• Gerbang
    • Berita Terbaru dari Semua Penjuru

  • S|U|M|A|T|E|R|A

    • 62 Tahun Bengkulu Selatan

      Pernah menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan kini telah mekar menjadi tiga kabupaten. Sebagai kabupaten induk, bagaimanakah Bengkulu Selatan di masa depan?

  • J|A|W|A
  • B|A|L|I & N|U|S|R|A
  • K|A|L|I|M|A|N|T|A|N
  • S|U|L|A|W|E|S|I
  • M|A|L|U|K|U
  • P|A|P|U|A

Kam 24 08 2017

Sentuhan Akhir09:31:06 AM GMT

Back Wawancara yang Sesungguhnya Dr Ir H Akbar Tandjung

Dr Ir H Akbar Tandjung

 

Dr Ir H Akbar Tandjung

Dr Ir H Akbar Tandjung

Wawancara Lengkap
Foto-foto

Karena hampir seluruh hidupnya berada di wilayah politik nasional, Dr Ir H Akbar Tandjung, yang terlahir dengan nama Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung, sangat wajar menjadi ensiklopedia politik Indonesia. Berbeda dengan figur lain semisal BJ Habibie, misalnya, Bang Akbar berpolitik sejak sangat muda. Sejatinya ia sangat langka. Kali ini ia mengemukakan pandangannya tentang politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2014.

Apa pandangan Anda tentang situasi politik nasional akhir-akhir ini?

Mengenai situasi politik nasional pada akhir-akhir ini memang betul-betul cukup memprihatinkan dengan berbagai peristiwa yang melibatkan para politisi, terutama peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik itu yang berada dalam proses pengadilan bahkan juga yang sudah dihukum. Juga ditambah dengan peristiwa baru yang melibatkan Nazaruddin di Partai Demokrat yang disebut-sebut melakukan tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara, bahkan kemudian juga menyebut-nyebut orang lain yang terkait dengan peristiwa itu. Tentu saja itu sangat memprihatinkan kita karena citra politik, partai, dan politisi, semakin merosot di mata publik.

Akibatnya?

Kita mengetahui bahwa peran politisi itu sangat penting dalam menetapkan berbagai kebijakan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maka situasi politik akhir-akhir ini membuat masyarakat tidak percaya kepada politisi, menurunkan legitimasi kepada politisi, sekaligus menurunkan kepercayaan publik kepada DPR. Sementara itu kita juga sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Pemilu 2013 dan pemilihan presiden 2014, yang saat ini UU-nya sedang dalam pembahasan, dan itu juga menyebabkan para politisi, partai-partai politik (terganggu konsentrasinya). Ditambah lagi kita menyaksikan pula bahwa pemerintah kita juga kelihatannya masih jauh dari harapan masyarakat. Rakyat miskin kita masih banyak, biaya pendidikan yang makin mahal, begitu juga harga kebutuhan pokok, lantas infrastruktur yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk menggerakkan perekonomian kita masih banyak yang belum diwujudkan, dilaksanakan. Sedangkan birokrasi pemerintahan juga terbelit tindakan korupsi yang dilakukan aparaturnya. Semua itu seharusnya membuat kita prihatin.

Hampir semua partai memiliki masalah terkait pendanaan yang berujung korupsi oleh kader atau pengurusnya. Menurut Anda?

Ya itulah. Memang kalau kita lihat. politik kita sekarang ini kan sangat kuat diwarnai oleh politik transaksional, pragmatisme politik, yang menyebabkan para politisi kita yang untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik mereka harus mengeluarkan dana atau biaya yang besar, baik untuk menjadi kepala daerah, juga termasuk untuk menjadi anggota DPR. Semua itu menyebabkan para politisi mencoba untuk dapat mencari sumber-sumber dana yang diharapkan nanti bisa mengembalikan pengeluaranpada saat hendak meraih jabatan politik. Di sisi lain, tampak ada peluang untuk mendapatkan dana itu, terutama misalnya dari DPR dalam pembahasan anggaran, kemudian para kepala daerah berkaitan dengan APBD, dan akhirnya terjadilah tindak pidana korupsi yang melibatkan para politisi. Inilah yang kita hadapi. Tentu saja ini tidak dapat kita biarkan. Kita harus perbaiki ke depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam politik harus kita wujudkan dan tingkatkan, selain demokratisasi yang juga perlu terus berjalan.

Apa gagasan Anda untuk memperbaiki sistem pendanaan partai di Indonesia, sementara UU Partai Politik melarang partai berbisnis?

