• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Kam 24 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back Wawancara yang Sesungguhnya Ir Gamal Nasir MSi

Ir Gamal Nasir MSi

Dimuat pada: 01 Februari 2011

 

Gamal Nasir MS

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 2011

Wawancara Lengkap
Foto-foto

Banyak yang kurang menyadari, kinerja sektor perkebunan Indonesia semakin menunjukkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, sebagaimana biasa, sejumlah isu negatif juga muncul terkait sektor ini. Saya mewawancarai Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Gamal Nasir MS, mulai dari program-programnya sampai dengan soal kampanye negatif terhadap produk sawit dan juga konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya. Berikut petikannya:

Masyarakat umum biasanya malihat perkebunan dari bebarapa komoditas yang menonjol semisal kelapa sawit, karet, teh, dan tebu. Sebenarnya, komoditas apa saja yang menjadi perhatian Ditjen Perkebunan?

Pembangunan perkebunan 2010-2014 akan lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional, yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkih, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan.

Menurut Anda, bagaimana perkembangan menonjol terakhir mengenai komoditas-komoditas selain yang populer di mata awam itu?

Ditjen Perkebunan salain mengembangkan 15 komoditas unggulan, juga mengembangkan komoditas spesifik dan komoditas potensial lainnya dangan dana yang bersumber dari APBN, APBD I, dan APBD II. Komoditas perkebunan mempunyai peran sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah. Berdasarkan itu maka prospek pengembangan komoditas perkebunan masih cukup bagus sejalan dangan meningkatnya permintaan pasar sebagai akibat pertumbuhan penduduk, misalnya industri farmasi dan kosmetik sejalan dengan kecenderungan masyarakat menggunakan produk-produk alami. Demikian juga kecenderungan parmintaan produk-produk organik dan specialty, berkembangnya industri makanan dan minuman, serta berkembangnya agrowisata berbasis perkebunan. Pengembangan komoditas perkebunan masih dimungkinkan karena masih banyak lahan potensial yang ditunjang tersedianya paket teknologi terapan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.

Dari data yang tersedia, luas areal dan produksi perkebunan relatif naik-turun. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi naikturun keduanya?

Naik-turun luas areal dan produksi tanaman perkebunan disebabkan 0Ieh adanya alih fungsi lahan serta kondisi tanaman tua atau tidak produktif, sehingga dilakukan peremajaan dengan tanaman perkebunan atau tanaman lainnya. Pada umumnya produktivitas tanaman perkebunan rakyat per ha jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas per ha tanaman perkebunan besar. Di samping itu, untuk mutu hasil pada umumnya perkebunan rakyat juga lebih rendah. Memperhatikan hal tersebut, perkebunan-perkebunan besar mempunyai kewajiban teknis turut membina perkebunan rakyat di sekitarnya. Selain itu, untuk peningkatan produksi perkebunan rakyat terus dilaksanakan kegiatan-kegiatan terpadu yang meliputi kegiatan penyuluhan atau bimbingan teknis, pengadaan sarana serta pengolahan dan pemasaran hasil. Peningkatan produksi juga dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan perbaikan sarana produksi. Pemeliharaan tanaman yang baik dan teratur, diterapkan juga dengan sistim panen yang lebih sempurna serta penggunaan sistem stimulasi dan jenis tanaman unggul serta peningkatan dalam bidang kultur teknis, seperti pemeliharaan tanaman yang lebih baik, pemakaian bibit unggul, pemberian pupuk yang lebih tepat dan teratur, serta peningkatan usaha pemberantasan hama tanaman.

Bagaimana kebijakan umum Ditjen Perkebunan tentang perbenihan, sarana produksi, budidaya, serta perlindungan lahan dan produksi komoditas-komoditas tersebut?

Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, juga penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan dan penanganan gangguan usaha serta pelayanan organisasi secara optimal. Untuk mewujudkan kebijakan umum tersebut ditempuh antara lain melalui dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi serta penguatan kelembagaan perbenihan dan sarana produksi perkebunan.

