• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Kam 24 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back Wawancara yang Sesungguhnya dr I Gede Subawa MKes

dr I Gede Subawa MKes

dr I Gede Subawa MKes

Memutar dana di daerah

Wawancara Lengkap
Foto-foto

PT Asuransi Kesehatan (Askes) adalah BUMN yang banyak berperan di daerah. Apa kata Direktur Utama PT Askes dr I Gede Subawa MKes? Simak saja wawancaranya:

Bagaimana pelaksanaan Jamkesmas oleh Askes sekarang ini?

Askes mengelola jaminan kesehatan masyarakat miskin maupun tidak miskin dengan menggunakan biaya APBD I untuk masyarakat miskin maupun tidak miskin dan bekerja sama dengan bupati dan wali kota yang menggunakan APBD II. Dalam pelaksanaan ini, mengapa PT Askes diajak bekerja sama, sebenarnya para kepala daerah memiliki kebebasan.

Maksudnya?

Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk memilih. Karena dulu Pemerintah Pusat belum menetapkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi, kami istilahnya masih menunggu, apakah nanti akan tetap ditunjuk sebagai BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial), dan yang kedua apabila ditunjuk, apakah untuk seluruh masyarakat Indonesia, atau hanya segmen masyarakat tertentu. Di sini pemerintah yang punya rumusan, kita hanya menyelenggarakan.

Apa program Jamkesmas yang menonjol belakangan ini?

Nah, Askes kini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Semula secara proaktif, di satu sisi mereka ingin mengelola sendiri. Namun setelah dikalkulasi, sesuai dengan hasilnya, pengelolaan sendiri ternyata kurang efisien sehingga kami melakukan pendekatan berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 Pasal 66, bahwa Badan Usaha Milik Negara bisa ditugaskan pemerintah untuk mengelola program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Selanjutnya?

Waktu itu kami laporkan bahwa Askes siap membantu Pemprov Aceh kalau ditunjuk, kalau ditugaskan, karena Pasal 66 tadi. Jadi kesannya bukan ditunjuk, melainkan ditugaskan. Dengan penugasan itu kami berhak menerima biaya operasional. Nah, apa yang terjadi kemudian? Beliau melihat ada proses pembelajaran. Gubernur Aceh juga menawar biaya operasional yang kami tawarkan dan sepakat nilainya sebesar lima persen dari dana yang dianggarkan untuk seluruh keperluan. Ya, kami harus menambah tenaga, membangun sistemnya juga sekalian.

Mengapa Aceh menonjol?

Kalau untuk seluruh warga satu provinsi, Acehlah yang pertama di Indonesia. Saya dengar Gubernur Aceh juga sudah menghadap Bapak Presiden dan pada akhir November 2010 telah diresmikan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh warga Provinsi Aceh. Memang nantinya dalam lingkup nasional, seluruh warga akan tercakup. Bedanya, di Aceh, seluruh preminya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi. Kalau jaminan kesehatan nasional, bagi yang mampu, dibayar oleh warga masing-masing. Bagi yang bekerja di sektor formal, dibayar sebagian oleh pekerja dan sebagian oleh pemberi kerja. Sedangkan masyarakat non-formal, seharusnya mereka mampu membayar masing-masing. Tapi di berbagai negara saya melihatsektor non-formal biasanya juga dibiayai oleh pemerintah, termasuk bagi warga miskin. Kalau yang miskin full coverage (tercakup penuh). Kalau non-formal yang agak mampu, separuh dibayar oleh pemerintah, separuh dipungut dari peserta.

Ada kendala di Aceh?

Program ini sudah berjalan selama empat bulan. Dalam aspek layanan kesehatan, sebenarnya tak ada kendala karena masyarakat mendapat layanan dari Puskesmas dan langsung ke rumah sakit rujukan jika diperlukan. Dengan begitu warga Provinsi Aceh merasa tak terhalangi lagi. Mereka bisa mengkses fasilitas kesehatan secara langsung tanpa memikirkan biaya lagi. Semula Gubernur Aceh mengira selama ini masyarakat di sana tidak mau ke rumah sakit karena takut disuntik. Ternyata, setelah ada fasilitas jaminan kesehatan, masyarakat rajin datang ke rumah sakit. Saya juga yakin masyarakat Aceh yang mampu akan memanfaatkan di luar fasilitas itu walaupun Pemprov masih memberikannya.

Apa persayaratan bagi warga Aceh?

Cukup KTP Aceh bagi masyarakat umum. Bagi pegawai negeri, TNI. Polri yang bukan warga Aceh, cukup menunjukkan surat penugasan di Aceh. Demikian juga bagi guru-guru yang datang dari luar Aceh.

Fasilitasnya apa saja?

Yang di Aceh berlaku mulai dari rawat jalan di Puskesmas. Kalau dirujuk, ke rumah sakit, dan kalau dirawat di kelas 3. Di atas kelas 3, warga membayar selisihnya saja.

Lantas berapa lama rencananya jangka waktunya?

Kami ditugasi hingga setahun berakhir pada Desember. Sebelum berakhir akan dievaluasi. Tentu sebelum Desember akan ada penjajakan lagi untuk program tahun berikutnya.

