• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Rab 22 10 2014

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back Wawancara yang Sesungguhnya Ir H Isran Noor MSi

Ir H Isran Noor MSi

Ir H Isran Noor MSi

Ir H Isran Noor MSi, Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur (2011-2016).

Interview full version
All photo

Pada 11 Juli 2008 Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur Ir H Isran Noor MSi membuat keputusan penghentian operasi terbatas kepada beberapa perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kutai Timur juga sedang memperkarakan divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC), dalam kendali Bumi Resources Tbk, (Kelompok Bakrie) di arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID, lembaga di bawah Bank Dunia).

Uniknya, dari 123 perkara yang ditangani ICSID hingga Juli 2008, semuanya melibatkan pemerintah pusat berbagai negara, kecuali perkara KPC karena bukan Pemerintah RI, melainkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengajukan perkara dan menjadi satu-satunya pemerintah lokal yang masuk di arbitrase itu. Berikut wawancara dengan Isran Noor yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur ini di rumah dinasnya, kawasan Bukit Pelangi, Kutai Timur, awal Agustus lalu:

Media nasional dan internasional memberitakan Anda menghentikan operasi PT Kaltim Prima Coal dan PT Perkasa Inaka Kerta pada 11 Juli lalu. Apa yang sebenarnya terjadi?

Ya, benar. Pemkab Kutim telah menghentikan sementara kegiatan tiga perusahaan, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT PIK di wilayah Sangatta-Bengalon. Karena, diduga kedua perusahaan tersebut telah memasuki areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) milik PT Porodisa Trading. Ini, sesuai ketentuan bahwa sebelum melakukan kegiataan tambang kedua perusahaan itu seharusnya mendapatkan izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan. Dan wilayah yang dihentikan itu hanya hanya dua titik saja, dan jalan panjangnya sekitar 10 kilometer. Sangat kecil sekali dibandingkan wilayah konsesi KPC yang mencapai 90 ribu hektar.

Bagaimana kronologi penutupan sebagian areal tambang tersebut bisa terjadi?

Saya hanya meneruskan hasil audit Inspektorat Jenderal (Irjen) Departemen Kehutanan bidang audit operasional atas penerbitan TUHH, PNBH, Pengamanan Hutan dan dan Pengelolaan Hutan Produksi Alam Nomor: PT.192/III-SEK I/12008 Tanggal 19 Juni 2008. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa agar Kepala Dinas Kehutanan Kutim mengirimkan surat Bupati untuk menghentikan kegiatan lapangan PT KPC, PT PIK di areal yang masih dibebani IUPHHK PT Porodisa dan mengenakan sanksi sesuai UU Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Jadi, itu bukan penghentian operasi tambang?

Bukan. Perlu saya sampaikan lagi, bahwa Pemkab Kutim tidak menghentikan operasi tambang secara keseluruhan. Dan pada setiap berbagai kesempatan maupun ketika ditanya oleh media massa cetak maupun elektronik saya juga sampaikan. Memang isu yang berkembang, seolah-olah Pemkab Kutim telah menutup tambang KPC, PIK secara keseluruhan. Saya tidak tahu siapa yang menghembuskan isu tersebut. Yang jelas, Pemkab Kutim melakukan perintah penghentian kegiatan sementara pada lokasi yang dianggap terjadi pelanggaran hukum yaitu yang belum ada izin pemanfaatan hutan.

Bagaimana Anda menghadapi reaksi perusahaan-perusahaan itu?

Bagi saya, yang terpenting menjalankan aturan. Yang mana, disebutkan bahwa sebagian kecil areal tambang perusahaan tak sesuai dengan ketentuan. Dan ini berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanaan RI, sehingga Pemkab diminta untuk menghentikan sementara kegiataan tambang, dan itu kita lakukan melalui surat 11 Juli 2008 lalu. Saya juga sudah bilang kepada pimpinan ketiga perusahaan itu, Pemkab tidak mengganggu tambang. Yang menjadi persoalan adalah ditemukannya unsur pelanggaran UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada sebagian kecil lahan yang mereka garap. Selanjutnya, ya kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku. Apalagi, saya dapat informasi bahwa masalah ini juga masih dalam proses penyelidikan dari aparat kepolisian. Ya, kita tunggu saja bagaimana hasilnya.