Terkait perlindungan dan penanganan gangguan usaha, saat ini ada yang mempersoalkan UU Perkebunan dengan mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Anda?

Kalau yang dipersoalkan adalah luasan minimum dan maksimum areal perkebunan, itu sudah ada aturannya. Soal lain, kalau tidak salah yang mengajukan uji materi ingin ada penghilangan sanksi terhadap gangguan perkebunan. Bagaimana mungkin pelanggaran hukum tanpa sanksi? Justru UU itu mewajibkan perkebunan besar membantu para petani di sekitarnya. Transfer teknologi dan keterampilan harus berjalan, dan sudah berjalan meskipun belum memuaskan kita.

Uji materi itu dilatarbelakangi banyaknya konflik antara masyarakat di sekitar perkebunan dengan perusahaan. Bagaimana peta konflik itu?

Petanya begini, karena otonomi daerah, yang mengeluarkan izin itu kan pemerintah di daerah. Daftar konfliknya ada di Ditjen dan cukup menumpuk, tapi wewenang kami hanya bisa mengimbau dan mengkoordinasikan agar semua mengikuti peraturan.

Kembali ke soal pengembangan sektor perkebunan, apa saja prioritasnya?

Prioritas kegiatan ini adalah menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk atau kebun sumber benih serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil maupun besar) dan kelembagaan UPJA (unit pelayanan jasa alat dan mesin) perkebunan. Sinergitas dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha terus dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP). Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas serangan OPT, pelatihan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), penurunan titik api untuk kebakaran lahan dan kebun, penanganan kasus gangguan usaha perkebunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pola partisipatif dalam pengembangan perkebunan perlu dilanjutkan karena dinilai cukup berhasil, dimana pemerintah hanya menyediakan bibit unggul melalui penyediaan kebun entries desa dan tenaga pendamping.

Khusus mengenai kelapa sawit, hal krusial yang mengemuka selama ini adalah produktivitas per hektar lahan perkebunan kita yang masih di bawah Malaysia. Apa yang dapat Anda jelaskan mengenai hal itu?

Masih rendahnya tingkat produktivitas terutama perkebun rakyat (PR) yang belum menerapkan GAP (Good Agriculture Practice) masih banyak menggunakan benih asalan bahkan palsu. Industri hilir belum berkembang, hal ini terkait ekspor Indonesia sebagian besar (64 persen) masih dalam bentuk produk primer (CPO, crude palm oil, minyak sawit mentah). Sedangkan Malaysia, ekspor CPO-nya hanya sekitar 31-32 persen. Masih terbatasnya infrastruktur seperti jalan kebun, jalan produksi dan pelabuhan serta berbagai kebijakan yang tidak kondusif dengan terbitnya berbagai peraturan daerah (Perda), berbagai pungutan, PPN dan juga pajak ekspor.

Informasi dari lapangan, sudah tersedia benih sawit dari Costa Rica yang dapat menghasilkan tandan buah segar hanya dalam waktu 24 bulan. Bagaimana perkembangan benih sawit lokal sejauh ini?

Perkembangan benih sawit lokal sudah sangat berkembang untuk mendukung pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Pada saat ini telah ada delapan sumber benih resmi yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Pusat Penelitian Kelapa sawit, PT PP London Sumatera Indonesia, PT Socfin Indonesia, PT Dami Mas Sejahtera, PT Tunggal Yunus Estate, PT Bina Sawit Makmur, PT Tania Selatan dan PT Bakti Tani Nusantara. Jadi para pekebun sawit sebetulnya sudah terjamin stok benihnya.

Bagaimana produksi dan kualitas benih lokal kita?

