• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Mg 25 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back K|A|L|I|M|A|N|T|A|N Kawasan Terpilih Kaltim Lanjutkan atau Hentikan Kasus AFI

Lanjutkan atau Hentikan Kasus AFI

  • PDF

Sekitar 60 warga Kalimantan Timur yang tergabung dalam Dewan Adat Dayak Kaltim mendatangi Kejaksaan Agung, di Jakarta, Kamis, 10 Februari 2011. Mereka mendesak  Kejagung segera memeriksa Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak atau menghentikan kasusnya jika tak ada bukti yang cukup.

Soalnya, sudah sekitar tujuh bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), belum sekalipun Awang diperiksa selaku tersangka. Awang Faroek adalah tersangka kasus dugaan penyelewengan kas negara senilai Rp 576 miliar terkait divestasi saham KPC antara 2002-2008.

"Kami menilai kasus ini lebih banyak unsur politiknya daripada hukum. Buktinya kasus yang dihadapi Pak Awang sekarang itu kasus lama, saat dia jadi bupati (Kutai Timur)," kata ketua pelaksana harian Dewan Adat Dayak Kaltim Edi Gunawan.

Pernyataan yang dibacakan Pelaksana Harian Dewan Adat Dayak Kaltim, Edi Gunawan, bahkan meminta Awang Faroek dan tersangka lain Sekda Kaltim Irianto Lambrie dibebaskan dari segala tuduhan. "Setelah kami meminta klarifikasi kepada dua pemimpin tersebut, diketahui bahwa sangkaan yang dituduhkan kepada pemimpin kami dapat dibantahkan oleh kedua pemimpin dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Edi.

Lantas imbas  berlarutnya penanganan kasus KPC, lanjut Edi, proses pembangunan di Kaltim terhambat. Awang juga tak bisa mempromosikan Kaltim ke luar negeri karena sudah dicekal oleh Ditjen Imigrasi.

Lagi pula, selama terus menggantung diduga kasus Awang menjadi lahan pemerasan orang tak bertanggung jawab. "Ini hasil klarifikasi kami dari Pak Gubernur bahwa ada oknum yang mengaku bisa menyelesaikan kasus dengan cepat dengan menyerahkan dana sekian," kata Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Dewan Adat Dayak Kaltim, Yulianus Henok.

Hal itu dikatakan Yulianus di hadapan Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad yang mewakili Jaksa Agung. Yulianus mengatakan, sejak Awang Faroek ditetapkan sebagai tersangka Juli tahun lalu, setidaknya ada tujuh kali upaya pemerasan. "Dari tujuh kali itu ada oknum jaksa dari Kejati Kaltim," kata Yulianus.

Kejagung yang diwakili Kepala Pusat Penerangan dan hukum Noor Rachmad membantah tak serius atau bahkan sengaja menggantung kasus Awang. Menurut mantan Wakil Kajati Gorontalo ini, penangangan kasus Awang lamban karena belum keluarnya izin dari Presiden.

Hal ini berbeda dengan KPK, tambah Noor Rachmad, yang memiliki kewenangan memeriksa kepala daerah tanpa melalui izin Presiden. "Karena belum ada (izin pemeriksaan), ya kita hanya bisa menunggu. Bukan kita ingin menggantung kasusnya atau ada intervensi politik," tegas Noor.

Terkait dugaan upaya pemerasan, Noor Rachmad mengatakan, sebaiknya hal itu segera dilaporkan ke Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. "Pak Jaksa Agung pasti sangat merespon. Apalagi masalah sebesar ini," kata dia.

Noor Rachmad mengatakan, hendaknya masyarakat mempercayakan penanganan kasus hukum tersebut kepada Kejaksaan. Dia juga menjamin kasus ini tidak ada unsur politisnya, sebagaimana yang dituduhkan.

Selain mengenakan pakaian adat, masyarakat Dayak Kaltim ini juga memperagakan sebuah tarian adat. Di akhir dialog yang berlangsung sekitar satu jam di ruang Puspen Kejagung itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim Yurnalis Ngayoh  menyerahkan mandau untuk diserahkan kepada Jaksa Agung Basrief Arief melalui Noor Rachmad.

"Ini mandau sebagai simbol persahabatan. Tapi jika dibuka, berarti simbol perang," kata mantan pelaksana tugas Gubernur Kaltim ini.