Dampak setelah keputusan itu bagaimana?

Saya belum melihat dampaknya. Yang jelas, saya berharap penegakan hukum harus tetap berjalan dan sesuai dengan prosedur. Saya juga sudah sampaikan kepada masyarakat sehingga diharapkan mereka tidak mendengar informasi salah dan akhirnya menimbulkan keresahaan. Marilah, kita bersama-sama menaati aturan hukum. Sebagai pejabat pemerintah, kita harus memberi contoh yang baik dalam menegakkan aturan.

Anda juga pernah menyoal blasting (penggunaan dinamit untuk meledakkan lahan tambang). Kan mereka open pit (tambang terbuka)?

Masalah open pit dengan blasting ternyata masyarakat banyak kena dampaknya. Kita ketahui, bahwa areal operasi tambang KPC sangat berdekatan dengan permukiman penduduk sehingga menyebabkan ribuan rumah rusak, sampai sekarang belum diperbaiki. Janjinya mau diperbaiki tapi hingga sekarang saja sudah dua tahun lebih. Ini yang mempersoalkan adalah rakyat, dan selama itu tak menyalahi ketentuan, saya akan berpihak kepada rakyat. Tidak hanya masalah blasting, masih banyak persoalaan lain yang merupakan janji dari KPC hingga kini belum juga terealisasi dengan baik. Misalnya, pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (Stiper), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pembangunan jalan Soekarno-Hatta, termasuk pelaksanaan Corporate Social Responbilitiy (CSR) lima juta dolar AS tidak terealisasi sepenuhnya.

Anda pantang mundur rupanya?

Bukan masalah pantang mundur. Yang kami lakukan merupakan untuk kepentingan rakyat, selama itu menyangkut kepentingan rakyat saya tak akan pernah mundur. Tapi, saya percaya selama itu untuk rakyat, Tuhan akan memberikan jalan keluar.

Target Anda sebetulnya apa?

Menegakkan aturan.

Asumsinya, perusahaan tambang di sini suka melanggar hukum?

Saya tidak berasumsi demikian. Masalah ada atau tidaknya pelanggaran hukum itu adalah wewenang pengadilan. Yang jelas, sebagai warga negara kita wajib taat pada aturan hukum yang berlaku. Kalau memang ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur diduga melakukan pelanggaraan hukum, sebagai pejabat pemerintah di daerah saya sangat mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas tanpa pandang bulu. Ini sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi, illegal mining, illegal logging, illegal fishing dan pelanggaran hukum lainnya.

Toh asumsi itu tampak dalam pengajuan perkara arbitrase tentang divestasi KPC. Bagaiamana kelanjutan proses arbitrase itu?

Arbitrase masih jalan terus. Saya yakin, seluruh masyarakat Kutai Timur dan masyarakat Kalimantan Timur bahkan Indonesia masih mau melanjutkan. Memang ada upaya penjegalan dari oknum tertentu dan cukup mengganggu. Tapi kami akan maju terus. Yang jelas, kita bisa melihat belum selesai masalah divestasi, sudah muncul pelanggaran hukum lainnya seperti kasus sekarang ini. Saya mendapat informasi ini sudah ditangani aparat kepolisian. Artinya, negara sudah sangat dirugikan, demikian juga masyarakat.

Bagaimana dengan pencabutan perkara Arbitrase oleh Pemprov Kaltim?

Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Silakan tanya ke yang mencabut. Bagi saya, proses arbitrase harus jalan terus. Karena, bagi kami bukan masalah menang atau kalah, apalagi khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa dengan adanya gugatan tersebut. Yang jelas, perjuangan ini demi harga diri dan martabat bangsa. Memang saya dapat informasi, jika gugatan dicabut maka KPC akan memberikan kompensasi.