Rencana produksi pada 2010 sebesar 155 juta kecambah dengan 35 varietas unggul. Varietas-varietas yang dilepas sesudah 2000 dengan materi induk yang lebih baik dan akan mulai berbuah mulai 14 bulan setelah tanam dan mulai dipanen 22 bulan tergantung varietasnya. Dengan menggunakan varietas baru dan mengikuti cara budidaya yang baik, pada tanaman menghasilkan (TM1) dapat diperoleh 6-7 ton per ha. Potensi produksi pada umur 6-9 tahun sekitar 25,9-32 ton per ha per tahun. Beberapa sumber benih memang menggunakan materi induk asal Costa Rica. Benih yang materi induknya asal Costa Rica kalau pemeliharaannya sesuai cara budidaya yang baik dapat menghasilkan pada umur 24 bulan. Dalam rangka mendukung perkembangan industri benih kelapa sawit terutama dalam memfasilitasi kegiatan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan benih unggul bermutu kelapa sawit, Dirjen Perkebunan berinisiatif membangun Kebun Koleksi Sumber Daya Genetik di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Selain itun juga memfasilitasi eksplorasi sumber daya genetik kelapa sawit seperti ke Kamerun, Angola dan Brazil. Perbenihan jelas terkait dengan aspek penelitian dan pengembangan (research & development).

Secara umum, bagaimana perkembangan litbang perkebunan kita dewasa ini?

Penelitian dan pengembangan perkebunan saat ini termasuk penelitian dan pengembangan perbenihan dilaksanakan oleh Balai atau Pusat Penelitian Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (untuk komoditas selain yang dikerjakan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara, RISPA). RISPA menangani komoditas kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, kina dan tebu), dan perusahaan swasta. Kegiatan penelitian sangat mendukung pengembangan perkebunan terutama dalam penyediaan benih unggul baik benih sumber maupun benih sebar.

Nah, penyebarannya bagaimana?

Ditjen Perkebunan memfasilitasi pelepasan varietas sehingga benih unggul yang dihasilkan itu tersebar di komunitas perkebunan selain mendorong varietas unggul lokal menjadi benih bina. Pada 2010 telah difasilitasi tiga kali sidang Tim Penilai dan Pelepas varietas. Hasilnya, kita melepas dua varietas kelapa sawit, tiga varietas kelapa kopyor, empat varietas kopi, kakao, cengkih, tembakau, mete, dan kemiri satu varietas, serta tebu empat varietas.

Isu lingkungan senantiasa menyertai perkembangan komoditas perkebunan yang menonjol semisal kelapa sawit. Bagaimana Anda memandang hal ini ?

Kita maklumi sajalah. Walaupun Indonesia kondisinya serba cukup mendukung untuk perluasan perkebunan, khususnya kelapa sawit, saat ini di masyarakat internasional sedang berlangsung meluasnya pemahaman dan sensitivitas terhadap isu-isu pelestarian lingkungan yang memandang perkebunan kelapa sawit Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan, kerusakan keragaman hayati, serta berkurangnya habitat satwa yang dilindungi. Kampanye negatif sejumlah LSM baik tingkat nasional maupun internasional itu berlangsung melalui berbagai langkah dan cara yang cukup terencana, sistematis dan terus-menerus. Mencermati adanya berbagai tantangan tersebut, maka menjadi penting bahkan mendesak adanya upaya serupa untuk menghadapi meluasnya kampanye negatif ini, baik di dalam negeri, sesama negara produsen atau bersama seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini harus mampu menjangkau seluruh proses produksi kelapa sawit, baik yang sudah dibangun, apalagi yang akan dilanjutkan pengembangannya.

Upaya riilnya bagaimana?

Implementasinya melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan fungsi masing-masing, yang dikenal dengan kampanye green product kelapa sawit. Untuk maksud tersebut, sebagai bagian dari langkah yang ditempuh adalah melaksanakan seminar dan pertemuan dengan Pemerintah, Parlemen, Konsumen, dan LSM pada 2008 di Belanda, Inggris, dan Belgia, sedang pada 2009 di Amerika (Sacramento, Washington), dan pada 2010 di Helsinki (Finlandia), Brussel (Belgia), Australia, juga Roma (Italia). Untuk dalam negeri, telah dilaksanakan sosialisasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Jakarta dan provinsi-provinsi sentra pengembangan kelapa sawit.

