• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Keliru
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
Back J|A|W|A Kawasan Terpilih Jabar Adakah Hubungannya dengan PKS di Koalisi?

Adakah Hubungannya dengan PKS di Koalisi?

  • PDF

Kejaksaan Negeri Bogor, Jawa Barat, segera memeriksa Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera. Perkara yang melilitnya adalah APBD Gate 2002, ketika Ru'yat menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Ada kaitannya dengan kondisi Setgab Koalisi yang sedang panas belakangan ini?

Kasus APBD Gate DPRD Kota Bogor bermula dari penggunaan dana APBD anggaran penunjang kegiatan DPRD tahun 2002 sebesar Rp 5.528.026.000 dan dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 1.320.000.000. Total anggaran menjadi sebesar Rp 6.848.026.0000.

Yang dianggap korupsi adalah dana yang sudah disepakati dan dicantumkan dalam APBD 2002. Seluruh prosedur pengeluaran melalui mekanisme keuangan yang berlaku saat itu. Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan anggaran DPRD saat itu adalah UU No 4 Tahun 1999 dan Tatatertib DPRD.

Persoalan muncul karena Pemerintah mengeluarkan PP No 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Padahal dalam UU No 4 Tahun 1999 sudah sangat jelas bahwa untuk melaksanakan kewenangan termasuk keuangan/administrasi diatur dalam Tata tertib DPRD.

Pemberlakuan PP 110 ini menimbulkan beragam tafsir dan persepsi dari aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan. Belakangan Mahkamah Agung membatalkan PP tersebut dan menyatakan PP itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Namun PP 110 ini sudah telanjur membelit sejumlah anggota DPRD seperti di Sumatera Barat, Cianjur, Ciamis, maupun Asahan.  Belum lagi kasus lain semisal penggunaan dana rutin DPRD Depok (25 anggota), Dana Asuransi DPRD Batam (ketua), uang Lebaran DPRD Kendari (25 anggota), penggelembungan dana APBD DPRD Manado (3), bantuan biaya operasional DPRD Bandung (ketua, wakil ketua DPRD), kelebihan biaya penunjang DPRD Cirebon (pimpinan dan 30 anggota), Surakarta (2 pimpinan, 36 anggota), dan tuduhan DPRD Payakumbuh (3 pimpinan dan 27 anggota).

Untuk Kota Bogor, kasus ini melibatkan 34 mantan anggota DPRD Kota Bogor periode 1999- 2004. Kasus korupsi itu telah menyeret 34 terdakwa, dua di antaranya meninggal dunia. Sedangkan 32 lainnya sudah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Saat ini, para terdakwa tengah melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

Nah, surat izin pemeriksaan Wakil Walikota Bogor Achmad Ru’yat terkait APBD Gate 2002 yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar juga. Kepala Kejari, A Ghazali Hadari secara resmi mengumumkan turunnya surat izin dengan Nomor: R09/Pres/ 01/2011 tersebut, pada 23 Februari lalu.

Surat izin dari Presiden yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI itu menyebutkan bahwa presiden menyetujui dilakukannya tindakan penyidikan kepada Ru’yat sebagai tersangka APBD Gate. Penyidikan dilakukan secara asas praduga tak bersalah, merujuk pasal 36 ayat 1, UU NO.32/ 2004 dan UU NO.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Ghazali mengatakan, dengan adanya surat tersebut, pihaknya akan segera memeriksa Ru’yat. Ia akan memimpin langsung tim khusus yang dibentuk untuk memeriksanya. Tim itu beranggotakan Kasi Pidsus M Fatria dan Kasi Intel Wing Barzal serta beberapa jaksa terbaik lainnya. “Tim menggabungkan wajah lama dengan wajah-wajah baru,” singkatnya. Langkah-langkah yang akan dilakukan Kejari adalah merencanakan dan melengkapi berkasberkas administrasi. Selanjutnya, Kejari akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil tersangka dengan pemeriksaan terbuka. “Secepatnya kami lakukan pemeriksaan secara terbuka, tanpa ada yang kami tutuptutupi,” tambahnya.