Apakah Pemprov Aceh akan memperpanjang?

Saya sudah bertanya kepada Gubernur: Sampai kapan program ini akan berlangsung? Beliau bilang, sampai rakyat Aceh sejahtera. Jadi akan berkelanjutan. Rakyat marah jika programnya hanya satu tahun dan berhenti.

Adakah provinsi lain yang berniat mengikuti jejak Aceh?

Yang ingin? Saya tidak ingin mendahului para gubernur. Tapi Sulawesi Selatan sudah mengajak kami berbicara, bukan negosiasi ya. Tapi kami sudah dimintakan penjelasan secara mendetail. Kemudian Provinsi Jawa Timur, juga Sulawesi Utara. Sebenarnya Sulawesi Utara seluruh kabupatennya sudah MoU dengan Askes, tapi belum seluruh rakyat, baru masyarakat miskin dan sedikit di atas miskin dengan standar Jamkesmas. Namun di tingkat provinsi, Sulawesi tampaknya akan mengikuti jejak Aceh. Jawa Barat juga sudah mulai mengajak kami berbicara.

Apa yang menyebabkan provinsi itu tertarik?

Askes itu tidak semata-mata mengejar profit. Dalam hal ini, kami lebih banyak melakukan edukasi melalui praktik langsung untuk dirasakan langsung oleh pemerintah daerah beserta warganya. Sementara Askes hanya mengambil biaya operasionalnya saja.

Bagaimana penanganan portofolio dana Jamkesmas Aceh sebenarnya?

Jadi, jika dana setahun senilai Rp241 miliar, lima persen biaya operasional untuk mengelola seluruh program, berarti kurang lebih Rp11 miliar. Maka dana Jamkesmas yang Rp 230 miliar itu jika bersisa akan menjadi milik Aceh. Nah, kalaupun dikeluarkan, uangnya tidak ke mana-mana, tapi dibayarkan ke rumah sakit, Puskesmas, dan apotek. Semuanya akan berputar di Aceh kembali berupa pendapatan asli daerah di Puskesmas, rumah sakit, dan apotek. Nah, kalau ada sisa, berapapun akan kembali ke Aceh dan dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Kami memngelola layanan kesehatannya. Auditnya, kami yang bertanggung jawab.

Bagaimana jika dana itu malah kurang?

Belum pernah terjadi yang seperti itu. Ada contoh di Kota Padangpanjang. Wali kotanya dokter. Sejak enam tahun lalu ia menyediakan dana Jamkesmas untuk warganya senilai Rp 2 miliar. Sebelum bekerja sama dengan Askes, rumah sakitnya tidak laku. Orang sana yang kaya berobat di Bukittinggi, Padang, bahkan Penang, Malaysia. Maka pendapatan RS-nya hanya sekitar Rp 200-300 juta per tahun. Setelah itu, dalam janji kampanye ia menjanjikan biaya kesehatan. Maka Padangpanjang menjadi kota pertama yang menerapkan universal coverage di Indonesia enam tahun lalu. Jadi, seluruh warga dijamin untuk perawatan di kelas tiga. Jika mau di kelas yang lebih tinggi, warga membayar selisihnya.

Kemudian?

Dari dana yang hanya Rp2,5 miliar itu, masih ada sisa dana berkisar Rp50-600 juta. Kemudian, pendapatan RS-nya meningkat hingga pada 2008 pendapatannya sekitar Rp3,6 miliar. Jadi, selama lima tahun pendapatannya meningkat 10-12 kali lipat. Selain itu, dananya Jamkesmas yang digunakan hanya Rp2 miliar. Di sisi lain, rakyatnya terjamin di bidang kesehatannya.

Sudah berapa Pemerintah Daerah yang dikelola?

Yang sudah bekerja sama ada 145 pemerintah kota dan kabupaten. Jika yang baru MoU dihitung, jumlahnya sudah 181. Target kami 125.

Bagaimana daerah yang APBD-nya kecil?

Sebenarnya biaya untuk Jamkesmas ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan total APBD. Lagi pula, uang yang dikeluarkan itu akan berputar di kabupatennya. Kita ambil contoh, semua kabupaten di Nusa Tenggara Timur pun sudah menyediakan Jamkesmas untuk warga miskinnya sebagai prioritas.v

Nilai artikel ini
(0 Penilai)

2 komentar

  • Tautan komentar kzoncu 12 Februari 2011 Diposkan oleh kzoncu

    Katanya Pak Dirut bersafari ke Aceh juga ya, via jalan darat?

  • Tautan komentar तेरा जना (baca: Terajana) 28 Januari 2011 Diposkan oleh तेरा जना (baca: Terajana)

    Okelah biaya kesehatan ditanggung oleh dana APBD provinsi. Tapi, apakah para dokter tetap nyaman dengan scheme itu? Dengar-dengar ada dokter spesialis yang ogah-ogahan tuh di beberapa kabupaten Aceh.

    Tapi mudah-mudahan program ini tetap membuat everybody happy... Begitu kan Pak Subawa?

Silakan berkomentar

Pastikan Anda mengisi kotak bertanda bintang.
Silakan gunakan kode HTML dasar.