Jadi kita sibuk setelah ada kampanye negatif?

O tidak. Sebenarnya penerapan pembangunan berkelanjutan bukan atas tekanan atau permintaan pihak manapun melainkan merupakan sikap dasar bangsa Indonesia. Pemerintah sejak dulu telah mengembangkan program pembangunan berkelanjutan bahkan jauh sebelum munculnya isu-isu negatif tentang CPO. Sebagai misal, pada Program PIR telah berlaku ketentuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu layak secara ekonomi, layak secara sosial serta ramah lingkungan. Konsepsi pola PIR adalah membantu masyarakat miskin, masyarakat lokal di sekitar wilayah proyek. Dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh dalam menerapkan kaidahkaidah konservasi.

Dunia internasional mengkampanyekan Rountable Sustainable Palm Oil, RSPO. Sementara kita ingin ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Bagaimana ini?

Kita harus berani membuat standard sendiri. Kenapa kita penghasil sawit terbesar sejak dua tahun lalu, tapi tidak berani membuat standard sendiri? Indonesia sedang menyusun Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan atau ISPO itu. ISPO yang nantinya menjadi pedoman bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dalam konsep ISPO tersebut tujuh kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, secara umum meliputi sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab perusahaan terhadap individu dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan komitmen terhadap perbaikan ekonomi berkelanjutan.

Bagaimana pula pendapat Anda mengenai RSPO?

RSPO adalah asosiasi nirlaba yang mempersatukan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak kelapa sawit — perkebunan kelapa sawit, pengelola dan penjual minyal sawit, penghasil produk konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM lingkungan hidup dan LSM sosial, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Ini dibentuk untuk menjawab tuntutan global akan minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan. Tapi, sifatnya sukarela. Tujuan RSPO mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di sepanjang rantai pasok (supply chain) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Apakah RSPO ada manfaatnya?

Menurut mereka, manfaatnya antara lain menjamin komitmen perusahaan untuk memproduksi kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO. Ada juga janji imbalan untuk yang menerapkan RSPO antara lain insentif harga (premium price) untuk CPO yang telah mendapat sertifikat.

Perkebunan mana saja yang telah mendapat sertifikat RSPO di Indonesia?

Sejauh ini ada lima perusahaan perkebunan di Indonesia yang telah mendapat sertifikat RSPO, yaitu PT Musimas, PT Hindoli (Cargill), PT London Sumatera, PTPN III, dan PT Bakrie Plantation. Di samping itu, kebun plasma PIR-TRANS PT Hindoli di Sumatera Selatan, merupakan perkebunan rakyat pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang telah memperoleh sertifikat RSPO. Indonesia kabarnya Iebih menginginkan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Apa saja yang dapat Anda kemukakan menyangkut hal ini? Sebenarnya ISPO mirip dengan RSPO, beberapa hal hampir sama dan sama sekali tidak ada pertentangan. Seperti sudah saya bilang, Indonesia akan menerapkan ISPO yang akan menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. ISPO berisi kumpulan peraturan tentang perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang wajib diikuti oleh pelaku usaha. Sebuah perusahaan di Indonesia apabila sudah memperoleh sertifikasi ISPO berarti semua peraturan sudah dipenuhi, berarti perkebunannya sudah sustainable. Dengan ISPO menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam menentukan sustainable atau tidak. ISPO secara bertahap akan disosialisasikan ke seluruh dunia sehingga semua paham dan diakui oleh dunia.

Karena dunia sudah berada di era globalisasi, apa strategi perkebunan kita yang dominan di sektor hulu (upstream, produksi), namun lemah di sektor hilir (downstream, industri dan perdagangan) dalam posisi tawar di pasar internasional?

Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014, strategi pembangunan pertanian 2010- 2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan 2010-2014. Komponen tujuh gema revitalisasi dan penjelasannya secara garis besar adalah revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi pembiayaan patani, revitalisasi kelembagaan patani, dan revitalisasi teknologi serta industri hilir.

