• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Kam 24 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumut Binahati Jadi Tahanan KPK

Binahati Jadi Tahanan KPK

  • PDF

Bupati Nias, Sumatera Utara, Binahati Benekditus Baeha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 November 2010, terlihat tegang saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia sebenarnya hanya melenggang saat dibawa turun dari lantai 8 ruang pemeriksaan KPK menuju mobil tahanan KPK pada Selasa, 11 Januari  2010 itu.

Nah, saat melihat belasan wartawan sudah menunggunya di depan mobil tahanan, Binahati pun membelokkan langkahnya menuju rak buku dan majalah yang tersedia di lobby KPK.  Mengambil sembarang majalah yang ada di sana, Binahati pun segera refleks menutupi wajahnya dari sorot kamera wartawan dalam perjalanannya dari lobby hingga masuk ke mobil tahanan.

Berbaju batik cokelat lengan panjang, Binahati menutupi wajahnya dengan sebuah majalah berita Nasional. Kebetulan sampul majalah GATRA itu bergambar Ibu Negara Ani Yudhoyono.  Entah sadar atau tidak bahwa majalah yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya bercover Ibu Ani, para wartawan pun tak melewatkannya dan membidik  peristiwa itu.

KPK akhirnya menahan Bupati Nias, tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana bantuan pascabencana tsunami 2007. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa, penahanan untuk selama 20 hari dan tersangka dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang.

Penyidik menemukan bahwa pengelolaan dana bantuan pascabencana alam tsunami oleh tersangka yang merupakan Bupati Nias periode 2001-2006 dan 2007-2011, terdapat sisa dana yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan dan tidak bisa dipertanggunjawabkan. Akibat ulah tersangka yang juga merangkap Kalakhar Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Nias tersebut negara dirugikan hingga Rp3,3 miliar.

Atas perbuatannya, bupati ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) huruf ke-1 KUHP. Penahanan tersangka selama 20 hari, kata Johan, terhitung sejak 11 Januari 2011. Binahati, menurut dia, mulai menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung dibawa oleh penyidik ke Rutan Cipinang sekitar pukul 15.30 WIB.

Menurut catatan Kementerian Kesehatan, jumlah korban mengungsi akibat tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada 2007 mencapai 617.159 jiwa. Sementara korban tsunami yang akhirnya mengungsi di Kabupaten Nias mencapai 4.012 jiwa.

Hanya sedikit komentar yang keluar dari mulut Binahati. "Pokoknya saya tidak tahu. Saya tidak menerima tapi kenapa saya ditahan," katanya.

Binahati juga mengungkapkan, wakilnya Temazaro Harefa turut menikmati uang korupsi dalam pengelolaan dana bantuan pasca bencana tsunami tahun 2004. "Dia (Temazaro Harefa) ikut menerima dana," ujarnya.

Diduga pula Binahati membagikan uang hasil korupsinya kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Bahkan dikabarkan, beberapa pimpinan instansi penegak hukum di Kabupaten Nias turut menerima aliran dana bantuan tersebut.

Sekadar catatan, melalui Badan Nasional Pengendalian Bencana, Nias memperoleh dana bantuan sebesar Rp 9,48 miliar. Binahati B Baeha telah melakukan mark-up pada poin pembelian barang dan jasa dalam kegiatan penanggulangan pascabencana tersebut. Maka UU Antikorupsi mengancamannya dengan sanksi maksimal hukuman mati.