(Pemprov Kaltim telah mencopot kuasa hukum Didi Darmawan yang selama ini menangani perkara arbitrase divestasi KPC mewakili

Pemprov Kaltim. Pencopotan itu seiring dengan jalan damai yang ditempuh Pemprov. Sebagai kompensasinya Kaltim akan mendapat bantuan senilai Rp 300 miliar dari KPC. Dengan demikian Pemprov Kaltim mundur dari perkara gugatan melawan KPC di arbitrase internasional.)

Sangat menyakitkan ya?

Tentu. Apalagi, gugatan ini pendanaannya bersumber dari partisipasi masyarakat Indonesia.

Sidang terakhir arbitrase itu kapan?

Pada 27-28 Februari 2008 lalu. Kita sebenarnya sudah di atas angin. Kenapa? Karena mereka (KPC) sudah merasa bersalah sehingga meminta kita mencabut gugatan dengan berjanji akan memberikan kompensasi. Jadi ini membuktikan bahwa mereka dalam posisi lemah.

Kalau melihat kilas balik, bagaimana proses divestasi saham KPC itu?

Awal proses divestasi ini diperjuangkan oleh Pemkab Kutim yang Bupatinya saat itu dijabat Awang Faroek Ishak dan juga didukung Pemprov Kaltim, namun entah bagaimana Bumi masuk. Anehnya, akuisisi berlangsung dengan perbedaan harga yang mencolok. Ketika kita harus membeli, harganya 822 juta dolar AS. Tapi ternyata Bumi Resources membeli hanya 500 juta dolar AS. Kita tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Jujur saja, saya sebenarnya tidak mempunyai kepentingan pribadi. Sekarang kan kita hanya melanjutkan keinginan untuk mendapatkan saham di KPC sehingga benar-benar membawa dampak buat kemakmuran masyarakat Kutai Timur dan Kaltim, bahkan Indonesia dengan menggugat divestasi itu melalui arbitrase. Dan ini didukung oleh DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota seKalimantan Timur plus DPRD se-Kaltim. Gugataan arbitrase satu-satunya harapan kita sekaligus kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum atau solusi hukum karena di dalam negeri sudah tak ada peluang apa-apa. Gugatan terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu (Maret 2006) dinyatakan oleh lawyer mereka bahwa ini tidak bisa diadili di dalam negeri. Waktu itu masih Todung Mulya Lubis pengacaranya. Kata Todung, ini harus dibawa ke arbitrase atau ke ICSID.

Lantas?

Dengan adanya saran seperti itu maka kita daftar ke ICSID pada 5 April 2006. Kemudian, pada 21 April 2007 dinyatakan oleh ICSID, diterima. Oleh sebab itu, pemerintahan provinsi, bersama pemerintah kabupaten kota melanjutkan perkara itu dengan adanya lampu hijau dari arbitrase. Kemudian disiapkanlah segala macam keperluan persidangan. Anehnya, meskipun awalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten/kota mendukung dan siap berpartisipasi dana, namun pada detik-detik terakhir, mereka umumkan tidak jadi berpartisipasi.

Alasannya?

Alasannya, karena tidak ada ketentuan di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 biaya APBD dapat digunakan untuk kepentingan berperkara. Itu detik-detik terakhir. Padahal gugatan arbitrase satu-satunya harapan kita sekaligus kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum atau solusi hukum karena di dalam negeri sudah tak ada peluang apa-apa.

Kemudian, mengapa jadi juga ke ICSID?

Ketika itu saya mendengar kecil kemungkinaan gugataan arbitrase dilanjutkan karena Pemprov Kaltim dan Kabupaten/Kota se-Kaltim tidak jadi berpartisipasi, saya lalu umumkan gugatan arbitrase tetap dilanjutkan dan minta segera dilaksanakan proses selanjutnya, dengan tanggungan dari Wakil Bupati Kutai Timur. Saya tidak berpikir mendapat dana dari mana. Bagi saya, yang penting berjuang demi rakyat dan umumkan dulu. Apalagi, kita diberi deadline tiga hari. Kalau kita gagal ketika itu untuk memberikan jawaban kepada ICSID, baru 10 tahun kemudian boleh mengajukan lagi. Ketentuannya seperti itu, harus 10 tahun kemudian. Kalau 10 tahun kemudian habislah hasil bumi ini.