Sistem pendanaan partai itu memang harus kita pikirkan. Kita bisa mempelajari model-model yang diterapkan di sejumlah negara. Salah satu model, partai politik dibiayai oleh dana yang bersumber dari anggaran negara. Tentu saja partai dalam konteks ini diminta pertanggungjawabannya secara terbuka, transparan. Kemudian jika seandainya ada tindakantindakan yang melanggar peraturan penggunaan dana itu, sanksinya sangat berat. Bisa saja tidak boleh mengikuti Pemilu atau partai itu malah dibubarkan.

Bagaimana dengan model lain, partai yang boleh berbisnis?

Model lain, di Malaysia misalnya, partai itu dibolehkan berbisnis. Partai UMNO itu memiliki badan-badan usaha yang berkaitan dengan upaya mencari dana untuk kepentingan partai. Tapi tentu saja ada aturan-aturan yang ketat dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai nanti objektivitas bisnis menjadi hilang dan kemudian ada praktik-praktik, katakanlah, kolusi dalam bisnis, yang tentu saja harus dihindari. Nah, kemudian, ada yang seperti kita ini, ada bantuan, juga iuran dari anggota. Tapi, nyatanya juga terjadi peristiwa memprihatinkan tadi. Jadi ada baiknya memang kita pikirkan yang paling cocok. Di atas semuanya itu yang paling penting adalah transparansi dalam pertanggungjawaban dana-dana yang diperoleh partai. Sumber-sumber pendanaannya juga harus transparan, jangan fiktif, sehingga ini juga akan membantu perbaikan. Nah ini beberapa hal yang saya pikir perlu dikembangkan ke depan.

Partai Golkar menghendaki parliamentary treshold lima persen. Apa pandangan Anda mengenai hal ini?

Partai Golkar menghendaki parliamentary treshold lima persen itu dilatarbelakangi oleh satu pemikiran bahwa dalam pembangunan politik itu harus menjamin terwujudnya satu pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif tanpa mengurangi praktik demokrasi yang sudah menjadi tuntutan kita, yang sudah menjadi kesepakatan kita. Nah, dalam semangat itu, maka salah satu yang menjadi perhatian Partai Golkar adalah bahwa dalam sistem kepartaian ke depan itu kita dorong, kita arahkan menjadi sistem kepartaian yang lebih sederhana. Untuk menciptakan sistem partai yang lebih sederhana antara lain tentu seleksi pendirian partai harus ketat, seleksi partai yang boleh ikut Pemilu juga harus ketat, dan terakhir perlu adanya seleksi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan UU, yaitu adanya ketentuan ambang batas (treshold) di DPR. Nah, Partai kami menganggap batas lima persen itu cukup tepat untuk mendorong agar sistem kepartaian itu lebih sederhana. Sebagaimana kita ketahui, pada 2009 treshold kita 2,5 persen. Dari 38 partai peserta pemilu, ada sembilan yang lolos treshold dan menjadi representasi fraksifraksi di DPR. Nah, kalau sekarang itu yang menjadi ukuran, dan kita melihat partai-partai mana yang menjadi peserta Pemilu 2009 yang mendekati treshold lima persen, maka jumlahnya ada enam partai: Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP. PKS, PPP, dan PAN. Itulah enam partai. Tiga lainnya, PKB, Gerindra, dan Hanura tidak sampai lima persen. Nah, dengan demikian, dari pengalaman empiris ini, kalau seandainya ada 5-6 partai saja di DPR, saya kira kita sudah mampu menciptakan pemerintahan dan kehidupan politik yang lebih stabil tanpa mengurangi semangat demokratisasi. Demokrasi tetap berjalan, dan efektivitas pemerintahan dapat berlangsung optimal. Kemudian 5-6 partai tadi bisa saja berkoalisi sehingga akhirnya hanya dua kekuatan politik di parlemen. Dari dua kekuatan politik itu, satu mendukung pemerintah, yang lain menjadi kekuatan penyeimbang. Dengan demikian akan dapat diciptakan mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan kita. Itulah alasan mengapa Partai Golkar menginginkan parliamentary treshold.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang MS Kaban menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie baru-baru ini. Isi pembicaraannya meminta caleg yang terpilih dapat masuk ke DPR meski partainya tak lolos parliamentary trsehold. Bagaimana pandangan Anda?

