• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sab 19 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back S|U|M|A|T|E|R|A Kawasan Terpilih Sumbar LBH Ungkit Mantan Wali Kota

LBH Ungkit Mantan Wali Kota

  • PDF

LBH Padang mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat segera memproses kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Bukittinggi Djufri. Djufri  kini duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Roni Saputra, mengatakan, Senin 14 Februari 2011, proses terhadap Djufri terkait dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap tiga terdakwa sebelumnya, yakni Anderman, Dharma Putra, dan Erwansyah.

Ketiganya divonis hukuman penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan atas tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Vonis keluar pada 8 Februari 2011 dan sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dengan demikian, kata Roni,  Djufri dan mantan Sekretaris Kota Bukittinggi, Khairul, yang juga telah dijadikan tersangka sejak 2009 dalam kasus tersebut harus segera diperiksa. Roni menambahkan, proses pemeriksaan Djufri sebagai salah seorang tersangka dalam kasus tersebut tidak lagi memerlukan izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saat ini kan Djufri sudah bukan wali kota lagi," katanya.

Pada saat masih menjabat sebagai Wali Kota  ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kajati Sumbar bersama dengan Sekretaris Kota Bukittinggi Khairul atas dugaan kasus korupsi Pengadaan tanah untuk Kantor DPRD dan Pool Kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi pada 2007 dengan nilai anggaran Rp9 miliar.

Pada awalnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Drs Anderman MSi (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan),Drs Wasdinata (mantan Kabag Pemerintahan), Asmah Hadi, SH (Kabag Hukum), Unggul SSos MSi (Staf Keuangan), Erwansyah (Lurah Manggih Gantiang), Dharma Putra (Lurah Cimpago Guguak Bulek). Keenam orang tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pembacaan dakwaan berlangsung pada 10 November 2008, eksepsi Penasehat Hukum pada  24 November 2008, pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada  1 Desember 2008, pemeriksaan saksi sebanyak lima  orang pada 12 Desember 2008, dan lanjutan pemeriksaan saksi pada 16 Desember 2008. Selesai pemeriksaan saksi, pada persidangan 16 Desember 2008 keenam orang terdakwa dikabulkan penangguhan penahanannya oleh Majelis Hakim lewat Surat Penetapan No: 197 dan 196/Pen.Pid/2008/PN.BT tertanggal 16 Desember 2008.  Akhirnya mereka diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Bukittinggi.

Dengan putusan bebas PN itu Kejari Bukittinggi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ternyata, keputusan MA, menjatuhkan hukuman penjara satu tahun plus denda masing-masing Rp200 juta kepada tiga tersangka paket pertama, masing-masing Anderman, Dharma Putra, dan Erwansyah.

Berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari penyidikan sampai pemeriksaan hingga ke persidangan dari keenam terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan tanah untuk Kantor DPRD dan Pool Kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi tersebut maka terungkap adanya keterlibatan Walikota Bukittinggi Drs Djufri bersama Sekda Kota Drs. Khairul karena dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut ternyata Drs Djufri bertindak selaku penanggungjawab kegiatan dan Drs Khairul sebagai ketua panitia pengadaan. Untuk dugaan kasus korupsi dalam pengadaan tanah yang melibatkan Walikota dan Sekda Kota Bukittinggi ini, penyidikannya diambil alih oleh Kejati Sumbar.

Pada 9 Januari 2009 Kejati Sumbar mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print:15/N.3/Fd/01/2009 untuk Drs. Djufri dan untuk Drs. Khairul dengan Sprindik Nomor Print:16/N.3/Fd/01/2009. Lewat surat tersebut pihak Kejati Sumbar langsung menetapkan status keduanya sebagai tersangka. Jaksa Penyidik untuk penyidikan kasus yang melibatkan Walikota dan Sekda Kota Bukittinggi ini adalah Yusnedi Yakub, SH, Imme Kirana, SH. Rencananya kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena pada penetapan status Tersangka terhadap Djufri, yang bersangkutan menjabat sebagai walikota, maka pada 9 Januari 2009, Kejaksaan Tinggi mengirimkan surat permohonan/izin pemeriksaan terhadap Djufri kepada Presiden RI, sesuai dengan perintah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan keluar vonis MA yang menghukum tiga dari enam terdakwa. Lantas LBH Padang pun buka suara.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Bagindo Fachmi mengatakan, Djufri belum bisa diproses karena pihaknya belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Djufri ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2009 ketika Kajati Sumbar dijabat oleh Sution Usman Adji. Sution kini menjabat Kajati Sumatera Utara dan mengancam mundur jika proses hukum terhadap Wali Kota Medan Rahudman Harahap dihalang-halangi.

 

Update 1

Djufri masuk tahanan