Lantas, bagaimana Anda memperoleh dana untuk sidang arbitrase?

Setelah saya umumkan, kita jalan terus. Dari situlah simpati dari masyarakat terus berdatangan. Belakangan, sumbangan dari masyarakat bermunculan mulai dari Rp 50 ribu, ada juga yang menyumbang lima juta. Macam-macamlah jumlahnya. Sehingga bisalah terkumpul Rp 5 miliar itu untuk biaya perkara. Satu sen pun tidak ada uang negara. Padahal ini membela negara. Bahkan terus terang saja, salah satu dari penyumbang itu orang KPC. Tapi dia menolak menyebut namanya. Dia mengatakan, bersimpati dengan perjuangan saya. Dari Jakarta juga ada yang menyumbang, termasuk daerah lainnya.

Mekanisme penggalangannya bagaimana?

Melalui rapat-rapat saja. Ketika menggelar rapat di Jakarta saya kan baru pulang dari Cina. Ketika diumumkan pada Sabtu malam, hari Senin saya adakan rapat di Samarinda. Ternyata banyak yang hadir. Seluruh kabupaten datang semuanya. Dari situ kita mulai menggalang dana. Itu dana masyarakat. Kita tidak memiliki sumber alternatif. Tidak ada dana yang resmi dari APBD. Sampai saya dituduh, saya mengunakan dana negara. Ini jelas fitnah.

Jawaban Anda terhadap fitnah itu?

Saya hanya katakan silakan membuktikan, jika saya telah menggunakan dana negara atau APBD. Tapi, saya memahami mereka yang menyebarkan fitnah tersebut tidak mau perjuangan demi rakyat ini berhasil. Perlu saya jelaskan lagi bahwa tujuan saya ini untuk menegakkan aturan dan demi harga diri dan martabat bangsa. Jadi yang kami tuntut itu BP dan Rio Tinto. Itu kan perusahaan asing. Mereka telah mendapat-kan kekayaan dari sumber daya alam kita, menikmatinya, lalu tidak menaati kesepakatan mereka buat seperti tertuang dalam PKP2B (Perjanjian Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara). Coba bayangkan, begitu mereka kuasai kekayaan alam kita, kemudian mereka jatuhkan harga diri dan martabat bangsa dengan tidak melakukan proses divestasi, dan ini pasti sangat merugikan rakyat atau negara.

Ir H Isran Noor MSi dan Keluarga

Apakah ada yang meragukan Anda dalam memperjuangkan divestasi KPC?

Oh.. ada. Ada yang bilang, Pak Isran, kita ini melawan perusahaan raksasa. Di situ Rio Tinto, BP dan Bumi. Lalu saya bilang, saya tidak pernah merasa apa-apa, yang penting kita ingin mendapat kepastian hukum dan telah berusaha demi rakyat. Karena kita sudah mengejar proses hukum dalam negeri itu juga tidak pernah berhasil. Padahal saya yakin bahwa mestinya PKP2B itu harus ditaati, harus ada divestasi siapa pun pemiliknya. Itu yang saya lihat. Sampai saat ini belum terjadi divestasi di KPC. Nah, persoalan kalah menang itu soal lain. Kita ingin membuktikan harga diri bangsa itu di mata dunia. Bahkan ini bukan antarnegara, sekarang negara dengan perusahaan multinasional. Masa kita kalah dari perusahaan multinasional? Kalau sesama perusahaan OK-lah. Tapi, ini negara dengan perusahaan multinasional. Jadi bukan antarnegara. Menurut saya itu pelecehan terhadap harga diri bangsa, pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara, sebab dalam PKP2B sendiri disepakati: sampai dengan tahun ke-10 mulai produksi harus dilakukan divestasi sampai dengan jumlah 51 persen. Tahun 2001 harusnya kan sudah selesai?

Mungkin mereka tidak beritikad untuk divestasi sebetulnya?

