• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Sel 27 06 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back Blog yang Sesungguhnya Blog Hukum Bertahan di Tengah Pusaran
Rabu, 09 Februari 2011 19:04

Bertahan di Tengah Pusaran

Oleh  Gunawan Effendi
Nilai artikel ini
(0 Penilai)

Untuk provinsi semakmur Kalimantan Timur, posisi gubernur tentulah berada  di silang beragam kepentingan. Demikianlah, maka  Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menjadi tersangka karena silang kepentingan yang  membuatnya laksana korban.

Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Tengah. Pada Jumat, 9 Juli 2010 malam itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak bersiap-siap hendak membuka acara peluncuran program East Kalimantan Dream di Gedung Bank Kaltim.

Di saat itulah Awang sempat menyimak acara televisi. Namun, betapa terkejutnya  ia saat membaca running text di layar televisi. Pada teks yang bergerak itu antara lain tertulis "Gubernur Kaltim Tersangka Divestasi KPC".

Awang mengungkapkan, “Kagetnya sama persis ketika saya bermain golf di Lapangan Suwarna, Cengkareng, pada 2002 lalu.” Kala itu petir menewaskan teman bermainnya, lr Robinson Hutapea.

Tak mengherankan jika Awang seperti mendengar petir di siang bolong. Alih-alih memeriksanya lebih dulu, Kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka divestasi KPC (PT Kaltim Prima Coal) tanpa pemberitahuan.

KPC adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kutai Timur, Kaltim. Perusahaan ini menginduk ke PT Bumi Resources Tbk yang berafiliasi dengan kelompok usaha Bakrie.

Petanyaan yang muncul, apakah menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan dan pemberitahuan sedang menjadi trend Kejaksaan belakangan ini? Beberapa kasus menunjukkan hal itu, misalnya, penetapan tersangka korupsi pengadaan alat bongkar muat terapung (floating crane) di BUMN PT Tambang Batubara Bukit Asam di Pelabuhan Tarahan, Bandar Lampung. 

Yang lebih menghebohkan adalah penetapan mantan tokoh yang beberapa kali menduduki jabatan menteri,  Yusril Ihza Mahendra, sebagai tersangka dalam perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Bahkan terkait dengan Sisminbakum, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita menegaskan ia diproses hukum dengan alat bukti palsu sejak diperiksa Kejaksaan. Maka muncul dugaan adanya rekayasa dalam perkara Sisminbakum itu.

Apakah penetapan Awang sebagai tersangka juga mengindikasikan rekayasa? Waktu yang akan menentukannya. Tapi jelas, banyak yang belum mengetahui konteks persoalan ini.

Kejaksaan menuduh Awang bertanggung jawab karena dana penjualan tak disetor ke kas daerah. Pada Juni 2008, saham itu dibeli PT Kutai Timur Sejahtera (Grup Bakrie) senilai US$ 63 juta atau setara dengan Rp 576 miliar. Dana itu langsung mengalir ke kas PT Kutai Timur Energi. Perusahaan inilah yang ditunjuk menangani penjualan itu. “Ini menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara,” kata Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah.

Lantas Kejaksaan mengklaim ada alat bukti bahwa Awanglah yang memutuskan penempatan dana itu tanpa persetujuan DPRD Kutai Timur. Keputusan itu diambil dalam rapat pemegang saham PT KTE di Hotel Gran Melia, Jakarta, 22 Agustus 2008. Selain bertentangan dengan hasil rapat pleno Dewan pada 31 November 2008, keputusan itu dianggap menabrak ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, Awang membantah mentah-mentah tudingan itu. Menurut dia, memang benar ia hadir di RUPS  KTE pada 22 Agustus 2008 sebagai Bupati Kutim dalam kapasitas pemegang saham PT Kalimantan Timur Investama yang merupakan lnduk KTE.

“Pada RUPS tersebut KTE melaporkan kepada Bupati, telah menerima dividen dari KPC sebesar US$ 2,25 juta dolar yang akan diserahkan melalui KTI dan selanjutnya disetorkan ke BPD selaku kas daerah Kutai Timur.

Laporan lain adalah penjualan saham lima persen kepada KTI yang telah ditransaksikan pada 24 Juni 2008. Dalam RUPS itu tak dibicarakan tentang rencana investasi di Samuel Securitas dan PT Capital Trade Investment (CTI),” tandas Awang.

Jadi, sambungnya, dasar penetapan sebagai tersangka sangatlah lemah. Ia juga menegaskan akan berhati-hati dengan alat bukti hasil RUPS KTE yang disebut Kejaksaan tadi. Maklum, Awang tak menginginkan proses hukumnya sesat dan menyesatkan karena menggunakan alat bukti palsu dan rekayasa sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Romli.

Begitu pula dengan alat bukti Rapat Pleno DPRD Kutim per 31 November 2008 yang dilaporkan oleh majalah Tempo. Awang akan menelisik keaslian alat bukti itu. “Mana ada tanggal 31 November? November itu berakhir pada tanggal 30. Entah siapa yang salah, Tempo atau Kejaksaan?” tuturnya.

Yang benar, kata Awang, rapat pleno itu berlangsung pada 13 November 2008 dan ia tidak hadir dalam acara itu karena mengikuti pemilihan gubernur Kaltim,” ungkapnya.

