• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumut RE Siahaan Menyusul Jadi Tersangka

RE Siahaan Menyusul Jadi Tersangka

  • PDF

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Robert Edison Siahaan (RES) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka diambil setelah KPK mendapati cukup bukti permulaan untuk menemukan keterlibatan Robert dan meningkatkan status hukum kasus ini ke tahap penyidikan.

Juru bicara KPK Johan Budi dalam siaran persnya, Senin, 7 Februari 2011 menyatakan, "Penyidik KPK menetapkan RES, Wali Kota Pematangsiantar periode 2005-2010 sebagai tersangka." Sedangkan kasus korupsi yang melilit RES menyangkut pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi (pemeliharaan) Dinas Pekerjaan Umum pada APBD kota Pematangsiantar tahun anggran 2007 silam.

Modus yang digunakan Robert dalam korupsi itu adalah mengeluarkan perintah pemotongan anggaran pemeliharaan rutin dinas Pekerjaan Umum pada setiap proyek. “Penyidik juga menduga RES mengeluarkan perintah pencairan anggaran bantuan sosial untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.”

Dengan sangkaan itu, penyidik menjerat Robert dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 8,7 miliar.

RES, kata Johan, diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, serta menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan memerintahkan pemotongan anggaran pemeliharaan rutin dinas pekerjaan umum dari setiap proyek. "Selain itu tersangka juga diduga telah memerintahkan pencairan anggaran bantuan sosial yang selanjutnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain," ujarnya.

Pada akhir 2009 lalu, penyidik KPK sudah turun ke Pematangsiantar menangani kasus dugaan korupsi ini. Kehadiran personel KPK juga membawa 10 amplop berisi surat panggilan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar untuk diperiksa oleh KPK. Surat itu diberikan pengantar surat, ke sekretariat Pemko Pematangsiantar, Senin, 16 November 2009.

Pemeriksaan terhadap pejabat selanjutnya dilakukan KPK, terkait perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial yang ditampung di APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 12,6 miliar. Personel KPK juga mendatangi Polresta Pematangsiantar.

Diberitakan personel KPK berada di Pematangsiantar hingga beberapa hari dan sempat memeriksa sejumlah pejabat, antara lain Sekda James M Lumban Gaol. Namun Lumban Gaol dengan nada kurang semangat membantah telah diperiksa KPK terkait perkara dugaan korupsi Dana Bansos. "Tidak benar itu," sebut Sekda melalui ponselnya.

Dalam catatan Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia yang dikemukakan oleh ketuanya Jan Wiserdo Saragih, selama pemerintahan RE Siahaan banyak masalah terindikasi korupsi. Antara lain hasil audit BPK berkesimpulan disclaimer, dan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dana bantuan sosial Kota Pematangsiantar sebesar Rp14 miliar. Selain itu ada pula defisit kas APBD yang mencapai puluhan miliar.

“Selain itu, banyak kebijakannya disinyalir bermasalah dengan hukum, seperti kasus 19 CPNS, putusan KPPU mengenai bangsal RSU Kota Pematangsiantar tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai Peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005,” ujar Saragih.

Kebijakkan lainnya, pemindahan lahan RSUD Dr Djasamen Saragih pada pihak ketiga, ruislag (tukar guling) SMA Negeri 4 Jalan Patimura dan SD Negeri 122350 yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di Pematangsiantar. Menurut dia, kebijakan itu mengakibatkan keresahan sosial di masyarakat.

Kasus lain adalah membuka proyek outerring road (jalan lingkar luar) yang dikerjakan TNI berbiaya Rp 5 miliar, namun menuai protes dari masyarakat. Selanjutnya ada pula penempatan pejabat yang dinilai sarat nepotisme kesukuan dan keagamaan, sehingga menuai protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

KNPSI juga mencatat kasus-kasus terindikasi korupsi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebanyak delapan kasus. Misalnya, hasil audit BPK menyatakan jumlah penerimaan pengeluaran dan SILPA yang disajikan dalam laporan keuangan Pemko Pematangsiantar tahun 2006 tidak dapat diyakini wajar. Menurut hasil audit BPK, saldo asset tetap yang disajikan sebesar Rp777.080.907.920,91 pada neraca Pemko Pematangsiantar tahun 2006 kurang diyakini kewajarannya.

Demikian juga audit BPK di Setda Kota mengenai biaya penunjang operasional PNS yang dianggarkan pada Pos yang tidak tepat, antaranya realisasi Rp117.597.5000 tidak sesuai peruntukan. Hasil audit BPK menyatakan realisasi biaya tamu Rp120 juta tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap sehingga berpotensi disalahgunakan.

Di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup disebutkan hasil audit BPK 2006 menyatakan, pengeluaran biaya BBM untuk operasional kenderaan dinas lingkungan hidup dan kebersihan sebesar Rp2 miliar lebih didak diyakini kebenarannya.

Selanjutnya di bagian Sosial mengenai realisasi belanja bantuan untuk kegiatan perayaan umum hari bsar Rp1 miliar lebih tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Kasus ini sudah dilaporkan beberapa anggota DPRD kota itu ke Polresta Pematangsiantar atas dugaan korupsi bagian sosial sebesar Rp12 miliar.

Tak kalah rawannya, di Dinas PU temuan BPK menyatakan, pembangunan pagar keliling taman hewan tahun 2006 memboroskan keuangan sebesar Rp62 juta lebih, dan tahun 2008 Dinas PU juga telah menghabiskan biaya pemeliharaan Rp14 miliar namun secara faktual pekerjaan perbaikan dan perawatan jalan sangat minim.

Demikian juga di Dinas Pendapatan, sebesar Rp2 miliar lebih tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana adanya diungkap dalam temuan BPK. Dan terakhir di Bagian Keuangan Setdako, hasil audit BPK menyatakan saldo persediaan bahan habis pakai/material yang disajikan pada neraca Pemko Pematangsiantar tahun 2006 sebesar Rp1,9 miliar lebih dan penggunaan persediaan senilai Rp3,2 miliar lebih belum diyakini kewajarannya.

Update 1

RE Siahaan ditahan.