Bukan saya yang mengatakan begitu ya. Yang jelas, kami berjuang untuk menegakkan UU dalam bentuk kesepakatan dalam PKP2B. Itu yang saya tuntut. Itu akan menjadi kontrol pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam, aset negara. Dalam UUD itu sudah jelas, semua kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu juga sumpah saya kemarin pada 13 Februari 2006 (pelantikan sebagai Wakil Bupati). Pertama, saya wajib mempertahankan dan mengamankan konstitusi atau UUD, wajib menegakkan hukum dan melaksanakan peraturan yang ada di seluruh Republik Indonesia, Kedua, saya wajib mensejahterakan masyarakat. Sumpah saya. Kalau dalam Islam itu 30 juz. Saya jangankan 30 juz, kalau ditimbang-timbang satu ayat saja saya tak sanggup menahan beratnya amanat itu. Ada tiga lembaga yang memberikan amanat itu kepada saya. Yang pertama Allah SWT, Tuhan saya. Kedua, rakyat yang memilih saya, 65 persen memenangkan saya. Ketiga, pemerintah Republik Indonesia. Ada tiga lembaga yang memberikan amanah itu.

Nah, kalau dilihat dalam scope nasional bagaimana Anda melihat divestasi KPC?

Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, yang diberikan Tuhan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tidak hanya sumber daya alam batu bara, di bumi Kutai Timur juga terkandung migas, emas, dan lainnya. Bahkan, PT KPC yang menambang batu bara adalah perusahaan terbesar di dunia. Oleh sebab itu, proses divestasi harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga kemakmuran bagi masyarakat Indonesia bisa diwujudkan. Kenapa? Karena, pemerintah punya kewenangan untuk mengaturnya dengan benar dan transparan. Coba bayangkan, apakah pemerintah apalagi rakyat mengetahui berapa produksi KPC sekarang? Benarkah produksinya seperti yang dilaporkan? Belum lagi soal penjualannya, benarkah harganya? Berapa pajaknya?

Apa alasan yang membuat kita dapat meragukan itu?

Kita tidak pernah mengetahui karena tidak bisa mengauditnya. Kalau dilakukan divestasi, pemerintah di sini masuk di unsur manajemen, punya kontrol. Unsur-unsur institusi pengawasan fungsional seperti BPK dan BPKP pun bisa masuk. Kalau divestasi berjalan, optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan rakyat ini betul-betul dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu lebih baik kita mengelola sendiri sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Jika proses divestasi ini terlaksana, ini yang pertama kali terjadi di Republik Indonesia khususnya di sektor pertambangan. Makanya, saya tetap bertekad untuk terus berjuang bersama dengan rakyat Indonesia sehingga ini terwujud. Kita bisa lihat, Adaro, Freeport, Newmont, Kideco, Inco, Indominco bahkan tambang KEM (Kelian Equatorial Mining) yang ada di Kutai Barat sampai tutup dan tidak ada proses divestasi. Bumi Resources (pemilik KPC) dan Bayan (pemilik Inaka) kan orang Indonesia juga.

Apa mereka tidak boleh mengelolanya dan menjadi kaya?

Kita tidak pernah membatasi untuk mengelola tambang atau orang menjadi kaya. Yang terpenting bagi kita adalah pengelolaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu mewujudkan masyarakat sekitar tambang sejahtera dan ini sudah diatur dalam UUD 1945, dan dipertegas dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT yang juga mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal sebagai Corporate Social Responbility (CSR). Anda bisa lihat warga sekitar tambang, apakah mereka (KPC) sudah benar-benar memperhatikan masyarakat sekitarnya? Kabo (wilayah paling dekat dengan KPC) masih sulit mendapatkan air bersih dan listrik. Padahal, mereka terkena dampak langsung. Berapa sih, yang harus dikeluarkan KPC untuk membangun kepentingan masyarakat tersebut dibandingkan dengan kekayaan yang sudah dikeruk. Syukurlah, Pemkab Kutim tahun ini sudah membangun instalasi air bersih untuk wilayah kota Sangatta.