Awang menambahkan, kalaupun rapat pleno pada 31 November 2008 itu memang benar-benar berlangsung, ia juga pasti tak hadir karena sudah nonaktif sebagai Bupati Kutim menjelang Pemilukada Kaltim 2008. “Jika pada 13 November saja tidak hadir karena sudah nonaktif, bagaimana mungkin saya hadir di rapat pleno  pada 31 November?” sambungnya.

Lebih dari itu, kata Awang, ia juga telah meminta agar dana ratusan miliar hasil divestasi itu ditempatkan ke BPD selaku kas daerah. “Saya ingat sekali menandatangani surat sebagai Bupati  No 900/508/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 sebelum nonaktif,” kata dia.

Namun, di saat Awang nonaktif karena tengah mempersiapkan pencalonan sebagai Gubernur Kaltim itu, turunlah surat dari DPRD Kutim. Surat No 139/Prs.DPRD.XI.2008 tanggal 13 November 2008 itu ditandatangani Ketua DPRD Mujiono. Dalam surat DPRD itu disebutkan, bahwa sesuai surat Bupati No 900, KTE diizinkan mengelola Rp 576 miliar. Rinciannya, Rp 15 miliar sebagai penyertaan modal KTE yang ditanamkan di BPD, jasa keuangan USD 35 juta, investasi di UKMK sebanyak USD 5 juta, dan pajak serta biaya operasional USD 8 juta.

Ternyata penempatan di BPD itu tak terealisasi. Tambahan pula, surat DPRD nomor 139 itu menolak agar keputusan DPRD tadi diperdakan. “Jadi, kalaupun  ada penyimpangan, bukan saya yang menghendakinya,” kata Awang.

Tentang dugaan pidana lain seperti penyuapan aparat pajak, Awang malah balik bertanya kapan peristiwa itu terjadi? “Sejak 22 Agustus 2008 ketika RUPS KTE selesai sampai dengan saya terpilih menjadi gubernur, Dirut KTE tidak pernah menjalin komunikasi atau membuat laporan kepada Bupati,” ucapnya.

Mengenai dugaan lain yaitu kemungkinan aliran dana KTE menjadi biaya kampanyenya dalam pemilihan gubernur, Awang juga membantah keras. “Awang Faroek lshak sebagai Bupati Kutim tidakpernah menerima honor dan pemberian dari KTI dan KTE.” tukasnya.

Persoalan KTE ini pun baru ia ketahui pertama kalinya pada 15 Februari 2010 dari pemberitaan madia cetak berdasarkan keterangan Dr H Rizal Djalil (Anggota BPK Rl), bahwa hasil penjualan saham PT KTE sebesar US$63 juta atau Rp576 miliar telah diinvestasikan Rp492 miliar ke Samuel Securitas, Rp140 miliar ke Bank Mandiri Cabang Sangatta, dan Rp72 miliar ke CTI/ Bank IFI.

Terkait dugaan dana kampanye dari KTE itu, yang bersimpati dengan Awang  malah menduga hembusan isu ini langsung bertujuan melengserkan Awang dari kursi gubernur. “Dana kampanye itu kan sudah diaudit. Menurut ketentuan, paling lambat tiga hari setelah pencoblosan, calon harus menyerahkan laporan tentang dana kampanye ke KPU untuk diaudit oleh akuntan publik,” tandas Prof Dr Philipus N Hadjon SH, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya.

Tapi, siapa yang menginginkan Awang lengser? Belum jelas juga. Yang jelas, selain urusan divestasi KPC, masyarakat Kaltim kini sedang ramai membincangkan proyek pembangunan bandara baru di kawasan Sungai Siring, Samarinda.

Proyek bandara itu dikerjakan oleh PT Nuansacipta Realtindo (NCR) yang disebut-sebut dekat dengan seorang bekas petinggi.  Bos perusahaan yang beralamat di Jl Cikajang No 56 Jakarta Selatan ini adalah Andi Fatemi. Situs internet perusahaan ini sudah muncul sejak 2005, namun mangkrak  (terbengkalai) hingga akhir Juli 2010. 

Nah, proyek NCR di bandara Samarinda itu pun rupanya mangkrak juga. Malah berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 2009, terdapat 13 temuan kejanggalan yang melilit NCR.

Walhasil, DPRD Samarinda dan DPRD Kaltim menyepakati penghentian kontrak NCR. Kemudian Pemprov akan mengambil alih penanganan proyek itu dari Pemkot Samarinda. Namun NCR mengklaim sisa pembayaran sekitar Rp 143 miliar. Ini menjadi kontroversi baru karena Pemprov Kaltim yang gubernurnya Awang Faroek belum mau mengucurkan dananya.

Lantas Kejaksaan pun masuk ke kasus ini. Sejumlah pejabat Pemprov dan Pemkot diperiksa di Jakarta. Anehnya, arah pertanyaan dalam pemeriksaan bukan soal indikasi penyimpangan, melainkan mengapa Pemprov belum membayar Rp143 miliar kepada NCR.

“Audit BPKP itu ada 13 temuan yang berindikasi korupsi. Itu tidak ditanyakan sama sekali. Ini yang membuat kami bingung” kata Awang.
Apakah ada kaitan antara kisruh bandara Samarinda dan penetapan Awang sebagai tersangka? Jika ya, Awang memang harus bertahan di tengah pusaran kepentingan.

Silakan berkomentar

Pastikan Anda mengisi kotak bertanda bintang.
Silakan gunakan kode HTML dasar.