Saya kira ini adalah gagasan yang baik. Sejauh ini, dengan adanya parliamentary treshold, banyak suara yang terbuang dan tak terepresentasikan di parlemen. Banyak anggota partai, dari sisi dukungan suara kepada mereka sebagai calon anggota DPR ternyata cukup tinggi, sehingga di antara mereka cukup banyak yang melewati bilangan pembagi. Dengan kata lain, dari perspektif bilangan pembagi, mereka bisa menjadi anggota Dewan. Tetapi karena partainya tidak melewati ambang batas, mereka tidak dapat menjadi anggota Dewan. Nah, barangkali ini menjadi salah satu solusi, bahwa calon anggota parpol yang partainya tak melewati ambang batas, namun mendapat dukungan suara yang cukup berdasarkan bilangan pembagi di daerah pemilihannya, maka mereka keterwakilannya sebagai anggota dewan yang dipilih rakyat, tetap bisa kita wujudkan untuk mereka. Mereka bisa menjadi anggota dewan, tetapi partainya tidak ada fraksi. Mereka bisa memilihbergabung ke fraksi yang partainya lolos ambang batas. Nah, mungkin saja partainya bisa saja membuat kesepakatan dengan partai yang lolos treshold mengenai pijakan (platform), isu, dan kepentingan, yang harus diperjuangkan.

Sistem konvensi dalam pencalonan Pilpres di Partai Golkar tampaknya sudah ditinggalkan. Bagaimana dengan Pilpres 2014?

Kalau dikatakan tampaknya, saya jujur bisa mengatakan seperti itu karena sistem rekrutmen calon presiden untuk 2014 belum kita bicarakan, belum kita bahas. Jadi belum bisa dibilang sepenuhnya ditinggalkan. Kalau kita lihat pola rekrutmen dalam penetapan calon presiden dari Partai Golkar, dalam periode saya, pada 2004 menggunakan sistem konvensi. Saat itu para tokoh Partai Golkar yang merasa terpanggil untuk menjadi calon presiden, juga tokoh-tokoh nasional yang memberikan dukungan kepada visi dan misi Partai Golkar dan terpanggil untuk menjadi calon presiden, dapat mengikuti konvensi. Nah kemudian, konvensi berlangsung melalui mekanisme bottom up dari bawah sampai ke atas, melibatkan seluruh jajaran partai. Mulai dari DPD Tingkat II, berlanjut ke DPD Tingkat I, secara formal ikut dalam proses penetapan calon presiden. Tentu saja DPD Tingkat II meminta atau menyerap aspirasi dari jajaran tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, sistem rekrutmen dengan sistem konvensi itu betul-betul mampu melibatkan seluruh jajaran partai dari pusat ke daerah-daerah sehingga dinamika organisasi sangat dinamis. Kemudian anggota-anggota partai merasa ikut terlibat langsung dalam penetapan calon presiden sehingga muncul rasa memiliki (sense of belonging) terhadap Partai Golkar. Ini yang kami introduksi dalam Pemilu 2004 dan ternyata meningkatkan citra positif bagi Partai Golkar. Yang semula Partai Golkar dianggap mempertahankan status quo, justru kita melakukan inovasi sehingga citra partai naik dan dukungan masyarakat pun semakin tinggi, elektabilitas semakin tinggi, dan akhirnya Partai Golkar menjadi pemenang dalam Pemilu 2004. Nah pada 2009 di masa Pak JK (Jusuf Kalla). Pada waktu itu tidak kelihatan sistemnya seperti apa, Pak JK kelihatannya agak apriori terhadap sistem konvensi. Kemudian dilakukanlah semacam conditioning, kalau tidak dapat dikatakan sebagai rekayasa, untuk menetapkan calon presiden dalam suatu pertemuan nasional. Akhirnya disepakatilah Pak JK menjadi calon presiden.

Bagaimana dengan Pilpres 2014?

Untuk Pilpres 2014 Partai Golkar belum menentukannya. Tetapi, perlu diketahui, di masa kepemimpinan Aburizal Bakrie ini penetapan calon-calon kepala daerah dilakukan dengan metode survei untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal calon yang akan diajukan. Juga sejauh mana masyarakat menyenangi atau menyukai calon itu. Apakah cukup populer calon itu di mata publik. Yang terakhir, yang menentukan, kalau berlangsung pemilihan, sejauh mana sikap masyarakat terhadap calon --yang kita sebut sebagai elektabilitas. Itu yang dilakukan di daerah.

Untuk Pilpres 2014 juga survei?