Sebenarnya bagaimanakah hubungan Pemkab Kutai Timur dengan pihak KPC?

Hubungan kami baik-baik saja. Tak ada masalah. Kita hanya berbeda pendapat dalam persoalan hukum, sehingga muncul permasalahaan seperti ini. Jadi jangan dicampuradukkan persoalan pribadi dengan hukum. Saya mengganggap mereka orang baik-baik. Setiap bertemu saya tetap bersalaman, senyum, dengan ikhlas sebagai ihwanul muslimin. Persaudaraan muslim itu tak boleh memutus hubungan silaturahmi.

Dalam perjalanan menuju Sangatta (ibu kota Kutai Timur), jalan tampak memerlukan rehabilitasi segera. Tanggapan Anda?

Itu kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintahan kabupaten. Sebab, jalan dari Samarinda-Sangatta itu merupakan jalan negara yang mana menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah pusat. Pemkab Kutim sudah berulang kali melayangkan surat kepada Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat agar jalan tersebut segera diperbaiki. Sering sekali masyarakat tidak mau tahu, yang disalahkan Pemerintah Kabupaten. Padahal, itu bukan kewenangan kita. Misalnya, kita perbaiki apakah tidak menyalahi aturan, karena penganggaraan tumpang tindih dengan pusat atau provinsi.

Beban jalan di sini berat ya?

Ya, truk dan alat berat itu salah satu faktor penyebab kerusakan jalan. Anda bisa lihat, trailernya saja beratnya sudah berapa puluh ton, ditambah lagi itu di atas trailernya ada alat beratnya puluhan ton juga. Padahal kapasitas jalan itu adalah kapasitas untuk kendaraan mobil-mobil biasa. Dan salah satu pemilik peralatan tersebut adalah PT KPC. Nah balik lagi sekarang apa yang terjadi, jalan negara digunakan holding untuk KPC. Padahal dia membayar dalam kesepakatan PKP2B hanya seratus ribu dolar per tahun. Itu kalau dia menggunakan fasilitas negara. Tapi kalau tiap hari dia lalu-lalang, berapa kerugian negara? Belum lagi dia memindahkan jalan-jalan, kan banyak jalan yang dia pindahkan. Misalnya, karena mau ditambang jalan di bawahnya, dia pindah lagi ke jalan lain. Padahal itu ada aturannya. Aset negara itu tidak boleh dihilangkan begitu saja, walaupun dia lebih bagus, tapi prosedurnya ada, misalnya ada penghapusan aset dan sebagainya. Aturannya itu ada di Departemen PU dan Departemen Keuangan.

Dengan adanya tindakan pindah-pindah jalan dari KPC, penataan wilayah jadi terganggu, dong?

Iya. Tapi, pindah jalan itu tidak memakan lahan terlalu luas. Pindah jalan itu misalnya ada berapa kilometer. Misalnya jalan di wilayah ini ada batu bara di bawahnya, lantas dia tambang, kemudian dibuat jalan baru. Nah, jalan ini kan milik negara, dalam penghapusan dan penghilangannya harus ada prosedur, harus ada berita acara, walaupun dia ganti jalan lebih bagus.

Terakhir, apa pengalaman mengesankan Anda selama mengawal proses arbitrase sejauh ini?

Anda tahu? Lawyer kami cuma satu, Didi Darmawan. Akan tetapi, di pihak KPC lawyernya ada 22 orang. Saya nilai pengacara kami layak dianugerahi penghargaan bintang tertinggi negara, Mahaputera dari Presiden. Menariknya, meskipun keturunan Tionghoa, dia begitu gigih memperjuangkan harkat dan martabat bangsa ini. Apalagi kalau menang...

Anda bisa mengusulkan kok ke Presiden untuk memberikan anugerah itu.

Saya akan persiapkan itu.

