaskan, kasus korupsi terbanyak terjadi di Kota Semarang dengan 11 kasus, disusul Temanggung 9 kasus, Kendal 8 kasus, dan Kota Solo, Kota Tegal, Wonosobo serta Batang masing-masing 7 kasus.

“Kasus korupsi ini terjadi di hampir 35 kabupaten/kota di Jateng,” Dari data yang dirilis KP2KKN Jateng, disebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi, terbesar berada di Cilacap dengan kerugian mencapai Rp 31,487 miliar, kemudian Karanganyar Rp 22,724 miliar dan Salatiga Rp 19,943 miliar.

Menurut Eko, sektor tertinggi kasus korupsi terdapat di anggaran daerah ada 43 kasus, disusul penyediaan infrastruktur 40 kasus, bantuan sosial 39 kasus, pendidikan 16 kasus dan perbankan 13 kasus.

“Tingginya kasus korupsi di anggaran daerah seharusnya tidak terjadi. Karena seharusnya untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi sehingga membuat rakyat menderita,” tukasnya.

 

23 FIGUR YANG DISOROT KP2KKN JAWA TENGAH

Bupati Batang (aktif) Bambang Bintoro tersangka dalam kasus dugaan bagi bagi uang dari dana APBD 2004/pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999 – 2004 di Ruang Mawar senilai Rp.796jt.

Bupati Pati (aktif) Tasiman tersangka dugaan korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan LPj tahun  2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9M.

Bupati Rembang (aktif) M Salim tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.5,2M.

Bupati Tegal (aktif) Agus Riyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi  (Jalingkos) senilai Rp.17M.

Bupati Brebes (non aktif) Indra Kusuma terpidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar di Kabupaten Brebes seluas lebih dari 2000 meter persegi dalam dua tahap. Kerugian negara diperkirakan Rp.5M yang dilakukan dalam APBD Tahun 2003.

Mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanto tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp.8,7M.

Mantan Bupati Demak Endang Setyaningdyah terdakwa dugaan penyelewengan penggunaan dana APBD sebelum ada penetapan Perda 2006 senilai Rp.2,1M (atau kasus dugaan pemotongan dana bantuan desa/kelurahan dalam APBD 2006). Dalam persidangan di PN Demak terdakwa mantan Bupati Demak ini dibebaskan oleh Majelis Hakim pada saat ini kasus ini masih dalam proses Kasasi di MA.

Mantan Bupati Kendal Hendy Boendoro terpidana korupsi APBD TA 2003 dengan modus penyalahgunaan dana APBD TA 2003 dari pos Dana Tak Tersangka (DTT); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Pinjaman Daerah dari BPD Cab. Kendal senilai Rp.47,0M.

Mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo (sudah meninggal dunia) tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Buku Pokok SD/MI, APBD TA 2003, 2004 senilai Rp.13,8M dan tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas Bupati ke Jepang senilai Rp.123Jt (Duplikasi Anggaran).

Mantan Bupati Purworejo Marsaid terpidana korupsi pembobolan dana APBD 2004 senilai Rp.5,5M dan kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Perpustakaan APBD TA 200/2004 senilai Rp.4,6M.

Mantan Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi terpidana korupsi Dana Fasilitasi APBD 2006 senilai Rp.2,5M.

Mantan Bupati Semarang/Ungaran Bambang Guritno terpidana korupsi pengenaan fee terhadap rekanan dalam pengadaan Buku SD/MI tahun 2004 senilai Rp.620Jt.

Mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip tersangka dugaan korupsi APBD Kota Semarang TA 2004 (kasus dana komunikasi) senilai kurang lebih Rp.5M (kasus ini di SP3 oleh Kejati Jawa Tengah).

Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto terpidana korupsi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) TA 2003 senilai Rp.6,9M dan tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7M.

Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto tersangka dugaan korupsi pengembalian 40 sepeda motor untuk Anggota DPRD periode 1999 – 2004 senilai Rp.470Jt.

Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo terpidana kasus korupsi Dana Bantuan Pemilu 2004 sebesar Rp.6,5M dan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M (sekarang buronan).

Mantan Bupati Wonosobo Trimawan Nugrohadi MSi terpidana kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Dinas Perkerjaan Umum (DPU) tahun 2003 senilai Rp.786,5Jt dan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib BP (Balai Pustaka) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK TA 2004 – 2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M.

Mantan Bupati Rembang H Hendarsono terpidana kasus korupsi APBD TA 2005 sebesar Rp.6,8M.

Mantan Walikota Tegal M Zakir (periode 1995 – 2000) terpidana korupsi proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan (19997 – 1998), proyek Dasawisma (1998 – 1999), proyek penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenagakerjaan (1997 – 1998) keseluruhannya dengan kerugian keuangan negara Rp.73,3Jt.

Mantan Walikota Megelang Fahriyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 5 kasus dugaan korupsi dalam kasus : Pembangunan Sport Center (Stadion Madya) di Sanden – Magelang Selatan senilai Rp.11 M; Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Paket (Balai Pustaka/BP) TA 2003 senilai Rp.2 M; Dugaan korupsi Dana Tak Tersangka (DTT) APBD Kota Magelang senilai Rp. 470.000.000,-, Kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat jenis buldoser tahun anggaran (TA) 2006 di Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH) Pemkot Magelang, dan Kasus Dugaan Korupsi Dana Asuransi Jiwa APBD 2002 – 2004.

Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro terpidana kasus korupsi APBD 2004 – 2008 senilai Rp.21,8 M dan tersangka dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp.6,8M.

Mantan Wakil Bupati Karanganyar Sri Sadoyo Harjo Migoeno terpidana dalam kasus korupsi APBD TA  2001 – 2002 senilai Rp.2,9M.

Mantan Wakil Bupati Pati Kotot Kusmanto tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan LPj tahun  2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9M.

 

Catatan:

-Database kepala daerah koruptor ini merupakan hasil monitoring KP2KKN sepanjang 10 (sepuluh) tahun ini, sejak tahun 2000 – 2010.

-Semua kasus korupsi ini dilakukan oleh kepala daerah pada waktu mereka menjabar sebagai kepala daerah.

-Ada 2 (dua) Kepala Daerah lagi yang sudah KP2KKN laporkan kepada aparat penegak hukum (KPK) tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka yaitu ; Rina Iriani Bupati Karanganyar diduga terlibat dalam kasus GLA dan Sunarna Bupati Klaten diduga terlibat dalam kasus dana Gempa Klaten.

-1 (satu) mantan kepala daerah yang sudah KP2KKN laporkan kepada Kejati Jawa Tengah tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka yaitu mantan kepala daerah Kab. Pemalang (M. Machroes) yang diduga terlibat dalam kasus Buku Ajar BP.

-1 (satu) Wakil Bupati Temanggung yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung senilai Rp.2,5M. Kasus-kasus ini masih dimonitoring oleh KP2KKN.