Nah untuk tingkat pusat, survei itu juga mungkin salah satu metode, atau paling banyak disuarakan. Tetapi mungkin bisa saja kombinasi sistem yang pada akhirnya diserahkan kepada publik untuk menentukan calon-calon yang mengikuti rekrutmen internal partai secara demokratis. Kemudian katakan diajukan beberapa orang, kemudian diserahkan kepada publik untuk menilai: mana yang paling meraih elektabilitas tertinggi. Maka baik harapan internal partai maupun harapan publik akan terpenuhi. Tapi, kepastiannya akan dilakukan penetapannya pada akhir 2012 atau awal 2013. Untuk survei juga seharusnya ada mekanisme tersendiri, misalnya siapa saja figur yang harus diajukan dalam survei.

Anda boleh dibilang menjadi ensiklopedia hidup politik Indonesia. Apakah ada kerisauan Bapak melihat perkembangan politik nasional akhir-akhir ini?

Ya saya risau jika budaya politik masih berkembang seperti sekarang. Tanpa ada perubahan-perubahan yang fundamental terhadap politik transaksional, pragmatisme politik yang sangat kuat, kemudian karena itu tumbuh kultur money politics. Itu semua harus kita perbaiki, kita koreksi. Kita sekarang ini sudah melewati masa transisi politik setelah memasuki era reformasi dan tiga kali Pemilu. Alhamdulillah Pemilu tiga kali berjalan lancar, tertib, aman, 1999, 2004, 2009. Sudah saatnya kita mengkonsolidasi demokrasi kita, meningkatkan prosesnya, terutama bagaimana nilai-nilai substansial dalam demokrasi itu semakin mantap dalam perpolitikan ke depan.

Apa nilai-nilai itu?

Bahwa demokrasi yang kita laksanakan betul-betul membicarakan bagaimana memecahkan problem yang kita hadapi: mengatasi kemiskinan, mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, juga bagaimana menghormati perbedaan dan kemajemukan sebagai substansi demokrasi, hak asasi manusia, juga pemerintah yang bersih dan demokrasi. Substansi demokrasi itulah yang seharusnya berkembang dalam perpolitikan kita. Kemudian aspek kelembagaan partai politik. Jadi, fungsi-fungsi partai politik betul-betul dapat berjalan secara optimal. Sekarang ini yang tampak dari partai hanyalah fungsi seleksi calon-calon untuk meraih jabatan politik. Itu yang paling menonjol, padahal sejatinya partai politik memiliki banyak fungsi. Fungsi pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik, misalnya, itu hanya muncul pada saat partai memiliki kepentingan-kepentingan dari publik, misalnya menjelang Pemilu. Sesungguhnya partai politik harus terus menerus melakukan pendidikan dan komunikasi politik dengan konstituen dan kader-kadernya. Melalui mana? Tentu melalui tokoh-tokoh partai. Tapi itu tidak berjalan secara optimal, tak berjalan sebagaimana mustinya.

Apa lagi fungsi partai di Indonesia yang tidak jalan menurut Anda?

Kaderisasi politik juga demikian, tidak kelihatan prosesnya. Siapa yang hendak menjadi calon, direkrut begitu saja, bahkan ada yang ditawari ikut dengan kesediaan membayar sumbangan kepada partai. Orang menjadi politisi dengan cara begitu instant sekarang ini, padahal sejatinya partai melakukan kaderisasi dan memproyeksikan kadernya untuk menduduki jabatan politik di masa depan.

Mungkin masih ada yang lain?

Partai-partai itu pun tidak kelihatan betul apa sih yang menjadi platformnya. Isu-isu apa yang menonjol untuk diperjuangkan sehingga melekat di benak masyarakat bahwa Partai A memperjuangkan ini, Partai B memperjuangkan itu. Sekarang ini hampir tak ada bedanya partai satu dengan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki dan agar fungsi partai berjalan optimal adalah dengan menyederhanakan sistem kepartaian.

Dalam pandangan Anda, apakah disintegrasi nasional masih mengancam NKRI?