REKAM JEJAK

Nama : Ir H Isran Noor, M.Si
Tempat Tanggal Lahir : Sangkulirang, 20 September 1957
Alamat : Jl Antrasit K-56 Bukit Batubara Sangatta, Kab Kutai Timur

Pekerjaan :
- Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur
- Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur

Isteri :
Nor Baiti

Anak:
- M Rahman Isran (Rais)
- S Rahmawati Isran (Rahmi)
- S Annisa Isran (Anis)

Riwayat Pendidikan:
- SDN-1 Sangkulirang Lulus 1970.
- SMP-JPS Sangkulirang Lulus 1972.
- SMA I Samarinda Lulus 1976.
- Sarjana (S-1) Universitas Mulawarman Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Samarinda Lulus 1981.
- Stratum-2 (S-2) Universitas Dr Soetomo Jurusan Komunikasi Pembangunan Surabaya Lulus 2003.

Pengalaman Organisasi:
- Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian UNMUL 1978-1979
- Anggota Pengurus Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) UNMUL 1979-1980
- Anggota Pengurus KOSGORO Kaltim 1991-1992
- Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Kaltim 1986-2000
- Sekretaris Harian Brunei-Indonesia-Malaysia-The Philippines East Asean Grwoth Area (BIMP-EAGA) 1996-2000
- Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Daerah Wilayah KALTIM

Riwayat Pekerjaan:
1. PPS Provinsi 1981-1995 (Golongan III/a - IV-a)
2. Kepala Bidang Usaha Pertanian 1996-2000 (Gol IV/b)
3. Ass Ekbang Kutai Timur 2001 - Juli 2004 (Gol IV/c)
4. Jerman - Belajar (18 bulan) Sponsor Pemerintah Perancis
5. Jepang - Pelatihan Perencanaan (3 Bulan) Sponsor GTZ
6. Filipina - Lokakarya (15 Hari)
7. Filipina - Pertemuan BIMP-EAGA (7 Hari) Sponsor Pemda Kaltim
8. Northern Territory - Promosi Dagang / Expo Darwin (5 hari) Sponsor Pemda Kaltim
9. Filipina - Road Show Investasi (7 Hari) Sponsor Pemda Kaltim

Penguasaan Bahasa:
1. Bahasa Inggris (aktif)
2. Bahasa Perancis (aktif)
3. Bahasa Jerman (aktif)

Kronologi Perkara Arbitrase Pemprov Kaltim vs KPC
Pokok Perkara: Kontrak Pertambangan Batu Bara
Tanggal Registrasi: 18 Januari 2007
Tanggal Pembentukan Majelis: 12 April 2007

Susunan Majelis
Ketua : Gabrielle KAUFMANN-KOHLER (Swiss)
Arbitrators: Albert Jan VAN DEN BERG (Dutch), Michael HWANG (Singaporean)
Status : Pending, para pihak menyetor biaya perkara pada 24 April 2008

January 18, 2007
The Secretary-General registers a request for the institution of arbitration proceedings.

April 12, 2007
The Tribunal is constituted. Its members are: Gabrielle Kaufmann-Kohler (Swiss), President; Albert Jan van den Berg (Dutch); and Michael Hwang (Singaporean).

June 13, 2007
The Tribunal holds its first session in London.

August 31, 2007
The Respondents file memorials on jurisdiction.

November 22, 2007
The Claimant files a counter-memorial on jurisdiction.

December 20, 2007
The Respondents file replies on jurisdiction.

January 17, 2008
The Claimant files a rejoinder on jurisdiction.

February 11, 2008
The Tribunal issues a procedural order concerning procedural matters.

February 27, 2008 - February 28, 2008
The Tribunal holds a hearing on jurisdiction in Singapore.

April 10, 2008
The parties file post-hearing briefs on jurisdiction.

April 24, 2008
The parties file submissions on costs.

(Sumber: ICSID)

Nilai artikel ini
(1 Penilai)
Blogger Lama

Blogger Lama

Senang sekali Anda berkunjung dan menelusuri blog saya. Bukan mau sok-sokan, saya memang senang berjalan-jalan baik dalam kenyataan maupun hanya di pikiran.

Situs: id.answers.yahoo.com

Silakan berkomentar

Pastikan Anda mengisi kotak bertanda bintang.
Silakan gunakan kode HTML dasar.