Ghazali mengaku membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas dan administrasi, mengingat jaksa-jaksa yang dulu memeriksa Ru’yat sudah pindah tugas. Sehingga ia harus melimpahkan tugas tersebut kepada jaksa baru. Selain itu akan ada penambahan materi berkas serta saksi-saksi baru, sehingga Ghazali belum bisa menentukan waktu pemanggilan Ru’yat.

“Poin terpenting hari ini adalah surat izin pemeriksaan sudah kami terima. Mengenai waktu pemanggilan, kami belum tahu. Tapi, pastinya dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kejari mengirimkan surat permohonan  pencekalan terhadap Ru‘yat, kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. Upaya cekal dilakukan untuk mengantisipasi salah satu tersangka kasus korupsi APBD Kota Bogor 2002 itu keluar dari wilayah Indonesia, sehingga menghambat proses hukum yang dilakukan.

“Surat permohonan cekal sudah kami kirimkan, tinggal menunggu keputusan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bogor, Wing Barzal.

Senada dengan Ghazali, menurut Wing Barzal dalam berkas perkara Ru‘yat yang telah disiapkan sejak periode kepemimpinan Kajari Andi Muhammad Taufik, akan ada penambahan poin-poin perkara berdasarkan fakta persidangan terdakwa sebelumnya. Selain itu, dalam proses hukum tersangka bisa saja dilakukan penahanan. “Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penahanan. Karena terkait subtansi penyidikan yang dilakukan,” katanya.

Di sisi lain, meski tampak terkejut Ru’yat mengaku siap mengikuti proses hukum. “Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti ini semua. Semoga saja tak ada halangan,” ucapnya lirih.

Surat yang baru turun itu juga mendapat tanggapan dari DPD PKS Kota Bogor. Ketua DPD PKS Kota Jajat Sudrajat mengatakan, pihaknya akan menghormati seluruh proses hukum. Namun, mereka tetap meminta kejaksaan mengedepankan praduga tak bersalah. “Kita hargai proses ini,” tegasnya.

Jajat mengaku pihaknya sudah menyiapkan dua pengacara untuk mendampingi Ru’yat. Yaitu Amin Soleh dan Umbul Cahya K. Keduanya diharpakan bisa membantu meringankan beban Ru’yat. Selain itu, PKS juga akan selalu mendampingi keluarga Ru’yat selama kasusnya berlangsung.

“Ini musibah, saya harapkan pak Ru’yat dan keluarganya bisa melewatinya. Karena hal ini merupakan ujian dari Allah yang bisa meningkatkan kualitas keimanannya,” jelas wakil ketua DPRD Kota Bogor itu.

Jajat mengharapkan, Ru’yat juga diperlakukan sama seperti terdakwa APBD Gate lainnya. Karena dalam aturannya dulu, pihak yang telah mengembalikan uang sebesar 60 persen maka akan dilakukan penangguhan penahanan.  “Kita tak ingin diperlakukan lebih, karena itu harus disamakan dengan yang lainnya,” singkat Jajat.

Meski demikian, PKS mengaku mendukung langkah hukum yang ada. Jajat mengaku saat ini pihaknya sangat optimis Ru’yat akan terbebas. Karena ia melihat kasus semacam ini di daerah lain juga sudah dibebaskan. Hal ini karena korupsi yang dilakukan bukan murni kesalahan dari para tersangka. Namun lebih karena adanya perubahan aturan.

Apa ada hubungan kasus ini dengan manuver-manuver PKS di Setgab Koalisi khususnya angket pajak yang gagal itu? Waktu yang akan membuktikannya.

Apa Kabar Bupati Kita

Apa Kabar Gubernur Kita

Apa Kabar Wali Kota Kita