Mengenai disintegrasi nasional, saya berpendapat bahwa kita harus tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya hal itu. Kita melihat di era reformasi ini masih terjadi konflik horisontal yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Itu adalah awal dari gerakan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi nasional. Kemudian masih ada perjuangan-perjuangan partai yang bernuansa eksklusif. Padahal kita menginginkan partai itu memperjuangkan tema-tema yang inklusif, untuk seluruh masyarakat, segenap bangsa. Ini juga dapat menjadi bibit-bibit disintegrasi. Oleh sebab itu kita harus tetap mewaspadainya, meskipun kita membolehkan ciriciri tertentu kepada partai politik. Tapi, jangan sampai ciri-ciri itu menghilangkan pengikat kita semua yaitu Pancasila. Ini betul-betul harus kita pertahankan. Pilar-pilar kebangsaan kita, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu pun harus tercermin dalam gerak langkah dan kiprah partai politik. Dengan begitu, tema-tema yang mengarah kepada disintegrasi nasional itu makin lama makin menghilang dalam perbendaharaan politik kita.

Kegagalan pemerintah pasca reformasi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partai Golkar menggagas penerapan konsep welfare state (negara kesejahteraan). Bagaiamana menurut Anda?

Itu artinya kita melihat bahwa pemerintah sekarang masih jauh dari harapan masyarakat. Rakyat miskin itu masih banyak. Iya kan? Pendidikan juga masih sulit dijangkau oleh masyarakat. lapangan kerja baru pun belum terbuka. Semua itu harus kita atasi. Memang ada konsep negara kesejahteraan. Salah satu tujuan kita bernegara pun antara lain adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Baca kembali pembukaan UUD 1945 (Akbar hapal dan fasih mengucapkannya) . Dengan dasar itulah Partai Golkar mengajukan kesejahteraan sebagai tema utama dalam perjuangannya. Partai Golkar juga mengembangkan program kaderisasi di desa untuk membangun hingga wilayah pelosok. Pembangunan oleh kader itu karena kita memiliki tiga jenis kader. Pertama, kader organisasi yang harus berdedikasi dan loyal serta prestasi dan tidak melakukan tindakan tercela. Kemudian kader pembangunan, yang harus mampu menggerakkan masyarakat dengan karya nyata di lingkungannya masing-masing dan membantu menyelesaikan problema yang dihadapi masyarakat terutama di desa. Sehingga kehadiran kader Golkar sekaligus untuk memecahkan masalah-masalah di desa. Yang ketiga, kader bangsa. Kader Golkar tak diragukan lagi wawasan kebangsaannya. Kader Golkar harus betul-betul memberikan dukungan secara proaktif mensosialisasikan pilar-pilar kebangsaan kita. Itulah kader Golkar. Oleh sebab itu negara kesejahteraan itu bertujuan agar pemerintah kita betul-betul mengarah kepada peningkatan kesejahteraan, pendidikan, lapangan kerja. Itu semangatnya.

Model negara kesejahteraan ada beberapa macam, antara lain model Scandinavia dan model Petrodolar (di Timur Tengah). Bagaimana model negara kesejahteraan Indonesia menurut Anda?

Ya, mengenai bentuk negara kesejahteraan itu, kita memang belum menemukan model seperti apa. Tapi, seperti yang saya kemukakan tadi, semangat yang muncul itu betul-betul menitikberatkan perhatian dalam memberikan kesejahteraan kepada publik. Mengenai modelnya memang harus dibicarakan. Seperti misalnya sekarang kita memiliki UU Jaminan Kesejahteraan Sosial. Masalahnya, bagaimana UU itu dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk melaksanakannya. Ada juga Rancangan UU yang terkait semisal Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang sedang dibahas di DPR. Partai Golkar akan menuangkan gagasannya di sana.

Sebagai ensiklopedia politik, bagaimana Anda memprediksi konstelasi politik Indonesia menjelang Pemilu legislatif 2013 dan Pilpres 2014?

Saya perkirakan situasi politik kita tentu akan mengalami eskalasi. Pada saat itu partai-partai politik mempersiapkan diri untuk bisa mencapai hasil Pemilu seperti yang diinginkan. Dengan demikian dinamika dan potensi konflik juga akan semakin tinggi. Tetapi kita semua menginginkan bahwa semua aturan harus kita tegakkan dan konsisten kita laksanakan. Terkait dengan sistem Pemilu kita, kami berpendapat sistem Pemilu kita mengarah kepada proporsional terbuka, terbatas dengan adanya ketentuan treshold.

Apa review Anda untuk sistem Pemilu 2013?

Kalau perlu daerah pemilihannya yang diperbanyak. Sekarang ini ada 77 daerah pemilihan. Di setiap daerah pemilihan akan ada 2-3 hingga 12 anggota DPR yang dipilih. Mungkin bisa dipersempit menjadi 3-4 orang dan daerah pemilihannya diperbanyak. Maka diharapkan dengan ini jarak antara calon dengan rakyat makin dekat. Hubungan yang dekat antara yang memilih dan dipilih itu membuat konstituen lebih mengenal calon-calonnya. Ini juga harus kita persiapkan ke depan sehingga representasi di Dewan semakin sempurna.

