• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

    • Module title
      Pertanyaan Abang Sunarya Yang sebelah Bang Rano mau tanya, gimana caranya situs The GET Networks jadi bahasa Indonesia semuanya?
      Author: Abang Sunarya - Facebook - Twitter
      Serba Boleh Kiagus MZ Unlimited module positions, layout variation, comment system, CCK K2 enable... What's else do you want? Boleh juga tuh pasang iklan Portfolio 2011 di Berita Ekspres Pak!
      Author: Kiagus MZ - Facebook - Twitter
  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Mg 25 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Riau PK Tengku Azmun Jaafar Kandas

PK Tengku Azmun Jaafar Kandas

  • PDF

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) bekas Bupati Pelalawan periode 2001-2006 Tengku Azmun Jaafar. Terpidana korupsi terkait pembalakan liar di Pelalawan ini tetap dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan dan  uang pengganti sebesar Rp12,36 miliar.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis PK MA yang terdiri atas Mugihardjo, Krisna Harahap, Leo Hutagalung, Mansyur Kartayasa, dan Sri Murwahyuni. Perkara tersebut diputuskan secara bulat dan tidak ada hakim yang memunculkan dissenting opinion. ”Majelis Hakim Agung MA yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ternyata memperkuat putusan kasasi," kata salah satu anggota majelis, Krisna Harahap, saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Februari 2011.

Sebelumnya, Azmun dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Akibatnya, terjadi kerusakan hutan alam yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,28 triliun.

Sedangkan vonis PK ini sama dengan putusan di tingkat pertama (pengadilan negeri). Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakartamajelis memvonis Azmun selama 16 tahun penjara. Selain itu, majelis memperintahkan Azmun membayar denda Rp 500 juta dan membayar kerugian negara Rp Rp 12,367 miliar.

Di tingkat kasasi Majelis mengabulkan permohonan mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar. Majelis kasasi mengurangi hukuman terdakwa kasus korupsi penerbitan izin hak pemanfaatan hutan tanaman di kabupaten Pelalawan itu dari 16 tahun menjadi 11 tahun.

"Menjatuhkan hukuman selama 11 tahun pidana penjara," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi, di Gedung MA, Jakarta, Senin 3 Agustus 2009. "Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama."

Tengku Azmun Jaafar juga sempat mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Dia mengaku mengirim surat itu untuk meminta keadilan dalam kasus hukum yang melilitnya dengan mengungkapkan sejumlah kejanggalan atas vonis yang diterimanya.

Dalam surat itu, Azmun mengaku memohon keadilan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena merasa dirinya dizalimi dan dijadikan korban untuk menyelamatkan pihak lain. “Saya memohon keadilan kepada Presiden. Saya dijadikan ‘tumbal’ kasus hutan di Riau untuk menyelamatkan pihak-pihak lain,” katanya.

Azmun mengaku dirinya dihukum bersalah karena menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Namun, hingga kini belasan perusahaan yang mengenyam keuntungan dari izin tersebut masih beroperasi. “Kalau izin dari saya itu salah, mereka harus stop beroperasi,” katanya.

Dia mengaku menerima dirinya dinyatakan bersalah dalam pemberian izin itu.  “Tapi kenapa cuma saya yang menanggung. Kewenangan saya sebagai bupati hanya memberi rekomendasi, pihak lain seperti Kepala Dinas Kehutanan, Gubernur Riau dan Menteri Kehutanan yang mengeksekusi pemberian izin ke perusahaan,” kata Azmun.

Karena itu pula Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi pada 3 Agustus 2009 lalu. Azmun dijatuhi pidana 11 tahun dan denda Rp 500 ribu. Azmun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Selain itu, ia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.367.780.000. Keputusan ini juga dinilai janggal oleh Azmun. “Kalau dinyatakan melakukan perbuatan korupsi bersama-sama, koq cuma saya yang dihukum?  Ini tidak adil,” katanya. 

S.F. Marbun, pengacara Azmun dari kantor hukum Maqdir Ismail & Partners menambahkan banyaknya kejanggalan dalam vonis Mahkamah Agung terhadap kliennya. Surat dakwaan disebutkan bahwa Azmun melakukan tindakan itu bersama-sama, di antaranya dengan Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Riau. "Sebelum putusan ada salinan petikan yang menyebutkan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama," katanya.

Terkait perkara  ini puteri Tengku Azmun Jaafar, Fera Wahyuni, mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pemblokiran rekening atas namanya. "Gugatan itu dilayangkan karena KPK dan BNI telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemblokiran tiga rekening milik Fera di BNI," jelas pengacara Fera, SF Marbun, Minggu, 25 Oktober 2009.