Itu kan masih terlalu luas, apakah ada strategi yang spesifik perkebunan?

Ya memang. Untuk perkebunan, strategi khususnya adalah peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, pengembangan komoditas, peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, investasi usaha perkebunan, pengembangan sitem manajemen informasi dan manajemen perkebunan, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, juga pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Apa yang dapat Anda gambarkan mengenai kondisi sektor perkebunan Indonesia di era perdagangan bebas yang disertai dengan kemungkinan krisis pangan?

Kondisi komoditas perkebunan Indonesia sampai 5-10 tahun mandatang masih sangat menjanjikan. Alasannya, budidaya tanaman perkebunan merupakan usaha tani yang sangat potonsial bagi pertumbuhan industri dan perekonomian nasional. Sektor ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari tingkat petani, produksi, maupun tingkat pemasaran. Potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia kita sangat mungkin untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pengembangan sub sektor perkebunan. Peningkatan pendapatan untuk sub sektor perkebunan perlu dilakukan, karana hal ini menunjang kelangsungan hidup rakyat dan negara ini.

Adakah antisipasi untuk menghadapi kecenderungan global itu?

Ya, kita berupaya meningkatkan daya adaptasi dan inovasi seluruh pelaku usaha agribisnis perkebunan sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha secara efesien dan berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestariaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita juga perlu memberdayakan subsistem hulu dan memperkuat subsistem hilir guna penciptaan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan dangan partisipasi penuh dari masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang bardasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga akan selalu berusaha meningkatkan kinerja sub sektor perkebunan mulai dari pendekatan berorientasi peningkatan produksi hingga pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkalanjutan dan terdesentralisasi.

Untuk dalam negeri, bagaimana mensinkronkan swasembada pangan dan komoditas perkebunan?

Kita kan tidak ego sektoral. Kita ikut kebijakan nasional. Pangan itu komoditas utama dan komoditas politis. Kalau kita kurang beras dan mengimpor biasanya kan jadi polemik. Beras, jagung, kedelai, daging sapi, kita ingin swasembada. Itu pasti didukung perkebunan. Perkebunan juga berperan penting dalam membangun ketahanan pangan, karena di samping dapat maningkatkan panghasilan dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, juga dapat meningkatkan ketersediaan pangan malalui optimalisasi panggunaan lahan perkebunan.

Misalnya?

Kita kan sudah menerapkan intercropping atau tumpangsari. Intercropping tanaman pangan dapat dilakukan terutama pada tanaman perkebunan yang belum menghasilkan sebelum kanopinya menjadi penghalang. Selain itu, kita dapat mendiversifikasi lahan perkebunan misalnya integrasi sawit dan peternakan sapi, kakao-kambing, karet-jagung. Tinggal bagaimana harmonisasi program kerja antar dinas dan instansi terkait di daerah-daerah.

O ya, Anda kan duduk di Dewan Komisaris PTPN V. Mengapa pada 2010 PTPN V tidak masuk ke daftar BUMN yang labanya berlipat?

Kembali lagi ke soal komposisi tanaman. Kebanyakan lahan sawit PTPN V itu eks plasma, perkebunan rakyat yang sedang turun produktivitasnya karena usia tanaman sudah tua. Sementara pabrik PTPN V banyak dipasok oleh lahan plasma itu. PTPN lain memiliki karet, PTPN V kan tidak. Jadi programnya memang harus replanting PTPN V itu, di samping membina petani plasma agar produksinya meningkat dan kapasitas pabriknya terpenuhi. Jangan dilupakan juga bahwa PTPN lain memiliki karet yang harganya sedang naik jauh lebih tinggi dari sawit. Jadi tidak mengherankan jika kinerja keuangan PTPN yang memiliki karet sedang bagus sekarang ini. Tapi, tetap saja PTPN V pun harus lebih meningkatkan kinerjanya.

Nilai artikel ini
(2 Penilai)

Silakan berkomentar

Pastikan Anda mengisi kotak bertanda bintang.
Silakan gunakan kode HTML dasar.