Mengenai Pilpres bagaimana?

Demikian pula dengan Pemilihan Presiden yang akan datang. Kita sudah memiliki pengalaman dua kali pemilihan dan aman, tertib. Nah, kita serahkanlah pada mekanisme nanti supaya bagaimana agar masyarakat kita dalam melakukan pilihannya itu lebih meningkatkan kesadaran politik. Jangan sampai pilihannya salah. Oleh sebab itu, penting sekali pendidikan kepada para pemilih. Jangan hanya terpukau oleh penampilan, terpukau oleh kemampuan retorika, dalam menyampaikan opini dan pandangannya.

Jadi rakyat itu memilih Presiden yang seperti apa sebaiknya?

Yang terpenting adalah substansi apa yang disampaikan oleh calon-calon itu. Tak kalah penting adalah rekam jejak calon-calon itu harus menjadi perhatian para pemilih. Sehingga apa yang saya maksudkan sebagai kualitas berpolitik, kualitas demokrasi akan terus meningkat. Harus pula kita pertahankan mekanisme konstitusional lima tahunan dalam menetapkan calon presiden, pemimpin nasional kita harus kita lembagakan, jangan sampai terjadi pergantian-pergantian yang di luar amanat konstitusi.

Sebagai politisi yang masih aktif, apa cita-cita yang ingin Anda capai sebagai politisi dalam waktu 5-10 tahun ke depan?

Ya, saya sekarang memang masih aktif terutama sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Cita-cita saya dalam lima tahun ini adalah, saya mempunyai keinginan, obsesi, bagaimana Golkar dapat kembali meraih suara yang sangat signifikan dalam Pemilu mendatang, menjadi pemenang seperti pada 2004.

Apa maksud Anda menjadi obsesi?

Saya berpendapat, tanpa mengurangi peran partai lain, Golkar adalah partai pertama yang sejak kelahirannya berkomitmen kuat kepada Pancasila, itulah yang menjadi dasar kehadiran Partai Golkar. Partai Golkar juga berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat dengan karya nyata melalui pembangunan. Partai Golkar juga memiliki pengalaman di bidang itu. Kemudian Golkar selalu mengusung tema-tema kebangsaan, memperkokoh kehidupan berbangsa, menghormati kemajemukan, bukan tema-tema yang bersifat eksklusif. Kiprah politiknya juga tak pernah melakukan tindakan radikal, tapi moderat. Itu langkah yang diayun Partai Golkar. Itu sebabnya saya mengatakan sejak menjadi Ketua Umum bahwa sejatinya Partai Golkar ini adalah partai tengah, yang tidak memiliki kecenderungan aktivitas-aktivitas ekstrem. Sebagai partai tengah saya yakin Partai Golkar mampu mengakomodasi masyarakat Indonesia yang majemuk, yang beraneka ragam. Itulah obsesi saya. dalam lima tahun mendatang.

Kalau kemungkinan mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden bagaimana?

Saat ini saya belum memikirkan hal itu. Yang saya pikirkan sekarang ini adalah apa yang bisa saya berikan untuk kembali menjadikan partai ini memiliki suara signifikan dan memenangi Pemilu. Atas dasar itu saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan masih sering ke daerah-daerah.

Apa saja kegiatan Anda di daerah?

Saya masih sering diminta untuk berbagi, memberikan pencerahan, wawasan kepada kader di daerah. Beberapa waktu lalu saya baru saja bertemu dengan para kader Partai Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya juga ke Maluku Utara, acara resminya adalah latihan kepemimpinan nasional oleh Himpunan Mahasiswa Islam di Tidore. Tapi saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan kader-kader Partai Golkar di sana sehingga saya juga dapat memberikan dorongan agar mereka menyiapkan diri menjelang Pemilu. Dari pertemuan-pertemuan di daerah saya pun mendapatkan feed back (umpan balik), apa masalah yang mereka hadapi, keluhan mereka, juga kendala yang mereka hadapi dalam menerapkan amanat Munas Golkar. Itulah kegiatan saya di daerah. .

Nilai artikel ini
(0 Penilai)

Manuskrip terkait (menurut tag)

Silakan berkomentar

Pastikan Anda mengisi kotak bertanda bintang.
Silakan gunakan kode HTML dasar.