• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Mg 25 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back J|A|W|A Kawasan Terpilih DKI Jaya Jasin: Korupsi untuk Balik Modal Pilkada

Jasin: Korupsi untuk Balik Modal Pilkada

  • PDF

Pernyataan ekstrem keluar dari mulut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin. Dia bilang, tak ada kepala daerah yang tak korupsi.

Alasannya, setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), para kepala daerah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal dan membayar utang ke tim sukses pada masa kampanye. ‘’Tidak ada bupati yang tidak korupsi setelah Pilkada,’’ kata M Jasin pada diskusi bertajuk ‘’Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa dan Pemberantasannya’’ di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2011.

Menurut Jasin, tempat yang paling mudah bagi para kepala daerah memperoleh uang untuk membayar utang adalah dari pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa itulah sering direkayasa aparat pemerintah bersama swasta.

‘’Adanya rekayasa sehingga ada uang yang mengalir ke kepala dinas dan ke bupati,’’ katanya dalam seminar yang juga menghadirkanKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Djimanto, serta Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himawan Adinegoro..

Selain itu, yang paling umum dilakukan para kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan Penunjukkan Langsung (PL). ‘’Pelaksana-pelaksana dari proyek ini biasanya para tim sukses saat Pemilukada,’’ imbuh Jasin.

Sementara itu, Himawan Adinegoro mengatakan, potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bisa diminimalkan dengan menerapkan e-procurement atau lelang secara elektronik. Logikanya, sistem itu lebih transparan dibanding sistem manual.

Ia menjelaskan, pada tahun 2012 e-Procurement sudah wajib diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan. ‘’Untuk tahun ini baru dimulai pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),’’ ucap Himawan.

Untuk menunjang e-procurement itu, kata dia, LKPP akan membangun lebih dari 600 sistem LPSE. ‘’Yang nantinya terintegrasi menjadi satu pasar pengadaan secara nasional untuk memfasilitasi panitia dan penyedia,’’ katanya.

Pertanyaannya, sanggupkah e-procurement menekan tingkat korupsi? Kita lihat ya...